 |
| Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa memerintahkan tiga kepala daerah mengutus tim harmonisasi demi meredam konflik sosial antarsuku di Distrik Kapiraya, saat rapat koordinasi di ruang Pertemuan Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Jumat (20/2/2026) sore. (#Istimewa) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa memerintahkan tiga kepala daerah mengutus tim harmonisasi demi meredam konflik sosial antarsuku di Distrik Kapiraya, saat rapat koordinasi di ruang Pertemuan Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Jumat (20/2/2026) sore.
Rapat tersebut dipandu Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele.
Hadir langsung Bupati Deiyai Melkianus Mote dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob bergabung daring, bersama unsur MRP dan DPR Papua Tengah, menunjukkan keseriusan semua pihak.
"Ketiga bupati besok hari Senin (23/2/2026), semua tim yang sudah dibentuk harus bertemu di Timika. Setelah itu bersama-sama menuju Kapiraya,” tegas Meki Nawipa, tak memberi ruang tawar.
Gubernur menambahkan, rapat koordinasi lanjutan ini akan difasilitasi penuh oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Bupati Mimika segera melayangkan surat undangan resmi, mempertemukan tim dari Deiyai dan Dogiyai di Timika.
Tak hanya di meja rapat. Usai pertemuan di Timika, tim harmonisasi gabungan dijadwalkan langsung bertolak ke Kapiraya pada Selasa.
Mereka akan bertatap muka langsung dengan masyarakat kedua belah pihak yang berkonflik. Transportasi menuju lokasi, baik jalur laut maupun udara, sudah disiapkan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan akan menerbitkan surat akses penerbangan khusus.
Langkah cepat dan terkoordinasi ini, menurut Gubernur Meki, krusial.
"Ini penting agar masyarakat melihat keseriusan dan sinergi antar pimpinan daerah dalam menangani persoalan konflik," ujarnya.
Namun, penyelesaian konflik Kapiraya tak bisa serampangan.
Meki Nawipa menekankan, pangkal persoalan mesti dibongkar dari akarnya, penetapan tapal batas adat. Ini akan menjadi dasar rekonsiliasi yang sesungguhnya.
"Apapun ceritanya harus buat tapal adat dulu," tegasnya, lugas.
Ia juga memberi instruksi khusus mengenai siapa yang boleh terlibat.
Hanya tokoh-tokoh asli yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah Kapiraya yang harus dilibatkan dalam proses mediasi. Masyarakat dari luar wilayah tersebut diminta menjaga jarak, tetap netral.
"Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” pesannya.
Pemerintah dan tim harmonisasi, jelas Gubernur, hanya sebatas mediator.
Keputusan terkait batas wilayah adat dan hak ulayat sepenuhnya di tangan masyarakat setempat melalui musyawarah. Setelah kesepakatan batas adat tercapai, barulah pemerintah akan memfasilitasi proses rekonsiliasi dan perdamaian secara resmi.
Apresiasi tinggi disampaikan Meki kepada tiga kabupaten yang telah sigap membentuk tim harmonisasi.
Baginya, ini sinyal awal positif menuju penyelesaian konflik berlarut-larut ini. Sebuah harapan damai untuk Distrik Kapiraya yang kini menanti kejelasan batas dan kebersamaan.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
