 |
| IPPM-PB se-Nabire menggelar diskusi yang berlangsung di Asrama Paniai Barat, Jalan Baru Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, Rabu (4/11/2026), sore pukul 15.00 hingga 16.35 waktu Papua. /TaDahnews-AP |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa/i Paniai Barat (IPPM-PB) se-Nabire menyoroti kehadiran aparat TNI non-organik di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Mereka menilai keberadaan pasukan tersebut telah menimbulkan keresahan, trauma, serta membatasi ruang gerak masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sorotan tersebut disampaikan melalui diskusi bertajuk, “Pembacaan Situasi Pendropan Militer di Kabupaten Paniai dan pada Umumnya di Papua”, yang berlangsung di Asrama Paniai Barat, Jalan Baru Kalibobo, Nabire, Rabu (4/11/2026), sore pukul 15.00 - 16.35 waktu Papua.
Diskusi yang dipandu Yohanes Kudiai selaku moderator itu membahas perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Paniai, khususnya dampak kehadiran aparat keamanan non-organik terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Kegiatan diawali dengan doa pembukaan yang dipimpin Melperi Pigai selaku Badan Pengurus IPPM-PB dan ditutup dengan doa yang dipimpin mahasiswa Anton Degei.
Dalam rekomendasi hasil diskusi, IPPM-PB menyoroti keberadaan aparat TNI-Polri non-organik di sejumlah wilayah, termasuk Distrik Agadide, Kampung Tuguwai, dan beberapa kampung lainnya di Kabupaten Paniai.
Menurut mereka, kehadiran aparat hingga ke wilayah pelosok tidak hanya memunculkan kekhawatiran, tetapi juga berdampak terhadap kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi.
IPPM-PB menyebut masyarakat menjadi takut untuk melakukan aktivitas yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti berkebun, mencari kayu bakar di hutan, menangkap ikan di danau, hingga memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kehadiran militer non-organik yang masuk hingga ke pelosok membuat masyarakat setempat merasa traumatis dan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas untuk beraktivitas ke kebun, ke hutan mencari kayu, ke danau mencari ikan, dan aktivitas sehari-hari lainnya,” seruan IPPM-PB dalam rekomendasi hasil diskusi.
Menanggapi kondisi tersebut, Yohanes Kudiai selaku moderator sekaligus anggota IPPM-PB se-Nabire secara tegas meminta penarikan pasukan TNI-Polri non-organik dari wilayah Kabupaten Paniai.
Ia menegaskan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah Paniai Barat, membutuhkan jaminan keamanan dan kedamaian agar dapat menjalankan kehidupan tanpa dibayangi rasa takut maupun tekanan.
“Paniai, lebih khususnya wilayah Paniai Barat, bukan tempat militer. Kami menginginkan agar wilayah Paniai Barat tetap menjadi tempat yang aman, damai, dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari,” tegas Kudiai.
Melalui forum tersebut, IPPM-PB se-Nabire berharap pihak keamanan segera menarik diri.
Mereka menekankan bahwa kebijakan keamanan seharusnya tidak mengabaikan kondisi psikologis, keselamatan, serta hak-hak masyarakat sipil.
Bagi IPPM-PB, keamanan tidak semata-mata diukur dari keberadaan aparat bersenjata di suatu wilayah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat hidup tenang, mengakses kebun, hutan, dan danau, serta menjalankan aktivitas tanpa rasa takut.(#AP)
Editor: Kebagibui Deto
