 |
| Situasi saat solidaritas rakyat Papua anti Militerisme membacakan pernyataan sikap pengecaman terhadap tni/polri yang telah menewaskan warga sipil di wilayah konflik di Papua pada Senin (23/06) sore, di Asrama Mahasiswa Intan Jaya, Kali Bobo, Nabire, Papua Tengah. |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, juga Pemerintah Kabupaten segera membuat tim khusus untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah konflik di Papua, khususnya di Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak.
Melatarbelakangi eskalasi konflik bersenjata semakin meningkat seraya berdampak pada warga mengalami korban nyawa hingga bertambah jumlah pengungsi, Debame Maiseni, selaku Koordinator Lapangan menilai Pemerintah terkesan abai dan diam terhadap kondisi tersebut.
“Hak Ekonomi, sosial, dan budaya mesti dipenuhi oleh pemerintah dalam kondisi apapun. Pengungsi membutuhkan kehadiran pemerintah dalam kondisi ini. Usia anak sekolah perlu akses sekolah untuk belajar. Pemenuhan kebutuhan ini tanggung jawab pemerintah dalam kondisi apapun,” beber Debame usai pembacaan pernyataansikap Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme di Asrama Mahasiswa Intan Jaya di Kalibobo, Nabire, pada Senin (23/6) sore.
Lebih lanjut DavitTigai selaku ketua Forum Mahasiswa/I Intan Jaya di Kota Study Nabire sangat memprihati warga yang meninggal di tembak dalam peperangan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah konflik, terutama di Intan Jaya.
“Menghilangkan nyawa warga sipil, itu sudah ada dugaan pelanggaran HAM Berat. Siapa pun tidak boleh mengambil nyawa rakyat sipil dalam kondisi apapun. Tetapi semakin kesini korban tembak warga sipil semakin bertambah.” Tukasnya jelas.
Melihat kondisi itu Pihaknya pertanyakan mengapa sampai saat ini tak ada satupun team investigasi independen yang diturunkan untuk mengungkap fakta pelanggaran HAM.
“DPR Papua Tengah hanya bicara bahwa akan bentuk PANSUS, tapi mana? Sampai saat ini tidak ada? Tak ada juga team palang merah yang turun ke sana. Kemana KOMNAS HAM RI?” Bebernya.
Tigau mempertegas posisi fungsional Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Provinsi juga Kabupaten setiap wilayah konflik, atas terkesan abai terhadap warga sipil yang korban akibat perang TPB PB – OPM dan TNI/Polri. [*]
