 |
| Gubernur Meki Frits Nawipa mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Program Sekolah Gratis di Wilayah Provinsi Papua Tengah, Selasa (3/2/2026) / Istimewa |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Udara Nabire di awal Februari 2026 menjadi saksi bisu gebrakan besar di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, di bawah Gebrakan Keputusan Gubernur Meki Nawipa, secara resmi merealisasikan Program Pendidikan Gratis Papua Tengah.
Kebijakan ini bukan sekadar janji, melainkan instrumen strategis yang langsung menggelontorkan miliaran rupiah guna menjamin hak dasar pendidikan bagi ratusan satuan pendidikan menengah, mulai dari sekolah di Nabire yang padat hingga asrama di Intan Jaya yang terpencil.
Keputusan Gubernur Papua Tengah, Nomor: 100.3.3.1/259 Tahun 2025, menjadi payung hukum yang kuat. Regulasi ini memastikan bantuan pendidikan dapat mengalir ke SMA, SMK, SLB, serta lembaga pendidikan berpola asrama, baik negeri maupun swasta, yang tersebar merata di delapan kabupaten.
Skala dana yang digelontorkan begitu masif. Di pusat administratif, Kabupaten Nabire, misalnya, SMAN 1 Nabire yang menampung 1.223 siswa tercatat menerima alokasi terbesar, mencapai Rp1.589.900.000.
Begitu juga di sektor kejuruan, SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire mengelola Rp1.647.000.000 untuk ratusan peserta didik. Ini adalah suntikan daya yang signifikan.
Perhatian serius juga ditujukan ke wilayah dengan kompleksitas demografi tinggi seperti Kabupaten Mimika.
Selain menyasar SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Mimika dengan bantuan Rp1.435.200.000, Pemprov juga mengalokasikan dana khusus untuk fasilitas penunjang.
Asrama Katolik Bintang Kejora Mimika, salah satu fasilitas penampung pelajar, menerima Rp980.000.000. Ini menunjukkan kebijakan tersebut melampaui sebatas biaya sekolah, tetapi juga keberlanjutan operasional lembaga pendidikan.
Pemerataan Pendidikan Papua menjadi kata kunci utama. Dana bantuan tak hanya berputar di kawasan pesisir. Sekolah-sekolah di wilayah pegunungan yang secara geografis menantang juga mendapat porsi, bahkan jika jumlah siswanya tak sebanyak di perkotaan.
Di Kabupaten Dogiyai, SMAN 2 Dogiyai menerima alokasi Rp894.600.000 untuk 497 siswa, sementara SMKS YPPGI Jeheskiel Dumapa Idakebo memperoleh Rp680.000.000.
Kabupaten Deiyai mencatat sekolah dengan jumlah peserta didik besar seperti SMA Negeri 1 Deiyai dengan 649 siswa dan total dana Rp1.168.200.000. Sementara itu, Di Kabupaten Paniai, SMA Negeri 1 Paniai menerima Rp1.405.800.000 untuk 781 siswa, sedangkan SMKS Yamewa Agribisnis dan Agroteknologi memperoleh Rp1.195.000.000.
Di wilayah pegunungan, program ini juga menyasar sekolah dan asrama. SMA Negeri 1 Sugapa di Kabupaten Intan Jaya menerima bantuan Rp234.000.000, sementara Asrama ST. Missael Bilogai memperoleh Rp1.020.000.000.
Di Kabupaten Puncak, SMA YPPGI Sinak menerima Rp354.000.000, dan di Kabupaten Puncak Jaya, SMAN 1 Mulia memperoleh Rp806.400.000.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa Program Pendidikan Sekolah Gratis merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah pegunungan, pesisir, dan pedalaman.
“Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan kehadiran negara secara nyata dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap anak Papua Tengah tanpa hambatan biaya,” tegas Gubernur Meki Nawipa.
Nawipa menekankan bahwa alokasi dana Program Pendidikan Gratis Papua Tengah di 132 tempat di antaranya, SMA/SMK dan Pendidikan berpola asrama Negri juga Swasta, dan termasuk SLB, ini harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan oleh seluruh perangkat daerah terkait.
Pengelolaan dana di tingkat satuan pendidikan ditekankan harus berdampak langsung pada peningkatan mutu proses belajar-mengajar, sekaligus mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia Papua Tengah yang unggul dan berdaya saing.(*)
Penulis: Amatenay Douw
Editor: Kebagibui Deto
