 |
| Penyerahan Aspirasi berisi delapan tuntutan KOMAM Paniai kepada DPRK Paniai, Jumat (31/10/2025) siang, di halaman Kantor DPRK Paniai, Jalan Poros Madi, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah. (#TaDah-Deto) |
[Tabloid Daerah], Paniai -- Pelajar, Mahasiswa, dan Seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (KOMAM) Paniai memggelar aksi demonstrasi (demo) Damai.
Komam mengusung tema, "Papua Darurat Militer". Hal itu dikarenakan, pada Hari Selasa, 28 Oktober 2025, subuh pukul 03.00 Waktu Papua (WP), rakyat sipil di Distrik Ekadide Paniai dikagetkan dengan pendoropan Marinir Angkatan Laut (AL).
"Marinir itu beranggotakan ratusan, berseragan loreng dan bersenjata lengkap, mengambil alih tempat secara sepihak di Puskesmas, Kantor Distrik, Gereja, dan pemukiman warga," ungkap Koordinator Umum, Jhemz Nawipa kepada TaDahNews.com, Jumat (31/10/2025), siang, dihalaman Kantor DPRK Paniai, Jalan Poros Madi, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah.
Selain itu tambahnya, tiga bulan sebelum, tepatnya bulan Agustus juga ditandai dengan pendoropan Pasukan-pasukan Rajawali.
"Militer menduduki di dusun-dusun, bukit-bukit, rawa-rawa hingga ruang publik sekaligus menyalahgunakan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, gereja, pemukiman warga menjadikan tempat tinggal mereka," tambah Jhemz.
Jhemz menyatakan kondisi ini betul-betul meresekan warga sipil di Paniai.
"Seluruh aktivitas publik macet, sekolah yang tadinya aktif mengajar tidak berjalan, pelayanan puskesmas tidak berjalan akibat tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ketakutan dan menghilang entah kemana," pintanya.
Koordum Aksi menilai, akibat masifnya pendoropan militer secara tidak manusiawi. Dan, tambah lagi seluruh tokoh-tokoh penting masyarakat yang kritis dan peduli terhadap kemanusian diteror dan diintimidasi terus menerus.
"Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hinga perangkat pemerintah Desa masih terus dihantui militer melalui praktek-eraktek militeristik," tandasnya.
Pantauan TaDahNews.com, Ia bersama demonstran secara bergantian berorasi mengecam wajah institus aparatur negara (TNI/PORLI) di Paniai.
Secara bergantian orasi menekankan keberadaan militer yang berlebihan maka justru memperpanjangkan penderitaan, memelihara kemiskinan, menyimpan traumatis, dan pembodohan.
"Stop melindungi aktor kejahatan, dan juga stop memperluas akses untuk melayani pencuri masuk untuk menguras sumber kehidupan dan kekayaan alam, lalu manusianya dibunuh," tegas salah satu perwakilan mahasiswa dikutip TaDahNews.
Aksi long march itu ditutup dengan membacakan pernyataan sikap di Depan Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai.
Koordum menjelaskan, pihaknya menyimpulkan bahwa selama pendoropan militer tidak ada niat baik dan bermartabat terhadap orang Paniai dan Papua, yang ada hanya kejahatan kemanusian yang berkepanjangan dan luka traumatis.
"Untuk Itu Kami Menuntut, Pemerintah Indonesia Segera Menarik satuan Pasukan Marinir Angkat Laut (AL) Dari Distrik Ekadide Paniai," ucap Koordum sambil membacakan tuntutan sikap.
"Segera Menarik Satuan Pasukan Rajawali dari Distrik Agadide Paniai," tambahnya.
KOMAM Paniai Menolak dengan tegas atas pengiriman Militer organik dan non Organik di Ekadide, Agadide Paniai dan seluruh Tanah Papua.
KOMAM Paniai juga menyatakan menolak dengan tegas atas pembangunan pos-pos militer di Ekadide, agadide, dan seluruh pelosok Paniai Papua.
"Mengutuk dan Mengencam keras terhadap militer indonesia atas serangkai teror, intimidasi ferbal dan non ferbal terhadap orang Paniai dan Papua," benernya.
KOMAM Paniai juga mendesak presiden perabowo subianto Perintakan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan (Menhan) untuk menarik seluruh pasukan TNI-PORLI dari Paniai dan Papua.
"Negara Segera tarik TNI/PORLI dan stop mengirim TNI/PORLI di Paniai dan tanah Papua," tutup pembacaan tuntutan sikap.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
