 |
| Situasi saat 15 orang perwakilan massa aksi memberikan berkas pernyataan sikap penolakan blok wabu kepada Gubernur Meki Nawipa di kantor DPRD Provinsi Papua Tengah pada Kamis (7/17), Sore. Foto: Daud Mote/TaDahNews |
[Tabloid
Daerah], Nabire – Negosiasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua
Tengah bersama para negosiator yang mewakili ratusan massa pendemo yang
tergabung dalam front Mahasiswa dan Rakyat Intan Jaya berlangsung di depan
Kantor DPR yang berlokasi di jl. Pepera, tepat di depan Bandara Udara Aturure
Douw yang kini telah dialih fungsikan untuk lingkungan perkantoran pemerintah
provinsi pada Kamis (17/7), sore.
Awalnya
aksi yang disasar ke kantor Gubernur itu tak mendapatkan izin lantas aksinya
dipusatkan di bundaran Tugu Koteka, tepat di depan kantor DPR, mendesak pendemo
hanya ingin bertemu langsung Gubernur Meki F. Nabire. Sementara saat itu
Gubernur Meki tak bisa ditemui karena sedang tidak berada di kantornya
menghadiri kegiatan lain yang terjadwal di waktu yang bersamaan.
Lantas
setelah menunggu lama dan melalui negosiasi ke negosiasi, massa mendapatkan
respon dari Gubernur Meki yang sempatkan dirinya menemui perwakilan massa aksi
di ruang rapat utama kantor DPR Provinsi Papua Tengah.
Lantas,
pantauan awak media ini, 15 orang perwakilan peserta aksi menemui gubernur
beserta anggota DPR guna melakukan audiensi sekaligus menyerahkan sikap mereka
yang menjadi alasan demonstrasi front Mahasiswa dan Rakyat Intan Jaya.
Dalam
audiensi tersebut, perwakilan koordinator lapangan, Marselino Pigai, membacakan
pernyataan sikap solidaritas aksi yang memuat empat tuntutan utama, yakni:
1.
Menolak dengan tegas segala bentuk upaya eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya.
2.
Menuntut keterbukaan informasi publik mengenai rencana eksploitasi Blok Wabu.
3.
Mendesak pengusutan tuntas atas laporan-laporan terkait situasi HAM dan
aktivitas pencarian emas di Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam laporan
Amnesty International.
4.
Mendukung laporan Koalisi Bersihkan Indonesia berjudul “Kajian Ekonomi Politik
Penempatan Militer di Papua (Khususnya Intan Jaya)” serta menuntut
ditindaklanjuti dan dipenuhi seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut. [*]
Reporter: Daud A. Mote
Editor: Yohanes Gobai
