 |
| Foto: Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., Pimpin Apel Gabungan/Dok.tadahnews |
TaDahnews.com, Nabire – Sebelum Kepemimpinan Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Wakil Bupati Ismail Djamaluddin, di Nabire sudah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ber-NIP (Nomor Induk Pegawai) tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) sehingga, disebut dengan NIP bodong atau palsu, ini, membuat Bupati dan Wakil Bupati saat ini menanggung masalah yang telah dibuat sebelumnya.
Hal ini, disambut penjelasan oleh Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si.
“Mulai Bulan Desember tahun kemarin, saya urus ke BKN dan MENPAN untuk mendapatkan NIP yang sebenarnya. Tetapi, justru BKN turunkan auditor ASN ke Nabire, dan rekomendasinya harus berhentikan,” Kata Bupati Nabire dikutip media ini.
Lanjut Mesak Magai, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Papua pun merekomendasikan untuk hentikan karena, mengakibatkan kerugian Negara.
Saat Bupati ada inisiatif untuk mencoba membiarkan sementara dan mengurus urusan yang lain terlebih dahulu, namun saja ada tanggapan dari ombudsmen.
“Ketika saya biarkan, juga ada rekomendasi dari Ombusmen untuk harus hentikan,” pungkas Mesak Magai.
Lanjut Bupati Nabire, Jika saya biarkan maka ancaman hukum buat saya, adalah sengaja pembiaraan dari saya sehingga, saya bisa diproses hukum . Maka, ya, mau tidak mau, saya ambil sikap untuk hentikan.
Tutup Mesak Magai, 229 pegawai tersebut tidak ada batas waktu untuk pensiun dan pangkat-golongan itu tidak bisa naik pangkat karena, tidak terdaftar. Saya juga kasihan mereka. Tetapi, kalau saya biarkan justru saya terjerat hukum atas dosanya Bupati sebelumnya, sebelum saya.(*)
Admin
