 | ||
|
[Tabloid Daerah], Paniai -- Aspirasi masyarakat akar-rumput yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (Komam) Paniai tentang penolakan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) non-organik, hingga saat ini menunggu tanggapan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Menhan).
Pihak TNI non-organik (Marinir AL) dan Komam Paniai telah bersama menyatukan kesepakatan melalui dialog, Selasa (18/11/2025), siang bertempat di Kantor Koramil Paniai Timur, Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Pantauan wartawan TaDahNews.com, bahwa saat menuliskan pernyataan sikap terjadi dialog hangat antara pihak Marinir Angkatan Laut (AL) atau TNI non-organik dengan Komam Paniai.
Dialog hangat berlangsung cepat, usai Komandan Satgas Marinir AL berkomunikasi dengan atasannya melalui via telepon Handphone.
Pihak Komam Paniai sembari menuliskan dua tuntutan utama sejak dua kali aksi demonstrasi (demo) damai, menanyakan agar dari pihak TNI non-organik membaca dua poin tuntutan, dan disepakati bersama.
Dua kali Aksi Demo Damai yang dilakukan Masyarakat akar-rumput Tolak Militer non-organik itu, pada tanggal, 31 Oktober 2025, dan kedua kalinya pada tanggal, 14 November 2025.
Koordinator Umum (Kordum), Jemz Nawipa menyatakan aksi demo damai berangkat dari akumulasi traumatis dan perasaan takut masyarakat di masing-masing kampung.
"Sepanjang TNI non-organik itu ada, masyarakat akar-rumput terus akan melakukan aksi demo damai. Hal ini karena, pada tahun-tahun sebelumnya, operasi militer di Paniai telah melakukan kekerasaan kemanusiaan dan berlangsung lama. Dan, luka itu sekarang muncul lagi juga trauma dan perasaan takut itu," jelas Jemz.
"Dan, di media massa, media sosial, telepon dari keluarga di kabupaten tetangga bahwa situasi Papua saat ini darurat militerisme. Bahkan, ada korban warga sipil. Coba kalau TNI organik dan non organik tidak masuk ke pelosok-pelosok kampung dan mendudukinya, pasti aman-aman saja," tandas Jemz.
Menurut Kordum Komam Paniai, pada intinya adalah pihaknya tetap pada tuntutan utamanya. Pasalnya, hal itulah yang menjadi pokok persoalan.
"Dalam dua kali aksi, itu jelas tuntutannya. Tolak keberadaan TNI non-organik di Kabupaten Paniai. Dan, segera tarik kembali ke Jakarta," ujar Jemz.
Lebih lanjut Jemz, karena Marinir AL datang memakai surat perintah tugas dari Presiden maka Komam Paniai menyatakan bahwa siap bersepakat untuk membalas surat presiden.
"Bagaimana pun, penolakan atas surat perintah tugas Presiden dan Kementerian Pertahanan ini melalui poin tuntutan kami," lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Komandan Marinir AL menyampaikan alasan pihaknya berada di Kabupten Panai bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Presiden Prabowo agar membantu salurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, dan akan mendirikan pos-pos di sejumlah distrik.
"Kami hanya akan memberikan bantuan-bantuan dan menjalankan program pemerintah pusat, dan tidak mengganggu masyarakat," ucap Komandan Marinir AL.
Namun, hal itu ditolak pihak Komam Paniai dikarenakan, justru keahadiran TNI non-organik ini yang membuat masyarakat akar melakukan aksi demo damai.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Komam Paniai, Eki Gobai menegaskan bahwa selama proses membawa aspirasi dalam kesepaktan melalui Tim Panitia Khusus (Pansus), Marinir AL tidak melakukan aktivitasnya termasuk pendropan militer non-organik di Kabupaten Paniai.
"Untuk sementara bantuan-bantuan yang dimaksud Marinir AL dari Pemerintah Pusat, itu kami tidak menolak. Kami hanya memperjelas dan tegas bahwa tidak melakukan aktivitasnya di Distrik Yagai, Kebo, Ekadide, Agadide, dan distrik lainnya, selama memberikan aspirasi Bersama dan menunggu tanggapanya," tegas Gobai.
Ketua Pansus juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai, Melianus Yatipai menyebutkankan Tim Pansus melibatkan 10 pihak.
"Kami dari DPRK sudah bentuk tim pansus pada tanggal 11 November 2025 dan di dalamnya melibatkan 10 pihak," sebut Ketua Pansus Yatipai.
"10 pihak itu, Koramil Paniai, Polres Paniai, Marinir AL, DPRK, kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan pelajar atau Intelektual," jelasnya.
Saat itu pula, Ketua Pansus membenarkan pihaknya telah melakukan kesepakatan dua poin itu.
"Menolak masuknya Militer non-organik di Distrik Kebo, Yagai, dan seluruh Kabupaten Paniai. Dan, Menarik Militer Non-organik dari Distrik Ekadide, Agadide, dan dari seluruh wilayah Paniai," terangnya.
Yatipai menekankan pihaknya akan membawa hasil kesepakatan dan memproses ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan (Menhan) di Jakarta.
"Kami bersama telah menyepakati bahwa Marinir AL tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun di seluruh wilayah Paniai, termasuk pendropan militer di beberapa distrik yang sudah ditentukan selama menunggu tanggapan balasan Presiden," pinta Ketua Pansus.
Pantauan TaDahNews.com, Komandan Marinir AL menanyakan berapa lama pihaknya menunggu. Dan, pihak Komam Paniai menjawab secepanya akhir Bulan November 2025 dan selambatnya awal minggu Bulan Desember 2025.
Pihak Marinir AL bersepakat menunggu hingga batas Waktu yang disepakati bersama, paling cepat akhir Bulan November 2025 dan paling lambat tanggal 5 Desember 2025.
"Kita menyaksikan pembuatan kesepakatan di dalam pernyataan Bersama. Dan, kita menunggu hingga waktu yang telah ditentukan," tutup Komandan Marinir AL saat dialok kesepakatan tersebut, dikutip wartawan TaDahNews.com.
Sebagai informasi, media ini meminta penjelasan terkait kesepakatan dua poin tersebut kepada Danramil Paniai dan Marinir AL. Namun, enggan untuk memberikan penjelasan.
"Nanti pakai keterangan tadi dialog saja, karena sama jadi," serentak tanggapan Danramil dan Komandan Marinir AL.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
