 |
| Situasi saat Solidaritas Mahasiswa Peduli Paniai (SMPP) Se-Indonesia melakukan aksi bersih kota sambil menyeruhkan rencana aksi demo tanpa menyebutkan tanggl aksinya di Enarotali, Kab. Paniai, Papua Tengah pada Senin (7/07), pagi. Foto: Daud Mote |
[Tabloid Daerah], Paniai -- Solidaritas Mahasiswa Peduli
Paniai (SMPP) Se-Indonesia menggelar aksi bakti sosial di seputaran Pasar
Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Pada Senin (7/07/25), Pagi.
Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan
yang semakin tercemar, sekaligus, tanpa menyebutkan tanggal pasti, menjadikan
ajang konsolidasi terbuka menjelang aksi besar yang akan dilaksanakan waktu
dekat.
Penias Yeimo selaku koodinator lapangan mengatakan pihaknya
terlibat langsung langsung dalam aksi kepedulian terhadap keprihatinan
lingkungan di Papua, khususnya di Kabupaten Paniai.
“Ini aksi nyata mahasiswa asal Paniai dari berbagai kota
studi di Indonesia. Kami datang bukan untuk seremonial, tapi untuk memberi
pesan bahwa tanah ini sedang tidak baik-baik saja. Sampah menumpuk Dimana-mana,
alam rusak, dan rakyat terancam," ujar Penias Yeimo saat diwawancarai usai
bakti sosial.
Masih Yeimo mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk
tidak tunggu pemerintah melakukan sesuatu baru ada kesadaran akan lingkungan.
“Ayo bersatu jaga lingkungan, jaga tanah kita sendiri. Hari
ini kami mulai dari pasar, besok harus lanjut di tempat lain dengan dukungan
Masyarakat,” bebernya.
Lalu Ansel Degei sebagai wakil koordinator lapangan
mengatakan pihaknya tidak menolak pembangunan, melainkan menolak pembangunan
yang mengorbankan rakyat kecil dan mengabaikan alam.
“Saatnya bersatu, karena Paniai tidak boleh rusak atas apa
pun alasannya," tegas Degei.
Dalam aksi tersebut, masih Degei mengatakan, pihaknya
sekaligus menyampaikan imbauan terbuka secara lisan kepada seluruh tokoh adat,
tokoh intelektual, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, aparat keamanan,
dan masyarakat luas di Kabupaten Paniai, sebagai langkah awal, tahap
konsolidasi, menuju rencana aksi besar-besaran dalam waktu dekat.
Lantas SMPP juga menyampaikan sikap penolakan terhadap
kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, seperti:
1. Pemekaran
Daerah Otonom Baru (DOB),
2. Operasi
tujuh izin perusahaan (PT),
3. Program
pariwisata yang tidak berpihak pada masyarakat adat,
4. Dan
berbagai kebijakan lainnya yang mengancam hak dan kedaulatan masyarakat lokal.
Reporter: David Awipito Mote
Editor: Yohanes Gobai
