 |
| Pemprov Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Road Map Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, mewakili Gubernur Meki Nawipa kegiatan tersebut secara resmi dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, di Meeting Room Lantai 3 Kantor Dinas PUPR, yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Nabire, Rabu (28/10/2026)./Istimewa |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menekan angka stunting, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di delapan kabupaten.
Pesan Gubernur Meki Nawipa tersebut disampaikan dalam sambutan pembukaan, Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Road Map Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, di Meeting Room Lantai 3 Kantor Dinas PUPR, yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Nabire, Rabu (28/10/2026).
Menurut Meki, Papua Tengah sebagai provinsi yang relatif baru terbentuk memiliki tantangan sekaligus peluang untuk menata sistem sanitasi secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan.
"Penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman, ini berkaitan erat dengan pencegahan penyakit menular, penurunan angka stunting, serta perlindungan lingkungan hidup," ujar Orang Nomor Satu Provinsi Papua Tengah dalam sambutan tertulis.
Karena itu, Baginya, penyusunan peta jalan sanitasi harus didasarkan pada data dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif.
“Penyusunan 'Road Map' atau Peta Jalan Sanitasi Provinsi Papua Tengah dirancang untuk menjadi pedoman utama pembangunan sanitasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Gubernur Nawipa menekankan bahwa pembangunan sanitasi tidak dapat dijalankan secara parsial oleh pemerintah provinsi.
"Pembangunan sanitasi diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah di delapan kabupaten, perangkat daerah, mitra pembangunan, serta masyarakat," pintanya.
Melalui FGD tersebut, peserta diminta menyampaikan data dan informasi yang valid mengenai kondisi sanitasi di wilayah masing-masing.
"Data itu akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan, memetakan kebutuhan infrastruktur, dan merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Pemerintah kabupaten juga didorong menyelaraskan perencanaan sanitasi dengan kebijakan strategis provinsi agar pelaksanaan program lebih terpadu dan saling mendukung.
Selain pembangunan fasilitas, Meki menyoroti pentingnya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
"Partisipasi masyarakat diperlukan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan dan lingkungan tetap terjaga," jelasnya.
Gubernur meminta agar dokumen peta jalan sanitasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diterapkan, tepat sasaran, serta menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah.
"Dokumen peta jalan sanitasi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, harus diterapkan, tepat sasaran. Ini penting agar kebijakan sanitasi dapat diterjemahkan menjadi program yang realistis dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegasnya.
Bagi warga, pembangunan sanitasi yang terencana diharapkan dapat memperluas akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, mendukung lingkungan yang lebih sehat, serta memperkuat upaya pencegahan penyakit dan stunting.
Namun, manfaat tersebut akan bergantung pada kualitas data, keselarasan program antarwilayah, pelaksanaan di lapangan, dan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas yang dibangun.
Meki menegaskan melalui FGD, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk terus mendorong peningkatan akses sanitasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.
"Seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan menjadikan hasil FGD sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan sanitasi yang lebih baik bagi delapan kabupaten di Papua Tengah," tutupnya.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
.jpeg)
