[Tabloid Daerah], Nabire -- Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menutup Aksi Mimbar Bebas usai membacakan 16 Poin tuntutan sikap politik.
 |
| Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menutup Aksi Mimbar Bebas bacakan 16 tuntutan sikap secara aman dan tertib, di Pasar Karang, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (11/9/2025), siang pukul 12.00 waktu Papua (WP) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menutup Aksi Mimbar Bebas usai membacakan 16 Poin tuntutan sikap politik.
16 Poin itu dibacakan di Pasar Karang, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (11/9/2025), siang pukul 12.00 WIT.
Pantauan TaDahNews.com, aksi dimulai pukul 08.00 waktu Papua, massa aksi masuk dalam lingkaran tali keamanan.
Terpantau panggung rakyat secara bergantian perwakilan pelajar-mahasiswa berikan orasi, nyanyian, dan membacakan puisi.
Aksi panggung rakyat tidak mengganggu aktivitas lalulintas area Pasar Karang hingga berjalan aman dan tertib.
Aksi mimbar bebas menyoroti isu Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan, dan Hak Politik dirangkum dalam 16 tuntutan.
Dalam orasinya Kordum Amsal You menyatakan perjuangan ini dilakukan demi masa depan rakyat Papua agar mendapatkan keadilan.
“Kami menolak segala bentuk perampasan ruang hidup rakyat, kriminalisasi aktivis, dan kekerasan di Tanah Papua,” tegasnya.
Adapun 16 pernyataan sikap dibacakan sekaligus menutup aksi mimbar bebas.
1. Hentikan investasi illegal maupun legal yang beroperasi di Papua Tengah. Dan, segera cabut 53 izin usaha pertambangan di provinsi Papua Tengah, seperti; di Kabupaten Nabire (14 izin tambang: 1 nikel dan 13 emas), Kabupaten Dogiyai (3 izin: 2 emas dan 1 batu bara), Kabupaten Deiyai (1 izin batu bara), Kabupaten Paniai (7 izin emas), Kabupaten Mimika (13 izin: 7 batu bara, 1 tembaga, 5 emas), Kabupaten Intan Jaya (6 izin: 2 batu bara dan 4 emas), Kabupaten Puncak (4 izin emas), dan Kabupaten Puncak Jaya (5 izin: 4 emas dan 1 batu bara).
2. Hentikan rencana pembangunan pelabuhan dan PLTA di Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.
3. Menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap 4 tahanan politik (Tapol) NFRPB di Sorong. Karena, mereka adalah pejuang politik, bukan kriminal.
4. Mendesak agar 4 Tapol Papua dikembalikan dari Makassar ke Sorong.
5. Segera hentikan transmigrasi di Papua Tengah.
6. TNI/Polri stop menjadikan sekolah, gereja, puskesmas, atau ranah sipil sebagai barak militer seperti di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, serta segera tarik militer organik maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua.
7. Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi para pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka.
8. Pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan pengungsi di daerah asal masing-masing yang masih mengungsi.
9. Hentikan rencana pemekaran desa, distrik, dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
10. Kapolres Nabire hentikan kriminalisasi aktivis, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat biasa di Papua Tengah serta segera buka ruang demokrasi.
11. Pemerintah segera membangun pasar yang layak untuk mama-mama asli Papua.
12. Hentikan kriminalisasi jurnalis di seluruh Papua.
13. Kementerian HAM, khususnya di bawah Natalis Pigai, segera menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Papua.
14. Hentikan kapitalisasi alat-alat kesehatan di Papua Tengah.
15. Mendesak pemerintah Indonesia dan pihak keamanan untuk segera menghentikan penangkapan, penculikan, intimidasi, dan kekerasan terhadap rakyat Papua. Polisi diminta mencari tahu dan mengumpulkan data terkait siapa dalang di balik semua ini.
16. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Aksi ini berjalan lancar dan aman. setelah membacakan pernyataan sikap masa aksi Solidaritas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah membubarkan diri secara tertib.(*)
Kebagibui
