 |
| Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengundang para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua dalam dialog bersama guna membahas kompleksitas persoalan sosial dan pembangunan di Papua Tengah, berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Area Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja Nabire, pada Senin (14/9/2026). /Istimewa. |
[Tabloid Daerah], Nabire — Gubernur Papua Tengah mengundang para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua dalam dialog bersama untuk membahas kompleksitas persoalan sosial dan pembangunan yang terjadi di Papua Tengah.
Dialog tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Area Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja Nabire, Papua Tengah, pada Senin (14/9/2026), dalam suasana santai dan kekeluargaan.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi para pimpinan gereja untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Tengah sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan gereja.
Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pertemuan tersebut sengaja dikemas secara santai melalui dialog sambil minum kopi.
Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan pandangan gubernur bahwa pembangunan tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran daerah maupun proyek pemerintah.
“membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” kata Emanuel dalam rangkuman momen dialog tersebut.
Dalam dialog tersebut, para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan pembangunan Papua Tengah.
Isu yang dibahas mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.
Sejumlah persoalan seperti konflik dan pengungsian, masalah kesehatan, pendidikan serta persoalan tapal batas adat disebut menjadi faktor yang turut menghambat pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor.
Para pimpinan gereja pun mendorong pemerintah untuk mencari solusi terbaik dan menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.
Gubernur: Gereja Harus Berada di Atas Pemerintah dalam Hal Moral
Dalam dialog itu, Gubernur Papua Tengah menegaskan pentingnya posisi gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegas gubernur.
Pernyataan tersebut, menurut Emanuel, tidak dimaknai sebagai perebutan kekuasaan antara gereja dan pemerintah.
Gereja harus berada “di atas” dalam konteks moral dan kebenaran, sehingga memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkan pemerintah apabila kebijakan atau kekuasaan menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan martabat manusia.
“Dalam hal ini memang gereja harus ‘di atas’ dalam hal moral dan kebenaran. Pemerintah wajib dengar,” jelasnya.
Gubernur Minta Gereja Tidak Hanya Beri Masukan, tetapi Bersinergi
Emanuel mengatakan, gubernur tidak memberikan jawaban yang sekadar menyenangkan para pimpinan gereja.
Sebaliknya, dialog diarahkan pada pembahasan yang korektif dan realistis untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Gubernur juga mengajak lembaga-lembaga gereja untuk bersama-sama menentukan arah masa depan Papua Tengah.
“Pak Gubernur sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” ujar Emanuel.
Seluruh masukan dan persoalan yang disampaikan para pimpinan gereja dalam dialog tersebut telah diterima dan direkap oleh gubernur.
Masukan itu selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkelanjutan.
Pemprov Papua Tengah Minta Data Jemaat dan Tenaga Pelayan Gereja
Selain menerima masukan, gubernur juga meminta lembaga gereja membantu pemerintah dengan menyediakan data yang lebih akurat.
Data yang diminta antara lain data jemaat Orang Asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, serta berbagai data lain yang dinilai dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Menurut Emanuel, pembenahan data menjadi salah satu kunci agar kebijakan pemerintah ke depan dapat lebih tepat sasaran.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” katanya.
Dialog antara pemerintah dan pimpinan lembaga gereja tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah, sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan memperhatikan aspek sosial, kemanusiaan, moral, dan kebutuhan masyarakat.(*)
Penulis: Ril.
Editor: Kebagibui Deto
