 |
| Ini Respon Penting Gubernur Meki Nawipa atas Aksi Demo Pencaker CPNS 2024 Kode R (#Foto: TaDahNews/DAM) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Para Pencari Kerja (Pencaker) atau Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) delapan kabupaten mendatangi Kantor Gubernur sementara di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (14/07/25), sekitar pukul 10.00 Waktu Papua (WP).
Pencaker sembari membentang spanduk dengan tujuh (7) tuntutan, juga meneriaki satu per satu tuntutan mereka.
Ini 7 Tuntutannya
Pertama, Kami meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya non-OAP, di lapangan apa bila Tahun 2025 ada CPNS, P3k, Database, Tenaga Honorer, dan Kontrak.
Kedua, Titipkan kami dalam kode E, dalam penerimaan Tenaga Honorer, Kontrak, berdasarkan surat edaran dari Gubernur Papua Tengah. Dimana, bunyinya 90% diwajibkan OAP.
Ketiga, Kami meminta kepada Gubernur harus mengakomodir CPNS yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024. Berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah yang saat ini minim.
Keempat, Kami meminta kepada BKPSDM dan Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk meninjau kembali terhadap perintah Kemenpan RB terkait aspirasi tim peduli pencaker kode R Tes CPNS 2024 bagi OAP di Papua Tengah.
Kelima, Kami meminta menggali dan mengevaluasi kembali RDP antara Gubernur, BKSDM, dan DPRP PT yang mana ketua Pansus DPRP PT pernah sampaikan dalam waktu yang terdekat kalian siap tunggu dan siap mengikuti jadwal TD dari dinas terkait.
Keenam, Kami tidak ada cara lain untuk menjadi tuan di atas tanah ini selain dengan pemerintah tidak hak-hak anak negeri.
Ketujuh, Kami datang karena, ini soal harga diri, integritas dan memperjuangkan hak orang kecil, dan merubah kehidupan sosial supaya negeri ini tidak dipermainkan oleh orang lain.
Respon Gubernur Meki Nawipa Kepada Demonstran
Gubernur Meki Nawipa merespon aksi demonstrasi (demo) Pencaker CPNS 2024 Kode R.
Orang nomor satu Provinsi Papua Tengah itu meminta demonstran tidak mesti datang dengan cara berdemo. Pasalnya, demo tanpa prosedur dianggap tidak efektif.
“Jangan pakai cara-cara yang tidak sekolah. Kalau begini, itu cara orang yang tidak sekolah. Gubernur tidak punya kewenangan untuk keluarkan SK. Itu urusan Menpan dan BKN, bukan daerah,” tegasnya lagi.
Menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan kode R sudah terjadi sebelum masa kepemimpinan saat itu.
“Jadi kalau kalian demo sama kita, kita tidak tahu apa-apa. Harus ada data yang bisa kita pelajari. Sekarang pulang dulu, besok surati secara resmi DPR Papua Tengah, lalu audiensi secara formit," pinta Gubernur.
Ia juga menambahkan bahwa setelah audiensi dilakukan, DPR akan menyurati BKN, dan perwakilan pencaker bisa turut serta bersama DPR dan BKD untuk menemui Menpan RB.
“Jangan sampai kalian hanya berharap tapi, tidak dapat apa-apa. Kalau dapat, itu puji Tuhan. Tapi kalau tidak, karena keputusan ini adalah keputusan kebutuhan negara, maka kita semua rugi,” tutupnya.(*)
Penulis: Daud Awiipito Mote
Editor: Kebagibui D
