 |
| Rincian sekolah yang menerima aliran dana BOSDA Pemprov Papua Tengah untuk pendidikan gratis di Kabupaten Dogiyai. (Ist.) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kebijakan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley melaksanakan kewajiban untuk memperhatikan pendidikan bukan hanya pada SMA/SMK saja, tapi juga meluas ke SMP.
Kebijakan yang diambil, yakni menerapkan program Pendidikan Gratis yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Tahun 2025, Pemprov Papua Tengah memberikan dana bantuan hanya kepada SMA, SMK, SLB tingkat SMA, dan Asrama.
Tahun 2026 bantuan ini diperluas juga untuk jenjang SMP di delapan kabupaten yang ada di Wilayah Papua Tengah.
Salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian tersebut adalah Kabupaten Dogiyai.
Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten di wilayah pegunungan Papua Tengah.
Kabupaten Dogiyai terdiri atas 10 distrik dan 79 kampung dengan luas wilayah 4.237,40 km².
Untuk menempuh perjalanan dari Nabire (ibu kota provinsi) menggunakan kendaraan roda empat kurang lebih 6 jam lebih.
Di Kabupaten Dogiyai sebanyak 13 sekolah tingkat SMP mendapatkan dana BOSDA yang dikucurkan oleh Pemprov Papua Tengah sebesar Rp 1.938.300.000.
Selain itu terdapat dua sekolah SMA yang mendapatkan dana tersebut senilai Rp 295.500.000.
Dua sekolah SMK sebesar Rp 477.450.000, juga satu SLB yang menerima dana sebesar Rp 53.000.000, dan satu asrama mendapatkan dana sebesar Rp 345.000.000.
Total keseluruhan senilai Rp3.109.250.000 untuk 5.405 siswa di Dogiyai.
Angka ini hanya untuk tahap I dari Januari-Juni 2026, Sementara untuk tahap ke-II dari Juli-Desember 2026 juga akan mendapatkan nilai nominal per siswa yang sama.
SMA Negeri 2 Dogiyai mendapatkan alokasi dana BOSDA dari Pemprov Papua Tengah sebesar Rp 238.000.000.
Sebagai menjalankan fungsi kontrol atas kebijakan Pendidikan Gratis tersebut dari Gubernur dan Wagub Papua Tengah, TaDahnews.com bersama media lainnya memastikan dana tersebut sampai di tujuannya dan transparansi dalam pengelolaannya, pada Jumat (17/7/2026), di wilayah Kabupaten Dogiyai.
Kepala SMA Negeri 2 Dogiyai, Freddy Yobee mengaku dengan adanya dana tersebut pihaknya merasa sangat terbantu.
“Selama ini, saat penerimaan murid baru, kami biasanya menerima pembayaran dari anak-anak untuk uang komite, uang pendaftaran, dan biaya lainnya,” pungkasnya.
Freddy juga menuturkan, kontribusi dari anak-anak dan orang tua wali murid kini tidak lagi menjadi beban seperti dulu sebelum adanya program ini.
“Kami merasa masalah yang selama ini datang di lingkungan sekolah ketika ada pemungutan biaya kini bisa diatasi berkat program sekolah gratis ini. Kami akhirnya bisa mengambil kebijakan agar para siswa lebih disiplin,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yobee menambahkan bahwa saat ini sekolah membatasi kuota kelas maksimal 36 anak sesuai aturan kementerian.
"“Tahun ini, sebenarnya kami hanya membuka dua atau tiga kelas saja. Namun karena, minat anak-anak untuk masuk sekolah sangat tinggi maka, kami akhirnya menambah satu kelas lagi menjadi total empat kelas. Dimana, masing-masing kelas diisi oleh 36 siswa," lanjut Yobee.
Meskipun target awal hanya dua atau tiga kelas, tingginya minat siswa membuat sekolah membuka empat kelas dengan total sekitar 400 siswa.
"Secara keseluruhan, jumlah siswa di SMA ini ada 400-an siswa. Untuk pembagian kelasnya, kelas 10 belum dibagi ke dalam jurusan. Sedangkan, untuk kelas 11 dan kelas 12, kami membaginya ke dalam tiga program studi, yaitu, Kelas Bahasa, Kelas IPS, dan Kelas IPA,” tandasnya.
Dengan adanya dana untuk program sekolah gratis, Freddy mengatakan pihaknya fokus untuk tidak memungut biaya pendaftaran siswa baru.
Pasalnya, dana BOSDA digunakan untuk belanja pakaian seragam, juga untuk menjalankan program kegiatan sekolah lainnya yang menyasar seluruh siswa dari kelas 10-12.
“Mayoritas pekerjaan orang tua siswa di sini adalah petani. Oleh karena itu, bantuan BOSDA ini sangat membantu kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah iuran yang selama ini menjadi beban berat kami, kini sudah tidak ada lagi berkat adanya BOSDA. Sekolah ini menjadi lebih kondusif," kata Freddy.
