
![]() |
Situasi saat Koodinaor Aksi Yuli Madai membacakan pernyataan sikap aksi Mahasiswa Deiyai Se-Indonesia di Lapangan Tomas Adii, Wakeitei, Kab. Deiyai pada Rabu (9/7), siang. Foto: Jhezz Ukago |
Koordinator aksi Front Mahasiswa dan Rakyat Deiyai Yuli Madai mengatakan bahwa pihaknya melakukan aksi long march tanpa ganggung hingga tiba di lapangan Tomas Adii, Wagete 2, lalu melanjutkan long march ke halaman kontor Bupati Kabupaten Deiyai.
“Dengan melakukan pendekatan negosiasi kepada pihak
aparat keamanan, aksi berjalan dengan baik,” bebernya.
Selain mahasiswa, Madai menjelaskan bahwa berbagai
elemen masyarakat Deiyai juga turut hadir menyampaikan sikap yang senada dengan
pihaknya.
“Beberapa elemen penting, seperti Tokoh Adat, Agama,
Perempuan, dan beberapa elemen lainnya juga hadir menyampaikan sikap mereka
dalam orasi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati,” katanya, lanjut.
Pihaknya menyampaikan aspirasi yang berisi berbagai
tuntutan itu, lanjut Madai, di hadapan pihak pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Deiyai yang juga turut hadir mendengarkan dan menerima aspirasi dari
para pendemo.
“Kami sudah menyerahkan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Deiyai, diterima langsung oleh ketua DPRD
Kab, Deiyai untuk ditindak-lanjuti,” tukasnya.
Berikut pernyataan Sikap Mahasiswa Deiyai
Kami Mahasiswa Kabupaten Deiyai Seluruh Indonesia
menyatakan sikap kami sebagai berikut:
Deiyai adalah salah satu kabupaten di provinsi papua
tengah, Deiyai dimekarkan dari kabupaten induk paniai pada tahun 2009.
Kabupaten deiyai memiliki 5 distrik terdiri dari : (distrik tigi, distrik tigi
barat, distrik tigi timur, distrik bowobado dan distrik kapiraya).
Telah kita ketahui bersama bahwa kontra karya PT.
Freeport telah dilanjutkan pada 2021 sampai dengan 2041, keberadaan Freeport
sejak 7 april 1967 tanpa melibatkan rakyat papua dalam pengambilan keputusan
(kontra karya). Keberadaan freeport sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan dalam arti
rakyat papua secara politik belum SAH bergabung dengan negara Kolonial
Indonesia.
Perpanjangan kontrak karya freeport yang jelas-jelas
papua masih memiliki cadangan mineral yang cukup melimpah). Pada 2018 indonesia
dan amerika (PT.Freeport) bernegosiasi tentang pembagian hasil. Indonesia
secara resmi dan SAH mendapatkan 51%, dari pembagian hasil PT. Freeport banyak
pekerja (BURUH) WNI di PHK secara sepihak oleh perusahan.
Dalam era teknologi, tenaga manusia tidak lagi
dibutuhkan untuk menggerakan alat kerja (mesin. Setelah kontrak karya PT.
Freeport diperpanjang 2021. Freeport melakukan pembaruan dalam perusahan. Akses
internet ditingkatkan menjadi 5G agar tenaga teknis lainya yang bisa dijalankan
melalui teknologi atau mesin kontrol, kemudian diwaktu yang bersamaan perusahan
PT.Freeport mem-PHK para buruh freeport.
Semua alat teknologi yang digerakan semua membutuhkan
energi sebagai vitamin dalam menjalan mesin. Pada tahun 2021 Freeport
mendatangi perwakilan Pemda deiyai (ketua DPRD) membahas tentang pembangunan
PLTA (pembangkit listrik tenaga air). Pihak PT.Freeport sosialisasi di beberapa
kampung di deiyai ( kokobaya, kogemani dan kampung sekitar kali yawei).
Sumber listrik yang dibutuhkan PT. Freeport sekitar
300 megawatt sedangkan perkiraan debit air kali yawei dapat menghasil 900
megawatt, sisa 600 megawatt direncanakan dikelola oleh BUMN agar
mentransfer energi ke beberapa kabupaten seperti deiyai, dogiyai, paniai, intan
jaya, puncak, puncak jaya, mimika dan nabire. Sosialisasi yang dijalan Freeport
mengimingi 1 keluarga mendapatkan 100 juta apabila penyerahan tanah diberikan
ke freepor agar dibangun PLTA namun banyak masyarakat adat deiyai menolak itu.
Pemerintah deiyai sebagai alat politik kolonial
membahas tentang pemekaran 10 distrik dan 109 desa. Pemekaran dilakukan
agar masyarakat adat bergantung pada dana desa (politik uang). Dengan pemekaran
desa investor dapat merebut tanah adat masyarakat deiyai. Sedangkan prinsip
dasar / syarat-syarat pemekaran Daerah Otonomi baru tidak memenuhi sesuai
dengan undang-undang. Masyarakat adat deiyai belum diberdayakan kemudian
penduduk pun belum memenuhi kuota pemekaran. jelas bahwa pemekaran menjadi jalan
investasi bagi investor.
