 |
| Rakor Disdikbud Papua Tengah, Kabid Pengelola Data dan Pelayanan Publik, Yulianus Kuwayo: Gubernur Akan Launching SSH dan Pendidikan Gratis (#TaDahNews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah siap melaunching dua program unggulan di bidang pendidikan.
Peluncuran itu direncanakan pada momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, 17 Agustus 2025 mendatang.
Dua program tersebut yakni Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Pendidikan Gratis untuk semua jenjang sekolah.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Data dan Layanan Pendidikan, Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuwayo usai acara Rapat Koordinasidi di Restoran L'Price, Jalan Yosudarso, Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (31/7/2025), sore pukul 20.00 waktu Papua.
Yulianus Kuwayo menyatakan peluncuran ini menjadi bukti nyata atas janji politik Gubernur Papua Tengah lebih khususnya di daerah 3T.
“Launching dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Bukan hanya nama program yang diumumkan. Tetapi juga, nama-nama sekolah penerima program akan disampaikan langsung oleh Pak Gubernur,” kata Yulius.
Ia menjelaskan Program SSH akan dimulai secara bertahap di tiga kabupaten, yakni; Mimika, Nabire, dan Paniai.
Menurutnya, sasaran lokasi sekolah ditentukan berdasarkan kriteria khusus, terutama di wilayah 3T yang padat anak Papua.
“Banyak anak-anak Papua yang ada di kampung atau pedalaman. Mereka sekolah tapi, tidak maksimal. Pulang sekolah langsung berburu atau membantu keluarga. Ini berpengaruh terhadap kualitas belajar mereka. SSH menjadi solusi strategis,” pungkasnya.
Selain SSH, Pemerintah juga akan meluncurkan program Pendidikan Gratis yang mencakup semua jenjang — mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK.
Kuwayo menjelaskan meski pengelolaan berada di kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi tetap memfasilitasi pembiayaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10.
“Fasilitasi ini penting karena, provinsi punya tanggung jawab mendukung daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anak Papua. Jadi, kami tidak tinggal diam, walau kewenangan teknis ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Yulius menambahkan aplikasi pendataan anak-anak usia sekolah juga akan diluncurkan.
Ia mengungkapkan Pendataan ini mencakup jumlah anak OAP dan non-OAP terdaftar dan putus sekolah.
"Data itu akan jadi dasar kebijakan. Karena, kalau kita tidak punya data, kita tidak tahu siapa yang harus kita bantu. Data juga bisa menaikkan IPM karena, intervensinya lebih akurat," ungkapnya.
Kedua program ini lanjutnya, dipandang sebagai langkah awal perubahan besar di sektor pendidikan Papua Tengah.
Disdikbud Papua Tengah berkomitmen, akan menjadi bukti bahwa Pemerintah Papua Tengah serius membangun SDM unggul dari wilayah yang selama ini kurang tersentuh.
“Ini bukan sekadar program, tapi tekad Gubernur Meki Nawipa untuk mencerdaskan generasi Papua Tengah dan menciptakan keadilan dalam layanan pendidikan,” tutupnya.(#DaMo/TaDahNews.com)
Penulis: Daud Awiipito Mote
Editor: Kebagibui