"Sebelumnya kami menghadapi beberapa oknum siswa yang malas bersekolah, tetapi saat ujian semester atau ujian akhir tiba menuntut untuk tetap lulus karena merasa sudah mendaftar dan membayar iuran. Dengan adanya program sekolah gratis ini, masalah yang sudah lama terjadi ini bisa teratasi,” imbuhya.
Kepala SMA Negeri 2 Dogiyai berharap meskipun masa jabatan Gubernur hanya lima tahun, pihaknya sangat berharap agar program tersebut bisa terus mempertahankannya.
“Ini adalah program luar biasa. Program ini harus terus berlanjut di Papua Tengah. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dan Kepala Bidang atas adanya program ini,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mapia, Fransiska Tagi, menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima informasi mengenai dana bantuan BOSDA dari Provinsi Papua Tengah.
Fransiska mengatakan, dana bantuan tersebut diprioritaskan bantuan bagi siswa kurang mampu hingga les sains di SMP Negeri 1 Mapia.
Sekolah SMP Negeri 1 Mapia, di Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai, dengan jarak yang jauh, akses yang terbatas, dan kondisi ekonomi keluarga yang serba sederhana tidak lagi sepenuhnya menjadi penghalang bagi anak-anak di daerah tersebut untuk terus mengejar pendidikan.
Tahun ini, SMP Negeri 1 Mapia mendapatkan anggaran sebesar Rp 156.600.000.
“Mewakili rekan-rekan kepala sekolah dan guru di Kabupaten Dogiyai, khususnya di SMP Negeri 1 Mapia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Papua Tengah atas kebijakan program pendidikan gratis ini," ucap Fransiska.
"Program ini sangat membantu, terutama jika melihat kondisi ekonomi orang tua siswa kami yang sebagian besar tergolong kurang mampu. Kami sangat berharap program mulia ini tidak berhenti di tahun ini saja, melainkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” tambahnya.
Fransiska menjelaskan, rencana penggunaan dana telah disusun secara matang di dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
Lanjut Tagi, di dalam Arkas tersebut, prioritas utama pihaknya adalah menyalurkan bantuan kepada siswa miskin dan orang tua yang tidak mampu, seperti pengadaan seragam sekolah, dan secara keseluruhan, ada delapan item program yang telah direncanakan.
“Diantaranya adalah bantuan untuk siswa kurang mampu, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan alat tulis kantor (ATK) beserta pelaporannya, pembelian meterai, penyelenggaraan les tambahan untuk mata pelajaran sains, serta pembayaran honorarium bagi enam orang guru honorer yang belum terdaftar di kabupaten maupun di wilayah 3T,” Jelas Fransiska.
Dengan adanya dana BOSDA ini, pihaknya juga berharap para guru honorer di sekolah kami menjadi lebih bersemangat, aktif, dan betah dalam mengajar. Karena, kesejahteraan mereka kini lebih diperhatikan.
“Di sisi lain, kami juga akan membimbing dan mengarahkan 315 siswa kami agar belajar lebih tekun, giat, dan penuh semangat demi membalas kebaikan program pendidikan gratis ini dengan prestasi yang membanggakan,” harapnya.
Saat ini, di SMP Negeri 1 Mapia memiliki 27 orang guru yang mengajar di kelas-kelas paralel yang cukup padat. Dimana, setiap kelasnya harus menampung sekitar 40 hingga 50 siswa.
“Dukungan dana BOSDA ini tentu akan sangat membantu kami dalam mengoptimalkan proses belajar-mengajar di tengah keterbatasan fasilitas yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri I Kamuu, Isaias Tigi, yang akan mengakhiri masa pensiunnya, pada tanggal, 4 Oktober 2026 mendatang bercerita tentang pengalaman hidupnya.
Isaias Tigi mengungkapkan, di SMP Negeri 1 Kamuu, pihaknya mendapatkan saluran dana BOSDA sebesar Rp 185.850.000.
Dimana, dirinya mengawali karir dengan bertugas di Biak Numfor selama 14 tahun terhitung sejak tahun 1992 hingga 2007.
Setelah masa tugas tersebut berakhir, dirinya mendapatkan izin dari masyarakat setempat untuk pindah ke daerah asalnya, yaitu, Kabupaten Nabire yang pada masa itu, Dogiyai belum menjadi pemekaran kabupaten, masih masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nabire.
Khususnya SMP Negeri 1 Kamuu, tambah Tigi, belum terbentuk sebagai wilayah administratif mandiri, melainkan masih bagian dari Moanemani.
Setelah pindah, Ia sempat bertugas sebagai guru biasa selama dua tahun. Kemudian, pada tahun 2009, Isaias Tigi dipercaya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kamuu hingga saat ini.
“Jika membandingkan masa lalu dengan masa kini, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pembangunan. Dahulu, pembangunan berjalan cukup lambat karena, keterbatasan dana dan sistem pemerintahan yang belum terdesentralisasi. Kami menerapkan prinsip 'biar lambat asal selamat', dan sangat bergantung pada sumbangan komite, serta bantuan langsung dari pemerintah pusat," ungkap Tigi.