Baru-baru ini, kita dikejutkan program bupati tentang
pembangunan jalan trans yang menghubungkan Deiyai-timika dan kokobaya ke
kapiraya, program jalan trans telah kita ketahui Bersama bahwa jalan trans yang
dibangun hanya untuk memenuhi syarat-syarat agar investor dengan mudah
eksploitasi sumber daya alam yang ada di deiyai maupun dibatas-batas wilayah
deiyai. Sedangkan batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas wilayah
adat tidak dibahas dengan jelas seperti kasus kapiraya yang sempat memanas akibat
dari persoalan tapal batas. Tapal batas yang tidak jelas juga menimbulkan
gesekan konflik perebutan sumber daya alam pemerintah deiyai dan kabupaten
tetangga semestinya menyelesaikan tapal batas, tetapi juga tapal batas yang
tidak jelas memuluskan investor mengeksploitasi sumber daya alam.
Kemudian, kita tahu Bersama bahwa bupati deiyai saat
ini berlatar belakang karyawan PT.Freeport sedangkan status sebagai karyawan
yang sudah diberhentikan kita belum tahu, bila memang status masih aktif
sebagai karyawan PT. Freeport. Bupati deiyai saat ini makan gaji buta yang
dobel (gaji karyawan dan gaji bupati). Namun bukan hanya itu yang diragukan.
Tetapi setiap permintaan yang PT. Freeport inginkan dengan mudah bupati deiyai
yang berstatus karyawan PT. Freeport tentu mengizinkan. Dalam arti pembangunan
PLTA dan Investasi lain yang direncanakan di deiyai akan semakin mudah melalui
jalur orang dalam (karyawan PT. Freeport gandeng bupati deiyai).
Saat ini di deiyai memiliki 5 distrik jelas bahwa
deiyai memiliki 5 polsek dan 5 koramil namun secara bangun fisik pembangunan
polsek dan koramil belum Nampak atau dibangun kita bisa pastikan bahwa personel
dari 5 polsek dan 5 koramil sedang melebur di deiyai dan apabila pemekaran
distrik itu terjadi maka personel militer lebih banyak daripada masyarakat adat
deiyai sehingga pemekaran hanya menjadi jalan bagi militer menguasai rana sipil
di deiyai.
Program gubernur papua tengah tentang pembangunan
Pelabuhan di kapiraya ini tidak masuk akal, mengapa? Masyarakat adat di
kapiraya sangat sedikit dan tujuan dari pembangunan Pelabuhan hanya untuk jalan
bagi investor mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah selatan deiyai.
Maka dengan itu kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menyatakan Tuntutan sebagai
berikut :
1. Kami Mahasiswa kabupaten Deiyai seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas pembangunan PLTA Urumuka di kali yawei.
2. Kami Mahasiswa/ kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai Menolak dengan tegas pembangunan Pelabuhan
di kapiraya.
3. Kami Mahasiswa Kabupaten Deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai Menolak dengan tegas Pemekaran
Distrik dan desa di deiyai
4. Kami mahasiswa kabupaten Deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas pembangunan
Terminal umum di atas tanah adat, pemerintah kabupaten deiyai segera tanggung
jawab atas kehilangan tanah adat.
5. Kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas operasi batu
bara di deiyai atas ijin yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan pemerintah
kabupaten deiyai segera cabut ijin batu bara di deiyai.
6. Kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas sekolah
rakyat yang dibentuk dari kabinet merah putih.
7. Kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas perencanaan
pembangunan POLSEK dan KOREM di atas tanah adat masyarakat deiyai.
8. Kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas koperasi desa
merah putih di kabupaten deiyai.
9. Kami mahasiswa kabupaten deiyai
seluruh Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas program makan
bergizi gratis di deiyai.
10. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada bupati dan DPRD kabupaten
deiyai segera memperjelaskan tapal batas wilayah administrasi pemerintah dan
tapal batas wilayah adat.
11. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya pembangunan
jalan trans di wilayah deiyai yang menghancurkan tempat sakral.
12. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak untuk segera hentikan pembangunan
jalan trans dari kopai 1 ke kopai 2 ke dimoubutu kemudian dari diyouto ke
kokobaya dan dari kokobaya ke idego ke kapiraya
13. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya izin investasi
di atas tanah adat deiyai.
14. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mengutuk dan menolak dengan tegas dengan
adanya penyitaan uka-mapega, penyitaan parang dan penyitaan barang bermotif
bintang kejora yang dilakukan oleh TNI/POLRI di deiyai
15. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai menolak dengan tegas adanya barang impor
dari luar ke deiyai yang dilakukan oleh NON OAP berupa sayuran, Ikan dan
buah buahan.
16. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak pemerintah deiyai segera buat
saringan sampah plastik, saringan rumput danau dan melakukan pembersihan rutin
di pembuangan muara kali oneibo dan kali wakei.
17. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera
lakukan pemeriksaan barang kios yang sudah ekspayer atau kadaluarsa di deiyai.
18. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera
kontrol fasilitas serta keaktifan puskesmas dan seluruh sekolah yang ada di
deiyai.
19. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera
menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah
akhir.
20. Kami mahasiswa kabupaten deiyai seluruh
Indonesia dan masyarakat adat deiyai mendesak kepada pemerintah deiyai segera
buat perda yang melindungi masyarakat adat deiyai.
Deiyai, 9 Juli 2025
Korlap
Yuli Madai,
Wakorlap
Jhon Pekei
Penanggung Jawab
Badan Pengurus Mahasiswa Kabupaten Deiyai Seluruh
Indonesia
Reporter: Yohanes Gobai