 |
| TNI merampas bantuan beras milik warga sipil, pada hari Sabtu tanggal, 23 Agustus 2025, di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah (#Foto: Pegiat HAM) |
[Tabloid Daerah], Puncak -- Diduga Sejumlah aparat keamanan berpakaian TNI mengambil paksa bantuan beras milik warga lima distrik, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Data yang dihimpun TaDahNews.com, laporan dari warga setempat enggan menyebutkan nama. Dan, dari seorang yang menyebutkan mewakili pekerja kemanusiaan independen di Kabupaten Puncak.
Dari data laporan membenarkan adanya perampasan bantuan beras milik warga, pada hari Sabtu tanggal, 23 Agustus 2025.
"Bantuan beras milik lima distrik di Kabupaten Puncak, dirampas paksa militer [Tentara] Indonesia dan dibagi ke Pos Militer [TNI]," laporan warga setempat.
Menurut warga, masyarakat di lima distrik mengalami kelangkaan pasokan bahan makanan di situasi darurat militer.
Laporan warga juga meminta agar pemerintah membuka mata dengan kondisi ini.
"Kami sebagai warga meminta agar Pemerintah Daerah [Pemda] jangan mendiamkan hal ini. Segera menuntut kepada negara, untuk tarik militer dari Puncak," laporan warga.
Sementara itu, menurut laporan pekerja kemanusiaan Independen menyatakan mengambil paksa bantuan beras adalah benar adanya, pasca pendirian pos-pos militer.
"Beras yang diambil, kemudian dibagikan ke pos-pos militer, seperti di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak," laporan pekerja kemanusiaan.
Ia menjelaskan hal ini sudah berulang kali di Puncak.
"Pada tahun ini, 2025, di Kabupaten Puncak saja sudah dua kali fenomena ini. Pertama itu, TNI-Polri di Puncak ambil uang milik Desa 50 juta rupiah. Kedua, ambil beras milik warga," jelas pekerja HAM.
Ia juga menegaskan kelangkaan bahan makanan di Kabupaten Puncak adalah pasca operasi besar-besaran.
"Masyarakat sipil di Puncak sebagian besar telah mengungsi pasca operasi. Sebagian juga menetap. Tetapi, warga dalam tekanan, teror, dan diintimidasi," laporan HAM.
Lebih lanjut, laporan HAM menyebutkan tindakan ini membuktikan negara tidak mampu memperlakukan masyarakat sipil dengan baik.
Pasalnya, justru memperlancar pendropan militer menghabiskan biaya tapi juga, menjadi pelaku kekerasan kepada masyarakat sipil.
"TNI terus memaksakan pendropan militer secara berlebihan. Sehingga, membuat kekacauan dan kejahatan karena, aktivitas militer yang berlebihan," laporan pegiat HAM.
Hingga berita ini terbit, TaDahNews.com masih menunggu konfirmasi dari lima kepala distrik, Bupati Puncak, dan Pihak TNI.
TaDahNews juga menunggu berita lanjutan dari berita ini oleh Laporan Warga dan Pegiat HAM di Puncak.(*)
Kebagibui
