 |
| Situasi saat Ikatan Mahasiswa Tambrauw Sukabumi, Jawa Barat, membacakan pernyataan sikap usai aksi bisu solidaritas kepada 4 tapol anggota NRFPB yang ditangkap Polisi. Sumber: Maxi Sufy--Sorong/TadahNews |
[Tabloid Daerah], Sorong -- Mahasiswa Tambrauw di berbagai Kota Study yang tergabung dalam Front Selamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Tambrauw melakukan aksi bisu secara serentak, pada Sabtu, (28/06/2025). Aksi bisu tersebut dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Tambrauw Kota Malang, IMT Sukabumi Jawa Barat dan Persatuan Mahasiwa Tambrauw (Permata) Sulawesi Utara.
Aksi bisu itu, merespon rencana pembangunan satu batalyon teritorial di Kabupaten Tambrauw dengan luas lahan 5 hektar serta rencana PSN di sejumlah Distrik di Kabuten Sorong dan Tambrauw oleh PT Surya Fajar Persada beserta Lima Perusahaan Konsorsium lainnya.
Dalam Press Release yang diterima, disebutkan bahwa PT Surya Fajar Persada bersama lima perusahaan Konsorsium lainnya akan berinvestasi dengan modal 24 Triliun dengan luas areal 97.824,97 hektar. Hal itu termuat dalam surat kepada Gubernur Papua Barat Daya tertanggal 27 Maret 2025, terkait Permohonan Pembangunan Industri berbasis Sawit.
Dalam surat tersebut juga dipetakan bahwa areal perkebunan sawit akan mencakup 13 Distrik di Kabupaten Sorong dan juga areal Kabupaten Tambrauw.
Berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Tambrauw, areal yang strategis untuk perkebunan adalah wilayah Kebar Raya dan Selemkai yang memiliki wilayah dataran rendah. Mahasiswa Tambrauw menilai proyek ini akan menimbulkan Deforestasi yang massif dan mengancam keberadaan Masyarakat Adat Tambrauw.
"80% Hutan Tambrauw adalah Hutan dengan fungsi Lindung dan Konservasi, jika PSN ini di-izinkan, maka akan mengancam ekosistem hutan, keanekaragaman hayati serta merusak ruang hidup masyarakat adat Tambrauw," tulis Mahasiswa Tambrauw dalam Press Release tersebut.
Mereka berpendapat bahwa masuknya PSN ini juga akan melahirkan konflik sosial, marginalisasi hingga ketimpangan ekonomi.
Selain PSN, Mahasiswa Tambrauw juga menolak pembangunan Batalyon Teritorial di Kabupaten Tambrauw. Dalam press release yang diterima bahwa rencana pembangunan batalyon ini merupakan lanjutan dari program nasional yaitu 100 batalyon. Di Tambrauw akan dibangun pada 2026 dan dilengkapi dengan Kompi Pertanian, Peternakan, Kompi Medis dan Kompi Zeni.
Namun, mahasiswa Tambrauw menilai bahwa pembangunan Batalyon tersebut, tidak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Tambrauw. Mereka menilai kehadiran Batalyon ini akan menguasai dan mengambil alih ranah-ranah sipil. "Kehadiran Militer justru akan melahirkan berbagai konflik".
Alasan itu, bukan hanya tanpa data, namun melihat bagaimana rentetan persoalan di Papua yang selalu dihadapkan dengan militer. Eskalasi konflik di Papua terus memanas, karena kehadiran militer. Pelanggaran HAM, Pengungsian hingga penembakan terus terjadi. Inilah yang jadi catatan 'Memoria Passionis', sehingga mereka (Mahasiswa Tambrauw) menolak kehadiran Militer di Kabupaten Tambrauw.
Atas perihal tersebut, mahasiswa Tambrauw di berbagai kota study yang tergabung dalam Front Selamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Tambrauw, mengeluarkan 10 point tuntutan:
1. Tolak Pembangunan Batalyon Teritori di Kabupaten Tambrauw
2. Tolak PSN melalui Perkebunan Sawit di Wilayah Tambrauw dan seluruh Tanah Papua
3. Tolak PT Fajar Surya Persada dan Lima Perusahaan Konsorsium lainnya di Tambrauw dan Sorong
4. Mendesak Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu untuk Tidak beri Izin PSN di Sorong dan Tambrauw
5. Tolak Yayasan Konversi Alam Nusantara di Tambrauw
6. Kami meminta dan menegaskan agar Pemda Tambrauw segera kembalikan hak hutan kepada Masyarakat Adat Tambrauw
7. Mendesak Pemda Tambrauw Segera Menindak dan Tutup semua Tambang Ilegal di Wilayah Tambrauw
8. Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
9. Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
10. Tarik Seluruh Militer dari Tanah Papua
Koordinator Front Selamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Tambrauw, Donatus Momo berharap agar seluruh Mahasiswa Tambrauw harus terus menyuarakan hak-hak masyarakat adat Tambrauw.
"Kita harus bersatu untuk berbicara terkait apa yang menjadi hak kita. Jika kita memilih diam, maka kita akan terbunuh oleh kebijakan penguasa yang semena-mena dan kerakusan Kapitalisme," tutup Koordinator Front.
Reporter: Maxi Syufi
Editor: Yohanes Gobai
