 | |
| Okto Pekey berbicara dalam workshop bertajuk "Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah", dimoderatori Hengky Yeimo yang merupakan bagian dari Festival Media Se-Tanah Papua Perdana, di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis (15/1/2026) siang. (#Istimewa) |
[Tabloid Daerah], Nabie -- Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, Okto Pekey menyoroti masih seringnya pengabaian hak politik dan kebebasan berekspresi masyarakat adat dalam proses demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan tegas ini disampaikan Okto saat workshop bertajuk "Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah" yang merupakan bagian dari Festival Media Se-Tanah Papua Perdana, di halaman Kantor Gubernur Nabire, Kamis (15/1/2026) siang.
Okto mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk segera memperluas ruang demokrasi.
Pasalnya, pengabaian hak politik tersebut terlihat jelas dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat adat merasa peran mereka sebagai penentu suara tidak dihargai sepenuhnya.
"Seringkali hak pilih itu diabaikan. Mengapa terjadi demikian? Setelah pelaksanaan pemilu, masyarakat berperan sebagai penentu suara, tetapi tidak diberikan kesempatan menyatukan pikiran dan melakukan pemilihan sesuai hak nurani mereka," ujar Okto.
Selain isu hak pilih, Okto juga menyoroti pembatasan ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menurutnya, tindakan pembubaran dan penangkapan kerap terjadi ketika masyarakat adat melakukan aksi protes atau demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ia menegaskan bahwa pembatasan tersebut telah melanggar hak dasar masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan pendapat, khususnya terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
"Persoalan seringkali ketika ada aksi protes atau demonstrasi yang dilakukan masyarakat kemudian dibatasi oleh aparat keamanan melalui pembubaran dan penangkapan. Padahal masyarakat punya hak menyampaikan pendapat," tegasnya.
Pantauan wartawan, isu lain yang diangkat adalah terkait konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat.
Okto menyatakan bahwa masyarakat yang selama ini bergantung pada tanah dan hasil hutan kini terancam oleh berbagai proyek ekstraktif berskala besar.
Protes yang dilakukan masyarakat atas isu ini seringkali dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Padahal, mereka tengah mempertahankan sumber penghidupannya.
"Ketika ada tambang-tambang, seringkali masyarakat menyampaikan protes karena di sanalah terjadi penghancuran sumber hidup mereka. Apalagi sekarang ada rencana proyek kelapa sawit di wilayah Provinsi Papua Tengah," jelas Okto.
Ia mendesak bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat harus dikoordinasikan dengan pemilik ulayat tanah untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.
Menutup penyampaiannya, Okto Pekey mengapresiasi penyelenggaraan Festival Media Se-Tanah Papua.
Ia menilai kegiatan yang dimoderatori oleh Hengki Yeimo ini sangat penting sebagai wadah penyampaian gagasan dan upaya membangun demokrasi serta kebebasan pers di wilayah tersebut.
"Festival kegiatan ini ke depan harus dilaksanakan karena ini bagaimana kita membangun demokrasi," pungkas Okto.(*)
Penulis: Ril
Editor: Kebagibui Deto
