 |
| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memfasilitasi rapat koordinasi melalui Zoom Meeting dalam rangka penanganan konflik sosial batas wilayah yang terjadi di Kapiraya antara Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai, Jumat (13/2/2026) siang.(#Istimewa) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Di balik layar monitor, ketegangan yang membara di wilayah Kapiraya segera difasilitasi, harus bersama meredam.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat, menggelar rapat koordinasi lintas daerah melalui sambungan virtual, pada Jumat (13/2/2026), siang.
Pertemuan darurat yang melibatkan tiga kabpaten, yakni; Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, menghasilkan langkah konkret yang menohok bahwa pembentukan tim negosiasi adat dan penghentian sementara aktivitas penerbangan, sebagai upaya meredam eskalasi konflik batas wilayah Papua Tengah yang kian mengkhawatirkan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, ini merupakan respons sigap terhadap memanasnya situasi di Kapiraya yang dilaporkan terjadi sejak 11 Februari dan berlanjut hingga hari ini, 13 Februari 2026.
Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, menegaskan bahwa koordinasi ini adalah tonggak awal penanganan komprehensif.
Albertus menjelaskan, jalan keluar dari pusaran konflik ini harus dimulai dari akar, yaitu; konsolidasi di tingkat suku.
Pasalnya, disepakati bahwa tiga kabupaten yang berbatasan, yakni; Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, akan segera membentuk tim khusus penanganan konflik. Dan, tim inilah yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.
“Dalam rapat sudah disepakati bahwa masing-masing kabupaten akan membentuk tim penanganan konflik. Tim ini akan melakukan pendekatan secara adat kepada para kepala suku dan pemilik hak ulayat, baik dari pihak Kamoro maupun Mee, guna meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi,” ujar Adii, menjelaskan fokus utama pada dialog adat Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
Persoalan tapal batas bukan hanya soal administrasi peta, namun sangat erat kaitannya dengan hak ulayat.
Tim khusus tersebut, lanjut Adii, juga bertugas menjembatani negosiasi terkait hak wilayah dan tanah adat agar penyelesaian dapat dilakukan secara baik dan bermartabat.
Selain pendekatan kultural, Pemprov Papua Tengah juga mengambil langkah administratif yang tegas.
Dalam waktu dekat, Gubernur akan mengeluarkan surat edaran yang berisikan dua poin vital. Pertama, penghentian sementara seluruh aktivitas penerbangan ke wilayah terdampak. Kedua, penertiban aktivitas para pekerja, termasuk kegiatan ekonomi dan tambang rakyat yang beroperasi di wilayah sengketa Kapiraya.
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan agar konflik tidak meluas dan tidak menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa.
Pemprov tidak mau ambil risiko. Kerugian nyawa tidak sebanding dengan keuntungan sesaat. Tujuannya hanya satu: menciptakan kedamaian.
“Semua pihak diminta untuk menghentikan aksi-aksi yang dapat memicu konflik lanjutan. Kita kedepankan dialog, pendekatan adat, dan koordinasi bersama demi terciptanya kedamaian,” tegas Adii, mengutip pesan Gubernur kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kamoro dan Kapiraya, untuk menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif.
Hasil pembahasan tim kabupaten akan kembali diolah di tingkat provinsi untuk memastikan penanganan konflik Kapiraya berjalan berkelanjutan.(*)
Penulis: Amatenay Douw
Editor: Kebagibui Deto
