Ribuan Massa Padati Halaman Kantor Bupati, Ini Tuntutan Mahasiswa dan Rakyat Deiyai

Situasi saat Koodinaor Aksi Yuli Madai membacakan pernyataan sikap aksi Mahasiswa Deiyai Se-Indonesia di Lapangan Tomas Adii, Wakeitei, Kab. Deiyai pada Rabu (9/7), siang. Foto: Jhezz Ukago

[Tabloid Daerah], Deiyai – Mahasiswa Deiyai dari seluruh Indonesia memusatkan aksi di Kabupaten Deiyai dalam rangka menolak akses investasi; pembangunan jalan yang menghubungkan Deiyai-Timika; juga proyek Pemekaran Distrik hingga Desa; dan pendropan militer di Papua, khususnya di Deiyai pada Rabu (9/7), siang.

Koordinator aksi Front Mahasiswa dan Rakyat Deiyai Yuli Madai mengatakan bahwa pihaknya melakukan aksi long march tanpa ganggung hingga tiba di lapangan Tomas Adii, Wagete 2, lalu melanjutkan long march ke halaman kontor Bupati Kabupaten Deiyai.

“Dengan melakukan pendekatan negosiasi kepada pihak aparat keamanan, aksi berjalan dengan baik,” bebernya.

Selain mahasiswa, Madai menjelaskan bahwa berbagai elemen masyarakat Deiyai juga turut hadir menyampaikan sikap yang senada dengan pihaknya.

“Beberapa elemen penting, seperti Tokoh Adat, Agama, Perempuan, dan beberapa elemen lainnya juga hadir menyampaikan sikap mereka dalam orasi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati,” katanya, lanjut.

Pihaknya menyampaikan aspirasi yang berisi berbagai tuntutan itu, lanjut Madai, di hadapan pihak pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deiyai yang juga turut hadir mendengarkan dan menerima aspirasi dari para pendemo.

“Kami sudah menyerahkan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Deiyai, diterima langsung oleh ketua DPRD Kab, Deiyai untuk ditindak-lanjuti,” tukasnya.

Berikut pernyataan Sikap Mahasiswa Deiyai

Kami Mahasiswa Kabupaten Deiyai Seluruh Indonesia menyatakan sikap kami sebagai berikut:

Deiyai adalah salah satu kabupaten di provinsi papua tengah, Deiyai dimekarkan dari kabupaten induk paniai pada tahun 2009. Kabupaten deiyai memiliki 5 distrik terdiri dari : (distrik tigi, distrik tigi barat, distrik tigi timur, distrik bowobado dan distrik kapiraya).

Telah kita ketahui bersama bahwa kontra karya PT. Freeport telah dilanjutkan pada 2021 sampai dengan 2041, keberadaan Freeport sejak 7 april 1967 tanpa melibatkan rakyat papua dalam pengambilan keputusan (kontra karya). Keberadaan freeport sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan dalam arti rakyat papua secara politik belum SAH bergabung dengan negara Kolonial Indonesia.

Perpanjangan kontrak karya freeport yang jelas-jelas papua masih memiliki cadangan mineral yang cukup melimpah). Pada 2018 indonesia dan amerika (PT.Freeport) bernegosiasi tentang pembagian hasil. Indonesia secara resmi dan SAH mendapatkan 51%, dari pembagian hasil PT. Freeport banyak pekerja (BURUH) WNI di PHK secara sepihak oleh perusahan.

Dalam era teknologi, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan untuk menggerakan alat kerja (mesin. Setelah kontrak karya PT. Freeport diperpanjang 2021. Freeport melakukan pembaruan dalam perusahan. Akses internet ditingkatkan menjadi 5G agar tenaga teknis lainya yang bisa dijalankan melalui teknologi atau mesin kontrol, kemudian diwaktu yang bersamaan perusahan PT.Freeport mem-PHK para buruh freeport.

Semua alat teknologi yang digerakan semua membutuhkan energi sebagai vitamin dalam menjalan mesin. Pada tahun 2021 Freeport mendatangi perwakilan Pemda deiyai (ketua DPRD) membahas tentang pembangunan PLTA (pembangkit listrik tenaga air). Pihak PT.Freeport sosialisasi di beberapa kampung di deiyai ( kokobaya, kogemani dan kampung sekitar kali yawei).

Sumber listrik yang dibutuhkan PT. Freeport sekitar 300 megawatt sedangkan perkiraan debit air kali yawei dapat menghasil 900 megawatt, sisa 600 megawatt direncanakan dikelola oleh BUMN agar mentransfer energi ke beberapa kabupaten seperti deiyai, dogiyai, paniai, intan jaya, puncak, puncak jaya, mimika dan nabire. Sosialisasi yang dijalan Freeport mengimingi 1 keluarga mendapatkan 100 juta apabila penyerahan tanah diberikan ke freepor agar dibangun PLTA namun banyak masyarakat adat deiyai menolak itu.

Pemerintah deiyai sebagai alat politik kolonial membahas tentang pemekaran 10 distrik dan 109 desa. Pemekaran dilakukan agar masyarakat adat bergantung pada dana desa (politik uang). Dengan pemekaran desa investor dapat merebut tanah adat masyarakat deiyai. Sedangkan prinsip dasar / syarat-syarat pemekaran Daerah Otonomi baru tidak memenuhi sesuai dengan undang-undang. Masyarakat adat deiyai belum diberdayakan kemudian penduduk pun belum memenuhi kuota pemekaran. jelas bahwa pemekaran menjadi jalan investasi bagi investor.

