
[Tabloid Daerah], Nabire -- HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah tembus 23.188 kasus, bukan angka yang sedikit terjadi pada triwulan pertama tahun 2025.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw S.IP., pada acara Fokus Grup Diskusi (FGD), Sabtu (23/8/2025), pagi 09.00 waktu Papua, di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, Kota Nabire.
Turut dihadiri, sejumlah narasumber nasional.
Yaitu: Pertama, Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikdasmen RI. Kedua, Prof. Dr. Dinn Wahyudin, MA., Ketua Himpunan Pengembangan
Kurikulum Indonesia. Ketiga, Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si., Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia, Keempat, Prof. Dr. dr. Korib Sudaryo, MS.Dsc., Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia.
Turut dihadiri juga narasumber tingkat provinsi dan daerah.
Yaitu: Sekda Provinsi Papua Tengah, DPRP Komisi V Bidang Pendidikan, Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Para Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Kabupaten, Para Kepala Sekolah, Para Wakasek Urusan Kurikulum, Para MGMP Mata Pelajaran, Guru-Guru Bimbingan dan Konseling, Guru-Guru Biologi, Guru-Guru Penjas, Guru-Guru Muatan Lokal, dan para pengurus KPA tingkat kabupaten.
Dalam sambutannya, Freny mengatakan pihaknya mencatat hingga kini jumlah kasus HIV/AIDS di Papua Tengah mencapai 23.188 kasus pada triwulan pertama.
"Belum lagi saat ini telah memasuki triwulan kedua lewat. Angka kasus AIDS setiap bulan meningkat, ini memprihatinkan kita semua," kata Freny.
KPA mencatat lanjutnya, data HIV/AIDS ada 23.188 kasus tersebar di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah pada triwulan pertama tahun 2025.
"Angka itu tersebar di Papua Tengah. Untuk Kabupaten Nabire 10.705 kasus, Mimika 8.021 kasus, Paniai 2.480 kasus, Puncak Jaya 949 kasus, Dogiyai 689 kasus, Deiyai 263 kasus, dan Puncak 67 kasus," lanjut Anouw.
KPA Papua Tengah menyikapi tingginya angka kasus HIV/AIDS, dengan melakukan teken Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah pihak guna sinergitas tekan angka kasus.
“Guna menekan laju penyebaran virus itu, KPA sudah MoU dengan Satpol PP, Polda Papua Tengah, Disdikbud Papua Tengah, Perwakilan Gereja, Dewan Muslim Indonesia,” kata Anouw.
Menurut Freny, pihaknya akan melakukan MoU juga dengan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) Papua Tengah dan Dinas Sosial Papua Tengah.
Pada momen ini, KPA Papua Tengah mengusung tema: "Pengembangan Muatan Lokal Pada Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) di Provinsi Papua Tengah.
Ketua KPA menyatakan Tujuan FGD ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam proses
penyusunan muatan lokal.
Pasalnya, penting untuk mengidentifikasi potensi, isu strategis, dan kebutuhan daerah yang
relevan guna dijadikan bahan muatan lokal.
"Iya, semuanya disiapkan baik-baik yang mengacu pada proses pengembangan agar dapat menghimpun masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan
sebagai dasar pengembangan muatan lokal," ucap Freny.
KPA meminta dalam menyusun kerangka awal dan peta jalan pengembangan muatan lokal, ini berbasis konteks wilayah.
"Jadi, setelah disusunnya pengembangan Muatan lokal, maka akan dimasukkan dalam kurikulum. Iya, setidaknya setiap bulan, ada dua kali pertemuan memahami HIV/AIDS tingkat pelajar dan mahasiswa," pinta Freny.
KPA juga akan melanjutkan sosialisasi dan edukasi di tempat ibadah, dan menertibkan faktor-faktor penduduk penyebab terjadinya penularan.
"Kami berharap, gereja dan mesjid, bersinergi guna sosialisasi dan edukasi kepada umat, dan anak-anak. Juga, Satpol PP dan Polda Papua Tengah, sinergitas kita juga menertibkan tempat-tempat hiburan, dan pedagang Minuman Keras," pungkas Ketua KPA Provinsi Papua Tengah.
Pada kesempatan itu, mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah, Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule secara resmi membuka acara FGD pengembangan Mulok.
Dalam sambutan Sekda Provinsi Papua Tengah, menekankan pentingnya pengembangan muatan lokal sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi.
Hal itu disampaikan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Tengah kepada sigap KPA menekan angka penularan.
"Provinsi Papua Tengah mendukung penuh, dan mengajak agar bagaimana modul itu disusun dengan baik," pungkas Pj Sekda Sumule.
Sembari bercerita pengalamannya saat berkecimpung di masalah HIV/AIDS.
Ia pun menegaskan HIV/AIDS merupakan masalah yang luar biasa. Hal itu dikarenakan, stigma dan cara pandang sesama kepada pasien.
"Cara pandang orang kepada pasien diabetes dengan HIV/AIDS beda. Kalau diabetes biasa. Tapi, AIDS itu sangat bahaya, nah ini harus diberi pemahaman juga," tegasnya.
Tutup Sumule, pada pembuatan modul ini diharapkan agar mudah dipahami dalam sosialisasinya, dan puas dalam upaya-upaya pencegahan.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tapi juga langkah konkret KPA Provinsi Papua Tengah menekan angka HIV/AIDS di wilayah Provinsi Papua Tengah melalui pendidikan.(*)
Kebagibui