"Namun, pasca-pemberlakuan otonomi daerah, perubahan terjadi dengan sangat cepat dan tepat sasaran, bahkan menyentuh hingga ke pelosok dusun yang dulu terisolasi. Sekarang, peredaran dana di daerah juga jauh lebih baik,” imbuhnya.
Kendati demikian, kata dia terdapat tantangan baru. Dahulu, fokus utama mereka adalah mengajar dan mendidik siswa.
“Saat ini, saya melihat banyak rekan guru yang kurang fokus pada tugas utama tersebut karena, lebih disibukkan dengan urusan di luar mengajar, seperti, mengejar gaya hidup atau usaha sampingan," bebernya.
"Hal ini sangat disayangkan, sebab pendidikan adalah prioritas utama bagi masa depan generasi muda agar mereka mampu bersaing dengan daerah lain. Sebagai pendidik, kita tidak boleh lalai, karena di sekolah kita berhadapan langsung dengan masa depan anak bangsa, bukan sekadar urusan buku atau administrasi kantor yang bisa ditunda,” kritiknya kepada rekan seprofesi guru.
Dirinya sangat bersyukur sebab saat ini sekolah mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan keringanan biaya pendidikan yang diberikan oleh Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, serta Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Sekolah kami saat ini mengelola 15 kelas dengan total sekitar 470 siswa,” pungkasnya.
Pihaknya memahami bahwa pendidikan di Papua sering kali terbentur kendala biaya, mengingat dalam satu keluarga sering kali terdapat banyak anak, termasuk anak dari kerabat yang ikut ditanggung.
“Oleh karena itu, bantuan ini sangat berarti untuk meringankan beban orang tua sehingga mereka tidak lagi terbebani oleh keluhan biaya sekolah," sebutnya.
Pihaknya juga berharap bantuan ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan jumlahnya di masa depan, demi mendukung prestasi dan masa depan siswa-siswi di ibu kota Kabupaten Dogiyai ini.
"Terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas perhatian dan kebijakannya, berharap agar terus ditingkatkan terlebih khusus jumlah dana,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, SMP YPPK St. Fransiskus Moanemani mendapatkan alokasi dana BOSDA sebesar Rp 140.500.000 dari Pemprov Papua Tengah.
Kepala Sekolah SMP YPPK St. Fransiskus Moanemani, Stevanus Iyai, memberikan apresiasi untuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah.
“Saya selaku Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Fransiskus Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mewakili pihak sekolah ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan program sekolah gratis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi,” ucap Stevanus Iyai.
Meski demikian, Stevanus menyampaikan beberapa kendala dilapangan yang mereka hadapi terkait pengelolaan dana tersebut.
Pihaknya berharap kedepannya Pemerintah Provinsi dapat menambah alokasi dana bagi sekolah yayasan yang lebih besar sebab menurutnya ada beban operasional yang kompleks dihadapi.
“Mengingat jumlah guru honorer di sekolah yayasan kami jauh lebih banyak dibandingkan guru Pegawai Negeri Sipil, sebagian besar dana bantuan saat ini terserap untuk pembayaran honor, sehingga anggaran yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya seperti pengadaan seragam, alat tulis kantor, buku paket, hingga lembar kerja siswa,” harapnya.
Menurutnya, terkait program sekolah gratis, di SMP YPPK St. Fransiskus, pihaknya mengusulkan agar orang tua siswa tetap berkontribusi biaya meskipun hanya separuh, hal ini dilakukan agar kebutuhan operasional sekolah lainnya dapat tertutupi.
Pada momen itu, Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima sekolah-sekolah di wilayahnya yang merupakan jantung kota Kabupaten Dogiyai.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membantu empat sekolah di wilayah pelayanan kami, yaitu SMA Negeri 2 Dogiyai, SMK Agrobisnis Dogiyai, SMP YPPK Santo Fransiskus Asisi Moanemani, dan SMP Negeri 1 Kamuu,” ungkap Orang Nomor Satu Distrik Kamuu.
Markus mengatakan dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Papua Tengah dapat meringankan beban orang tua, dan tidak lagi memikirkan biaya yang lebih besar dari biasanya.
Kepala Distrik Kamuu juga mengajak seluruh warga di delapan Kampung yang ada di wilayah administrasi distriknya, untuk mendukung penuh program dari Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.
“Karena ini merupakan investasi penting bagi sumber daya manusia Dogiyai ke depan. Melalui pendidikanlah kita akan berubah, maju, dan berkembang,” pintanya.
Markus berpesan agar program pendidikan gratis melalui dana BOSDA ini bisa lebih ditingkatkan lagi.
“Saya juga memohon kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar kiranya dapat membantu satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar, TK, maupun PAUD. Dengan demikian, kita dapat mempersiapkan generasi emas Papua secara berjenjang mulai dari dasar agar Papua ke depan lebih maju dan kita semua bisa,” pesannya.
Kebijakan program Pendidikan Gratis oleh Pemprov Papua Tengah yang disalurkan melalui BOSDA ini, diharapkan mampu menyentuh dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu para siswa.(*)
Penulis: Kebaibui Deto
.jpeg)
