 |
| Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri secara langsung acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Kamis, (12/2/2026). (#TaDahnews-AmatenayDouw) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Di tengah semarak agenda penguatan akuntabilitas fiskal nasional, Kantor BPK RI Perwakilan Bali pada, Kamis (12/2/2026), menjadi titik pertemuan penting para pimpinan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, hadir langsung dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Geley, mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, secara terbuka menyampaikan apresiasi, menegaskan bahwa proses audit BPK ini bukan sekadar evaluasi, melainkan 'momentum pembinaan' agar tata kelola keuangan daerah Papua Tengah semakin tertib dan efektif.
Entry meeting yang diselenggarakan oleh Ditjen PKN VI BPK RI ini menandai dimulainya pemeriksaan interim yang krusial.
Acara tersebut dihadiri tokoh sentral seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan Anggota VI BPK RI, H. Fathan Suchi, menunjukkan bobot dan keseriusan agenda ini. Para kepala daerah dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua pun turut hadir, menyiratkan komitmen kolektif.
Ketua BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa pertemuan awal ini adalah tahapan wajib sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
"Entry meeting ini menjadi wadah bagi BPK untuk menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria Pemeriksaan LKPD 2025 kepada seluruh entitas yang akan kami periksa," jelas Perwira.
Komitmen Wagub Geley bukan tanpa dasar. Pemeriksaan ini merupakan kunci vital untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Ia melihat peluang besar dari proses tersebut.
“Mewakili pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, serta arahan kepada perangkat daerah kami. Pemeriksaan ini bukan semata proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” ujar Geley melalui selulernya.
Sebagai tindak lanjut, Deinas Geley menjanjikan perbaikan struktural.
Pihaknya berkomitmen penuh melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Provinsi Papua Tengah.
Hal ini penting, mengingat tuntutan akuntabilitas publik kian meninggi.
Geley menutup pernyataannya dengan instruksi tegas kepada jajarannya.
“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif dan tepat waktu,” pungkasnya.
Kerja sama penuh menjadi kunci agar Pemeriksaan LKPD 2025 di Papua Tengah menghasilkan nilai tambah signifikan bagi kualitas laporan keuangan.(*)
Penulis: Amatenai Douw
Editor: Kebagibui Deto
