 |
| Bupati Paniai, Yampit Nawipa bersama DPRK mendesak aparat TNI non-organik segera mengembalikan alat kerja warga yang disita guna memastikan roda ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut tidak lumpuh akibat kekhawatiran keamanan, Rabu (16/9/2026). /Ist. |
[Tabloid Daerah], Paniai -- Bupati Paniai, Yampit Nawipa bersama DPRK mendesak aparat TNI non-organik segera mengembalikan alat kerja warga yang disita guna memastikan roda ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut tidak lumpuh akibat kekhawatiran keamanan, Rabu (16/9/2026).
Ketegangan sempat menyelimuti sejumlah distrik di Kabupaten Paniai setelah aparat TNI non-organik melakukan penyitaan terhadap alat-alat kerja milik masyarakat sipil.
Barang-barang yang disita bukanlah senjata api, melainkan perkakas harian seperti parang, kapak, panah, hingga noken yang menjadi tumpuan warga untuk menyambung hidup di kebun dan hutan.
Menyikapi laporan tersebut, Bupati Paniai, Yampit Nawipa tidak tinggal diam.
Orang nomor satu Kabupaten Paniai langsung turun ke lapangan didampingi Ketua DPRK Paniai, Yanuarius Yumai bersama anggotanya, untuk menjembatani aspirasi masyarakat yang merasa terganggu aktivitasnya.
Bupati Yampit Nawipa kerap disapa Bupati Womaki menegaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah daerah yang sedang memacu ketertinggalan pembangunan.
Bagi Womaki, Paniai memiliki sejarah panjang konflik sejak dekade 1980-an yang telah banyak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia tidak ingin trauma masa lalu kembali menghambat kemajuan yang sedang ditata.
"Kami, pemerintah daerah sedang berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan yang diakibatkan oleh konflik sejak 1980an hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus bersinergi melalui berbagai program pembangunan yang dikerjakan secara bertahap ini," ujar Bupati Yampit Nawipa.
Bupati yang dikenal dengan julukan 'anak muda gerak cepat' ini mengingatkan aparat untuk mampu membedakan mana alat untuk bekerja dan mana benda yang mengancam keamanan.
"Parang, anak panah, dan kapak, misalnya, merupakan suatu kesatuan alat yang digunakan warga untuk bekerja. Sementara noken menjadi bagian dari perlengkapan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," tegas Bupati Yampit Nawipa kerap disapa Bupati Womaki.
Dalam pertemuan mediasi yang berlangsung hangat namun tegas, pihak TNI akhirnya menunjukkan itikad baik.
Mereka menyatakan kesediaan untuk mengembalikan seluruh alat kerja yang sebelumnya disita sebagai langkah meredakan keresahan warga.
Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada hasil hutan dan kebun.
"Saya ini sedang mendorong pembangunan daerah yang selama ini tertinggal. Tetapi, masyarakat saya yang bahasa Indonesia pas-pasan, mereka diganggu kasihan kan, dan itu mengganggu saya juga. Jadi, tidak boleh ganggu masyarakat saya," pinta Bupati Womaki.
Pada kesempatan yang sama, pihak DPRK Paniai, turut menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.
DPRK Paniai meminta agar operasi keamanan di lapangan tidak sampai mencederai hak-hak dasar warga sipil.
Komunikasi terbuka menjadi kunci agar tidak terjadi salah paham yang berpotensi memicu ketegangan baru di Bumi Cenderawasih tersebut.
Langkah cepat Bupati Paniai ini bukan sekadar soal pengembalian barang. Ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi hak ekonomi rakyatnya.
Dengan kembalinya parang, anak panah, noken, dan kapak ke tangan petani, diharapkan denyut nadi pembangunan di Paniai tetap berdetak kencang di tengah tantangan keamanan yang masih membayangi.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