Baru-baru ini, kita dikejutkan program bupati tentang pembangunan jalan trans yang menghubungkan Deiyai-timika dan kokobaya ke kapiraya, program jalan trans telah kita ketahui Bersama bahwa jalan trans yang dibangun hanya untuk memenuhi syarat-syarat agar investor dengan mudah eksploitasi sumber daya alam yang ada di deiyai maupun dibatas-batas wilayah deiyai. Sedangkan batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas wilayah adat tidak dibahas dengan jelas seperti kasus kapiraya yang sempat memanas akibat dari persoalan tapal batas. Tapal batas yang tidak jelas juga menimbulkan gesekan konflik perebutan sumber daya alam pemerintah deiyai dan kabupaten tetangga semestinya menyelesaikan tapal batas, tetapi juga tapal batas yang tidak jelas memuluskan investor mengeksploitasi sumber daya alam.

Kemudian, kita tahu Bersama bahwa bupati deiyai saat ini berlatar belakang karyawan PT.Freeport sedangkan status sebagai karyawan yang sudah diberhentikan kita belum tahu, bila memang status masih aktif sebagai karyawan PT. Freeport. Bupati deiyai saat ini makan gaji buta yang dobel (gaji karyawan dan gaji bupati). Namun bukan hanya itu yang diragukan. Tetapi setiap permintaan yang PT. Freeport inginkan dengan mudah bupati deiyai yang berstatus karyawan PT. Freeport tentu mengizinkan. Dalam arti pembangunan PLTA dan Investasi lain yang direncanakan di deiyai akan semakin mudah melalui jalur orang dalam (karyawan PT. Freeport gandeng bupati deiyai).

Saat ini di deiyai memiliki 5 distrik jelas bahwa deiyai memiliki 5 polsek dan 5 koramil namun secara bangun fisik pembangunan polsek dan koramil belum Nampak atau dibangun kita bisa pastikan bahwa personel dari 5 polsek dan 5 koramil sedang melebur di deiyai dan apabila pemekaran distrik itu terjadi maka personel militer lebih banyak daripada masyarakat adat deiyai sehingga pemekaran hanya menjadi jalan bagi militer menguasai rana sipil di deiyai.

Program gubernur papua tengah tentang pembangunan Pelabuhan di kapiraya ini tidak masuk akal, mengapa? Masyarakat adat di kapiraya sangat sedikit dan tujuan dari pembangunan Pelabuhan hanya untuk jalan bagi investor mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah selatan deiyai.

Maka dengan itu kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menyatakan Tuntutan sebagai berikut :

1. Kami Mahasiswa kabupaten Deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas pembangunan PLTA Urumuka di kali yawei.

2. Kami Mahasiswa/ kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai Menolak dengan tegas pembangunan Pelabuhan di kapiraya.

3. Kami Mahasiswa Kabupaten Deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai Menolak dengan tegas Pemekaran Distrik dan desa di deiyai

4. Kami mahasiswa kabupaten Deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas pembangunan Terminal umum di atas tanah adat, pemerintah kabupaten deiyai segera tanggung jawab atas kehilangan tanah adat.

5. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas operasi batu bara di deiyai atas ijin yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan pemerintah kabupaten deiyai segera cabut ijin batu bara di deiyai.

6. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas sekolah rakyat yang dibentuk dari kabinet merah putih.

7. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas perencanaan pembangunan POLSEK dan KOREM di atas tanah adat masyarakat deiyai.

8. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas koperasi desa merah putih di kabupaten deiyai.

9. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas program makan bergizi gratis di deiyai.

10. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada bupati dan DPRD kabupaten deiyai segera memperjelaskan tapal batas wilayah administrasi pemerintah dan tapal batas wilayah adat.

11. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya pembangunan jalan trans di wilayah deiyai yang menghancurkan tempat sakral.

12. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak untuk segera hentikan pembangunan jalan trans dari kopai 1 ke kopai 2 ke dimoubutu kemudian dari diyouto ke kokobaya dan dari kokobaya ke idego ke kapiraya

13. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya izin investasi di atas tanah adat deiyai.

14. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mengutuk dan menolak dengan tegas dengan adanya penyitaan uka-mapega, penyitaan parang dan penyitaan barang bermotif bintang kejora yang dilakukan oleh TNI/POLRI di deiyai

15. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya barang impor dari luar ke deiyai yang dilakukan oleh NON OAP berupa sayuran, Ikan dan buah buahan.

16. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak pemerintah deiyai segera buat saringan sampah plastik, saringan rumput danau dan melakukan pembersihan rutin di pembuangan muara kali oneibo dan kali wakei.

17. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera lakukan pemeriksaan barang kios yang sudah ekspayer atau kadaluarsa di deiyai.

18. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera kontrol fasilitas serta keaktifan puskesmas dan seluruh sekolah yang ada di deiyai.

19. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir.

20. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera buat perda yang melindungi masyarakat adat deiyai.

Deiyai, 9 Juli 2025

Korlap

Yuli Madai,

Wakorlap

Jhon Pekei

Penanggung Jawab

Badan Pengurus Mahasiswa Kabupaten Deiyai Seluruh Indonesia

Reporter: Yohanes Gobai