𝐌𝐑𝐏 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐀𝐝𝐚𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚

"Tanah Adat Tak Akan Bisa Diselamatkan Oleh Proposal: Hanya Rakyatlah Yang Bisa Menjaga Hidupnya Sendiri."

Hidup Masyarakat Adat (EB)

‎Penulis: 𝘌𝘭𝘪𝘴𝘢 𝘉𝘪𝘴𝘶𝘭𝘶 *)

‎

‎Majelis Rakyat Papua (MRP) bukanlah produk organik dari perjuangan rakyat Papua, melainkan instrumen kolonialisme kultural yang dibungkus dalam narasi "kultural representatif". MRP dirancang untuk mengelola kemarahan rakyat melalui kanal formal yang dibatasi oleh hukum kolonial dan ketentuan negara Indonesia, bukan untuk memperjuangkan kebebasan sejati rakyat Papua.

‎

‎Oleh sebab itu, MRP Bukan Solusi, melainkan saluran Dekolonisasi yang Buntu, dan juga Kritik ini terhadap MRP sangat mendasar dan sah. Karena MRP lahir dari Otonomi Khusus (Otsus), yang secara sistemik telah gagal dan ditolak oleh mayoritas rakyat Papua.

‎

‎Lembaga ini tidak punya mandat radikal untuk menolak kebijakan negara yang merugikan Papua, termasuk DOB, eksploitasi SDA, dan militerisasi.Perjuangan rakyat selalu direduksi menjadi "aspirasi kultural", bukan tindakan politik yang mendesak perubahan struktural.

‎

‎Lebih jauh, dan perlu digaris bawahi, bahwa tulisan ini menyampaikan pesan strategis kepada rakyat Papua untuk jangan pernah menggantungkan nasibnya kepada lembaga kompromi seperti MRP, apalagi kepada aktor eksternal seperti LSM nasional maupun internasional, yang sering datang membawa agenda yang tidak selaras dengan realitas politik lokal.

‎

‎Karena Tanah Adat tidak akan dapat dipertahankan oleh proposal NGO. Tanah Adat khanya akan dipertahankan oleh rakyat Papua (Masyarakat Adat Papua) yang rela berdiri di garis depan, mempertaruhkan tubuh dan hidupnya.

‎

‎Dalam banyak kasus, LSM dan NGO asing, meskipun tampak progresif atau simpatik, sering kali datang dengan agenda donor, batas waktu proyek, dan logika kapitalisme humaniter. Ketika rakyat berjuang mempertahankan tanah, LSM sering hanya bisa “mendampingi”,“mendokumentasikan”, atau “melaporkan”—namun tidak berada dalam posisi mengambil risiko langsung di medan perjuangan.

‎

‎Contohnya seperti yang pernah terjadi di beberapa kelompok masyarakat adat di dunia, seperti :

‎

‎Di Afrika Tengah dan Timur, banyak gerakan masyarakat adat justru ditundukkan oleh logika NGO yang membawa proyek “advokasi” tetapi memadamkan militansi lokal.

‎

‎Di Amerika Latin, gerakan tani dan adat seperti Zapatista, Mapuche, dan Guarani menolak campur tangan NGO yang mencoba memoderasi atau mendikte gerakan rakyat.

‎

‎Di Papua sendiri, banyak LSM Indonesia yang justru menjadi penyalur dana negara, lembaga legalisasi proyek pembangunan, atau bahkan bagian dari pengawasan sosial terhadap aktivis Papua.

‎

‎Maka, ketergantungan pada NGO hanyalah bentuk baru penjajahan yang lebih halus — penjajahan lewat proyek, bukan lewat senjata.

‎

‎"𝘒𝘦𝘬𝘶𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘙𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘈𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘴𝘪𝘴: 𝘉𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘒𝘢𝘯𝘵𝘰𝘳, 𝘛𝘢𝘱𝘪 𝘥𝘪 𝘒𝘢𝘮𝘱𝘶𝘯𝘨!"

‎

‎Sekali lagi, tulisan ini dengan tegas menegaskan bahwa:Rakyat adat Papua sendiri adalah subjek utama perjuangan. Tanah adat hanya bisa dipertahankan oleh komunitas adat yang hidup dan menjaga tanah itu dari generasi ke generasi.

‎Organisasi perjuangan harus dibangun dari bawah — bukan diatur oleh elit birokrasi, bukan ditentukan oleh LSM, dan bukan digantungkan pada “dukungan internasional” yang tidak pernah konsisten.

‎

‎MRP, LSM, dan NGO bisa saja berperan sebagai katalis atau pelengkap, tetapi bukan aktor utama. Bila rakyat Papua menggantungkan harapannya pada lembaga-lembaga itu, maka mereka justru sedang menyerahkan kembali kedaulatan mereka kepada sistem luar. Oleh karena itu, tidak ada kebebasan sejati yang akan lahir dari lembaga yang dibentuk penjajah.

‎Seperti kata Frantz Fanon:

"𝘗𝘦𝘯𝘫𝘢𝘫𝘢𝘩 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘯𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘤𝘪 𝘬𝘦𝘣𝘦𝘣𝘢𝘴𝘢𝘯. 𝘒𝘪𝘵𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘣𝘶𝘵𝘯𝘺𝘢."

‎

‎***

‎

‎MRP adalah lembaga buatan negara kolonial, dan tidak pernah menjadi representasi sejati rakyat Papua. Mengandalkan MRP adalah ilusi perjuangan.

‎

‎Rakyat adat Papua harus mengambil alih kembali kuasa politiknya melalui gerakan akar rumput, komunitas adat, dan aliansi internal antarsuku, generasi muda, dan perempuan.

‎LSM dan NGO dari luar bukan penyelamat. Ketergantungan pada mereka hanya menunda kemandirian perjuangan dan membuka ruang manipulasi ideologis.

‎

‎Sejarah membuktikan bahwa pembebasan sejati tidak lahir dari kompromi, melainkan dari keberanian rakyat mempertaruhkan segalanya demi hak hidup dan tanahnya.

‎

"𝘙𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯 𝘬𝘦𝘮𝘣𝘢𝘭𝘪 𝘳𝘶𝘮𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘶𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪—𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘴𝘪 𝘢𝘥𝘢𝘵, 𝘥𝘪𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘵𝘢𝘴, 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘱 𝘬𝘦𝘮𝘦𝘳𝘥𝘦𝘬𝘢𝘢𝘯. 𝘙𝘶𝘮𝘢𝘩 𝘪𝘵𝘶 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘔𝘙𝘗 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘕𝘎𝘖. 𝘏𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪𝘭𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘴𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯𝘯𝘺𝘢."

‎

"𝙎𝙚𝙡𝙖𝙢𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝 𝘼𝙙𝙖𝙩 dan 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙨𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖"

‎

Bersambung...! 

Baca Juga