 |
| John NR Gobai, Anggota DPR Provinsi Papua Tengah |
Oleh: John NR
Gobai *
*) Anggota
DPR Provinsi Papua Tengah
Kunjungan
Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke Papua merupakan
sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat, untuk mengunjungi Provinsi paling timur
di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Namun
kunjungan bersama dua menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan ke
[Wilayah Konflik] Kabupaten Nduga (7/6/2025) Ini adalah sebuah fakta yang
menarik untuk dianalisa.
Di
tengah-tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat namun
bila dilihat anggaran untuk Kementerian Pertahanan masih belum banyak dilakukan
efisiensi, melalui Kementerian inilah dianggarkan dana untuk operasi penegakan
hukum di Tanah Papua dengan beberapa satgas yaitu Satgas Damai Cartenz dari
kepolisian dan Satgas Habema dari TNI.
Kabupaten
nduga merupakan sebuah kabupaten yang sudah terlalu sering terjadi operasi
penegakan hukum yang juga telah mengakibatkan korban baik dari TNI Polri maupun
dari OPM dan juga masyarakat sipil.
Daerah
daerah konflik di Tanah Papua ini harus dibangun, pembangunan dapat berjalan
dengan baik bila tidak ada konflik.
Masyarakat
sipil di Papua dan masyarakat Papua mengharapkan agar operasi penegakan hukum
dapat diminimalisir tentunya dengan meminimalisir anggaran kemenhan dapat
berkonsekuensi kepada pengurangan dana untuk operasi penegakan hukum seperti
yang selama ini terjadi di sejumlah kabupaten di tanah Papua khususnya di
Provinsi Papua pegunungan dan provinsi Papua Tengah.
Semoga
kehadiran dua menteri kabinet Prabowo Subianto di Kabupaten togama merupakan
buah kunjungan untuk mengambil sampel tentang bagaimana dilakukan pengurangan
pembiayaan terhadap operasi penegakan hukum dilakukan yang tentunya berdampak
kepada tingginya penggunaan dana negara tengah-tengah efisiensi anggaran yang
sedang dilakukan oleh pemerintah.
Harapan
masyarakat sipil di Papua adalah terjadi bukan untuk penambahan anggaran
tetapi justru terjadi pengurangan anggaran terhadap pembiayaan dilakukannya
operasi penegakan hukum yang selama ini terjadi. Semoga kehadiran Menteri
Keuangan Republik Indonesia dapat memberikan sedikit harapan agar pengurangan
pembiayaan operasi penegakan hukum dapat terjadi yang tentunya akan mengurangi
operasi penegakan hukum yang selama ini terjadi di Papua yang berujung pada
terjadinya kekerasan terhadap TNI Polri OPM dan juga masyarakat sipil.[*]
