 |
| Raker Gubernur bersama delapan kepala daerah dan Forkopimda se-Provinsi Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Area Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja, Morgo, Nabire, Kamis (5/11/2026), pagi pukul 09.00 waktu Papua. /TaDahnews - Deto |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, mengajak delapan bupati di wilayahnya memperkuat persatuan dan membangun kekuatan bersama dalam memperjuangkan hak-hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur bersama delapan kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Area Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja, Morgo, Nabire, Kamis (5/11/2026), pagi pukul 09.00 waktu Papua.
Rapat kerja ini menjadi ruang konsolidasi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelaraskan program pembangunan, membahas kondisi keuangan daerah, serta merumuskan langkah strategis menghadapi pelaksanaan program tahun anggaran 2027.
Dalam sambutan dan sekaligus secara resmi membuka Raker tersebut, Gubernur Meki menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi pemerintahan, melainkan kesempatan bagi seluruh pemimpin daerah untuk meletakkan fondasi pembangunan yang lebih kuat dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Kita bangga karena berada di sini untuk meletakkan fondasi yang kuat. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama merumuskan apa yang bisa kita perbuat untuk rakyat ke depan," ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu agenda penting yang perlu dibahas adalah sinkronisasi program pembangunan tahun 2027 agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Pembagian peran dan koordinasi antarpemerintahan harus diperjelas sehingga setiap tingkatan pemerintahan dapat bekerja sesuai kewenangannya, tetapi tetap berada dalam satu arah pembangunan," kata orang nomor satu Provinsi Papua Tengah.
Selain sinkronisasi program, Meki juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum diterima daerah sesuai potensi dan perhitungan yang semestinya.
Ia menyebutkan, sejumlah komponen penerimaan daerah, termasuk royalti dan pajak air permukaan, selama ini diperhitungkan dalam mekanisme pembayaran DBH.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dibahas secara serius agar pemerintah daerah memahami hak penerimaan yang seharusnya diperoleh.
Meki mencontohkan, apabila seluruh perhitungan dan mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, setiap kabupaten tahun ini diperkirakan dapat menerima sekitar Rp380 miliar lebih.
Sementara untuk tahun 2027, pemerintah daerah memiliki ekspektasi penerimaan mencapai Rp500 miliar per kabupaten.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih perlu dikaji dan disesuaikan dengan kondisi serta perhitungan resmi.
"Karena itu, sebelum BPK keluar, kita undang untuk membahas strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Lebih teknisnya nanti akan dijelaskan oleh kepala BPKD," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Meki mengkritik pola perjuangan daerah yang masih berjalan sendiri-sendiri ketika berhadapan dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah pusat membutuhkan kekuatan dan kesatuan suara dari daerah agar aspirasi yang disampaikan memiliki daya tawar lebih besar.
Ia menegaskan, Papua Tengah tidak sedang meminta sesuatu di luar haknya, melainkan memperjuangkan agar hak-hak daerah yang seharusnya diterima dapat dikembalikan.
"Kita kadang-kadang hanya menerima apa yang mereka kasih, tetapi kita tidak berjuang. Ada juga kabupaten yang merasa diri hebat lalu pergi berjuang sendiri. Itu tidak akan pernah dijawab. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan besar," tegasnya.
Meki mencontohkan perjuangan mendapatkan kembali Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menurutnya membutuhkan kekuatan kolektif.
Karena itu, ia meminta seluruh bupati di delapan kabupaten tidak membangun ego sektoral, tetapi menyatukan langkah dan kepentingan demi masa depan Papua Tengah.
"Kalau pelayanan yang ada, pemerintah pusat hanya akan menerima kalau kekuatannya besar. Kalau kekuatannya kecil, satu orang pergi, dua orang pergi, tidak akan bisa. Karena itu, kita harus bersatu dan membuat kekuatan besar," pintanya.
Selain persoalan fiskal dan sinkronisasi pembangunan, Meki juga menyoroti kualitas pendidikan serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah.
Ia menilai, persoalan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga harus didukung data yang akurat, terutama terkait angka putus sekolah dan kondisi riil peserta didik.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tidak ada manipulasi atau data fiktif yang dibuat oleh pihak sekolah karena dapat memengaruhi ketepatan perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan.
"Kenapa IPM kita rendah? Karena merupakan akumulasi dari kabupaten-kabupaten. Salah satu penyebab yang perlu kita lihat adalah rapor dan kondisi pendidikan di sekolah-sekolah. Ini juga menjadi masalah, tetapi nanti kita bicarakan secara teknis," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pembenahan sektor pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Lebih lanjut, Meki meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan rapat kerja tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, termasuk sinkronisasi Dana Transfer (DT), penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Seluruh persoalan tersebut harus dibicarakan secara terbuka agar tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan maupun kebingungan dalam pelaksanaan program ke depan," pungkasnya.
Ia menyatakan bahwa jabatan yang diemban setiap kepala daerah bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar terhadap kehidupan masyarakat.
"Biarlah orang-orang yang merasa diri hebat tinggal di luar. Tetapi kita yang ada di sini, pangkat saudara di pundak ini artinya seluruh beban ada di kita. Karena itu, kita harus selesaikan satu per satu," ungkapnya.
Meki mengakui bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Namun, ia meminta setiap pemimpin daerah memiliki komitmen untuk menyelesaikan satu persoalan sebelum beralih ke persoalan berikutnya.
"Kita bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin kita akan menyelesaikan semua hal. Tetapi satu selesai, kita lanjut ke yang berikut, dan berikutnya, dan seterusnya," tuturnya.
Ia berharap melalui rapat kerja tersebut, pemerintah provinsi dan delapan kabupaten dapat menyepakati berbagai hal yang perlu dibenahi, menyatukan prioritas pembangunan, serta menyiapkan langkah yang lebih terarah untuk tahun 2027.
Menurutnya, kesempatan berkumpul sebagai satu kekuatan pemerintahan harus dimanfaatkan untuk meninggalkan fondasi pembangunan yang lebih tertata, sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Papua Tengah dapat berjalan lebih baik.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
