John NR Gobay: Negara Harus Hadir Dengan Pembangunan Tanpa Konflik

John NR Gobay, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah. lst

[Tabloid Daerah], Nabire – Pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah harus berjalan tanpa konflik. Lantas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah John NR Gobay mengatakan agar semua pihak yang berkompeten harus bisa meminimalisir konflik dan menghentikan konflik dengan berdialog.

“Tentu kita semua tahu dialog tidak membunuh siapa-siapa, [maka] Pemerintah harus Pastikan Negara hadir dengan pembangunan, tanpa konflik bersenjata,” tukas Anggota Legislatif yang baru dilantik beberapa hari lalu itu kepada TaDahNews, Kamis (29/5).

Pembangunan sebuah daerah, membina masyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan merupakan kewajiban pemerintah.

“Oleh karena itu”, lanjut John NR Gobay, “Papua Tengaĥ adalah provinsi baru yang memerlukan pembangunan guna memastikan negara hadir bagi masyarakat.”

Niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan, lanjut Gobay mengatakan bahwa [ini] bisa tidak maksimal bilà terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI dan Kapolri di Jakarta datang ke Papua di wilayah-wilayah konflik.

Akhirnya terjadi kontak tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPN PB - OPM), “Ini urusan negara. Hanya sayangnya adalah masyarakat awam menjadi korban nyawa dan harta serta kondisi psikologisnya,” imbuh Gobay.

“Dalam pemantauan kami, diduga, kadang ada oknum-oknum melakukan cipta kondisi dengan jual-beli senjata dan peluru, menggunakan oknum masyarakat sebagai mata mata, cipta kondisi guna kepentingan duit, guna kepentingan pangkat dan jabatan.” Jelas Gobay prihatin maraknya perdagangan senjata dan amunisi Papua Tengah.

Akhirnya, lanjut Gobay, akhir-akhir ini terjadi konflik bersenjata, yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta serta masyarakat yang mengungsi dari beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah yaitu Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Dogiyai.

“Menurut saya, pembangunan tidak bisa berjalan baik bila terus terjadi konflik, serapan [Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah] APBD tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan bila masih terdapat konflik di wilayah-wilayah,” tukas Gobay menyoal sumbatnya pemanfaatan APBD dan lambatnya laju pembangunan di khususnya di daerah-daerah konflik, dimana tempat ini adalah tempat hidup masyarakat yang memerlukan sentuhan pembangunan.

Untuk itu atas nama pembangunan dan kemanusiaan John NR Gobay mohon agar pemerintah pusat mengatasi situasi ini dengan menarik pasukan non organik dan Pemerintah Daerah membentuk tim penanganan konflik guna membangun komunikasi dengan TPN PB - OPM.

Agar [TPNPB] bisa kembali ke markasnya; masyarakat kembali ke kampungnya; pembangunan harus berjalan; kerugian-kerugian yang timbul diselesaikan dalam kerangka penanganan pasca konflik sesuai UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan, libatkan semua pihak dalam pemerintahan, bagi jabatan merata,” pungkas mantan anggota DPRD Provinsi Papua itu.

Editor: Yohanes Gobai