[Tabloid Daerah], Nabire -- Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa menekankan pentingnya sinergi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Tengah dengan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di provinsi otonomi baru, Senin (9/2/2026), siang.
Penyambutan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua dan jajaran di Bandara Douw Aturure, Distik Wanggar, Kabpaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, siang itu terasa hangat.
Kehadiran Kajati dinilai sebagai momen krusial, mengingat Provinsi Papua Tengah masih merangkak membangun fondasi administrasi sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Gubernur Meki Nawipa, dalam sambutannya, tak segan menunjuk pentingnya peran Kejaksaan sebagai pendamping.
Pasalnya, Papua Tengah yang baru lahir, membutuhkan panduan hukum yang jelas. Tata kelola harus bersih. Akuntabilitas harus tegak.
Ia menyebut kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan perekat hubungan yang fundamental.
"Kami menyambut kehadiran baik Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Nabire dan di Tanah Papua. Ini merupakan bagian dari tali kasih, saling menghargai, dan saling menghormati antara pemerintah daerah dan Kejaksaan," jelas Meki Nawipa, membuka sambutan.
Fokus utama pemerintah daerah kini adalah memastikan transparansi dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.
Untuk itu, sinergi Kejati Papua Tengah menjadi nafas pendukung agar roda pemerintahan terhindar dari potensi penyimpangan.
Meki Nawipa secara eksplisit meminta Kejaksaan untuk proaktif memberikan bimbingan.
"Kami berharap adanya Arah, pendampingan, dan bimbingan dari Kejaksaan Tinggi Papua agar komunikasi dan hubungan yang sudah terjalin dapat terus diperkuat demi membangun pemerintahan yang baik, benar, dan bersih di Papua Tengah," pintanya.
Komitmen kerja sama ini diperkuat dengan kehadiran hampir seluruh bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah yang turut menyambut Kajati.
Kehadiran para kepala daerah ini bukan sekadar formalitas. Itu adalah cerminan keseriusan kolektif. Mereka kompak siap bekerja sama.
Meki Nawipa menegaskan, Nabire sebagai ibu kota provinsi adalah 'rumah bersama'. Pembangunan wilayah ini menuntut kolaborasi total dari seluruh unsur negara, mulai dari Kejaksaan, Polda, BIN, TNI-Polri, hingga partisipasi masyarakat.
Kunjungan kerja Kejati Papua ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan, berlandaskan stabilitas hukum yang kuat di Provinsi Papua Tengah.(*)
Penulis: Amatenay Douw
Editor: Kebagibui Deto

