 |
| Kadisdikbud Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, menemui massa pelajar yang tergabung dalam SPWP secara langsung, di depan kantornya, di area Bandara Lama, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/9/2026). /TaDahnews - YD |
[Tabloid Daerah], Nabire — Ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) memadati area Bandara Lama di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Massa datang membawa satu pesan utama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan di Tanah Papua dan anggaran negara lebih diprioritaskan untuk pendidikan gratis.
Aspirasi tersebut kemudian disampaikan di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.
Dalam aksi itu, pelajar menyampaikan delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, mulai dari penghentian MBG, pengusutan kasus keracunan yang mereka soroti, hingga penolakan terhadap keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan program MBG di sekolah.
“Kami meminta segera hentikan MBG di Tanah Papua, dan kepada Presiden Prabowo untuk evaluasi program MBG, dan memanfaatkan APBN untuk pendidikan dengan fokus pembiayaan siswa-siswi,” tegas perwakilan SPWP saat membacakan tuntutan pertama.
Tolak MBG, Soroti Kasus Keracunan
Penolakan terhadap MBG menjadi isu paling menonjol dalam aksi tersebut.
Massa meminta pemerintah tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga mengusut kasus keracunan makanan yang mereka kaitkan dengan program MBG.
“Segera mengungkap pelaku serta mengusut tuntas siapa aktor di balik kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura,” lanjut massa dalam tuntutan kedua.
Pelajar juga meminta pemerintah daerah mengembalikan fokus anggaran kepada sektor pendidikan dan memastikan hak belajar siswa serta mahasiswa Papua terpenuhi.
“Kembalikan anggaran pendidikan serta fokus mengutamakan hak pendidikan terhadap pelajar dan mahasiswa Papua Tengah,” ujar perwakilan massa.
Dapur MBG dan Keterlibatan Aparat Dipersoalkan
Tidak berhenti pada penolakan program, massa juga meminta pembangunan dapur pendukung MBG dihentikan di Papua.
“Hentikan pembangunan Dapur MBG di Papua,” kata perwakilan massa pada tuntutan keempat.
Mereka juga menolak pembagian makanan yang dilakukan secara paksa di sekolah serta mempersoalkan keterlibatan aparat keamanan dalam menjalankan program MBG.
“Hentikan pemaksaan pembagian MBG di seluruh sekolah yang ada di Papua, serta tidak melibatkan militer dalam menjalankan program MBG di daerah konflik,” tutur massa.
Isu Militerisasi Kemudian Menjadi Tuntutan Tersendiri
“Stop militerisasi di sekolah-sekolah yang ada di Papua,” tegas perwakilan peserta demonstrasi.
Massa juga meminta penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai teror dan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG.
“Hentikan teror dan intimidasi secara langsung terhadap siswa yang menolak MBG secara individu,” ucap perwakilan massa.
Desak Korban MBG Ditetapkan sebagai Bencana Kesehatan
Pada tuntutan terakhir, massa mendesak pemerintah memberikan status khusus terhadap dampak kesehatan yang mereka kaitkan dengan program MBG.
“Segera menetapkan korban MBG sebagai bencana kesehatan nasional,” desak massa aksi.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa penolakan pelajar tidak hanya menyasar mekanisme pembagian makanan di sekolah, tetapi juga menyentuh persoalan kebijakan anggaran, keamanan di lingkungan pendidikan, serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap dampak program yang dipersoalkan massa.
Kadisdik Papua Tengah: “Kami Hanya Urus Sekolah”
Di tengah aksi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, menemui massa secara langsung.
Nurhaidah mengapresiasi penyampaian aspirasi para pelajar yang berlangsung secara damai.
Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan program MBG bukan berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.
“Jadi kami hanya menyediakan data, dan yang mengelolah MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN), dan kalau adik-adik perlu data, maka bisa datang ke kantor, dan kami berikan. Jadi kami hanya urus sekolah saja, bukan MBG,” ujar Nurhaidah.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas posisi Dinas Pendidikan Papua Tengah di tengah tuntutan massa.
Menurut Nurhaidah, dinasnya berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan penyediaan data, sementara program MBG berada dalam pengelolaan Badan Gizi Nasional.
Aksi SWP di Nabire pun memperlihatkan adanya perdebatan lebih luas mengenai prioritas kebijakan pemerintah di Papua.
Di satu sisi, pemerintah menjalankan program pemenuhan gizi; di sisi lain, pelajar meminta negara memperkuat pendidikan, membebaskan biaya sekolah, serta memastikan hak belajar generasi Papua menjadi prioritas.
Bagi massa aksi, tuntutan mereka bukan sekadar menolak makanan bergizi.
Mereka ingin pemerintah mengarahkan kebijakan dan anggaran negara pada kebutuhan pendidikan yang mereka nilai lebih mendesak bagi masa depan pelajar Papua.(#YD)
Editor: Kebagibui Deto
