 |
| Suasana khidmat menyelimuti kompleks kantor baru, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, yang hadir mewakili Gubernur Meki Nawipa, Selasa (3/2/2026) siang, di Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. (#Humas Pemprov Papua Tengah) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Suasana khidmat menyelimuti kompleks kantor baru, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah di Nabire, Selasa (3/2/2026) siang, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Acara Ibadah Syukur yang ditandai dengan penyerahan kunci kantor dari Badan Pekerja Klasis Kingmi ini, menjadi titik awal pemprov menegaskan kembali komitmen berat dinas tersebut.
Menjadi benteng pertahanan utama bagi Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Tengah dari segala bentuk kerentanan sosial dan hambatan budaya patrilineal.
Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, yang hadir mewakili Gubernur Meki Nawipa, tampak serius saat menyoroti strategisnya peran dinas yang baru saja menempati rumah barunya. Baginya, syukuran ini bukan sekadar seremoni pindah gedung.
“Ibadah syukur ini merupakan titik awal untuk menata niat, memperkuat komitmen, dan menyelaraskan langkah kita dalam pengabdian kepada masyarakat Papua Tengah,” ujar Kayame dalam sambutannya.
Ia menegaskan, masa depan Papua Tengah ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah memuliakan perempuan, melindungi anak-anak, dan membangun keluarga yang kuat dan sejahtera.
DP3AKB, lanjut Kayame, memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah.
Ia menyebut dinas ini sebagai 'benteng pertahanan' bagi kelompok yang paling rentan di wilayah tersebut. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas ini, menurutnya, adalah jawaban atas masalah nyata, bukan sekadar administrasi belaka.
Permasalahan di lapangan memang kompleks. Di balik angka-angka statistik, masih ada realita akar masalah yang harus ditumpas bersama. Kayame merinci empat pilar utama tugas DP3AKB yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.
“Tugas perlindungan perempuan adalah jawaban atas masih tingginya kekerasan (KDRT) dan rendahnya kesejahteraan mama-mama kita. Hal ini, kita wujudkan melalui Program Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, isu anak juga tak kalah genting. “Tugas perlindungan anak adalah jawaban atas belum optimalnya pemenuhan hak anak dan ancaman sosial seperti narkoba serta miras. Kita jawab melalui program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak,” tandas Kayame.
Yang paling krusial, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendesak DP3AKB agar dapat 'mendobrak' hambatan budaya patrilineal yang selama ini membatasi partisipasi kaum perempuan. Tugas pemberdayaan perempuan, kata Kayame, didorong melalui Program Pengarus-utamaan Gender.
Ia mengingatkan, sinergi ini sangat krusial untuk menjawab akar masalah kekerasan perempuan dan anak, serta memastikan pemenuhan hak anak di Papua Tengah dapat terwujud secara kolektif dan menyeluruh.
"Oleh karena itu, seluruh jajaran DP3AKB Papua Tengah diwajibkan bekerja dengan hati, integritas, dan visi yang jauh ke depan," pintanya.
“Jadikan setiap program dan kegiatan benar-benar hadir menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan membutuhkan perhatian negara,” tutup Kayame.
Seraya berharap dinas ini dapat berkolaborasi erat dengan organisasi masyarakat lainnya seperti TP-PKK dan Dharma Wanita untuk memperkuat jangkauan layanan hingga ke tingkat keluarga.(*)
Penulis: Amatenay Douw
Editor: Kebagibui Deto
