 |
| ilustrasi gambar. sumber: sasagupapua |
Tadahnews.com -- Usulan Gubernur terkait pembentukan
beberapa daerah kabupaten baru di Provinsi Papua Tengah memuai kontroversial.
Usulan itu disampaikan Gubernur dalam pertemuan resmi bersama Komisi II DPR RI
dan Kemendagri di Hotel Horison Diana, Timika (1/5).
Kendati diminta dalam rangka mempercepat pelayanan publik
dan pemerataan Pembangunan, usulan tersebut membanjiri kritik dari warganet.
Menjelajahi cuitan facebook (FB) warganet tertanggal 3 Mei, akun FB Abner Wayne berpendapat untuk saat ini Indeks Pembangunan Manusianya sangat rendah di Papua Tengah. Lantas penambahan pemekaran Kabupaten tersebut tidak tepat. “Pace Ko Suda Siapkan IPM Putra Daerah Asli Untuk Memimpin Negerinya Kaa, atau asal masukan Saja Untuk Menghancurkan Masyarakat Papua.” tuturnya, dikutip pada Minggu (4/4).
Kemudian, usulan pemekaran ini dianggap akan membuka keran
trasmigrasi dan ruang kerja bagi transmigran, akun FB bernama Bunay Yhanc
mengomentari “Gubernur Mecki Nawipa tolak transmigrasi saat Proses
Pilkada/Kampanye tapi kemudian Jadi gubernur dia minta Pemekaran! Setelah
pemekaran maka akan non OAP Transmigrasi ke Daerah Otonomi Baru itu!”
Lantas usulan pemekaran Kabupaten ini juga bisa saja berdampak pada pembukaan lahan investasi dan operasi militer, Emil E. Wakey menulis di dinding FB bahwa “Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa sedang dirasuki sistem iblis kapitalisme Nasional dan Hegemoni Politik Oligarki.”
Warganet juga menilai bahwa Gubernur Meky baru menjabat
sebagai Gubernur terlalu banyak omong. Mulai dari rencana Pembangunan rel
kereta api tercepat hingga pemekaran.
Apa dasar pertimbangan Pembangunan rel kereta api tercepat
itu? Apakah karena padatnya penduduk? Arus lalu lintas yang macet? Atau apa?
Ini tidak jelas. Kalau Jakarta, warga mungkin membutuhkan karena padatnya
penduduk yang macet dan untuk kelancaran jalan. Tapi ini berbicara tanpa beri
alasan dan siapa yang membutuhkan barang itu?
Lalu untuk pemekaran, bangun dulu. Uji dulu para bupati yang
sudah terpilih. Apakah mereka mampu dengan dana yang ada: mulai dari dana yang
diperuntuhkan dari pusat, dana otsus, hingga royalty dari PT. Freeport. Bila
tidak mampu, masih belum mencapai pemerataan Pembangunan yang diukur, barulah
buka lahan pemekaran untuk melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 60,25. Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Papua tahun 2024, hal itu menandakan Perkembangan IPM di Provinsi Papua Tengah sedang bergerak dari rendah ke sedang. Walau pun, dengan data itu tidak siap untuk pemekaran DOB, tentu tak
diragukan bagi Pemerintah. Sebab melalui program Dwifungsi Militer, TNI
Angkatan Darat tengah menyusun rencana pembentukan 100 batalion baru untuk
mendukung program Pembangunan Prabowo-Gibran. Artinya bila menurut IPM Papua
Tengah tidak siap, maka ada tenaga Cadangan dari 100 batalion yang dimaksud. “Bisa
saja begitu.” Komentar akun FB Bernama Nando T.
Kemudian, selain pemekaran, Gubernur Papua Tengah juga
membikin pintu perizinan akses Perusahaan melalui pemerintah Provinsi. Ini
tentu bukan untuk memproteksi tanah adat Papua tetap berada pada kepemilikan
kolektif. Artinya Ia tidak menolak akses Perusahaan nasional mau pun multi
nasional di sektor mana pun ke Papua Tengah. Dipersilahkan, tetapi melalui
pintu pemprov saja.
Padahal, sejak sebelum beliau terlipih menjadi gubernur, sejumlah Lembaga swadaya Masyarakat, salah satunya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, S.H., MH sudah memperingatkan/meneegaskan untuk tidak menjual tanah milik Masyarakat adat Papua dengan alasan apa pun, termasuk membayar utang politik. "Sebab itu tanah milik marga." Tegas Emanuel Gobay dalam acara podcast yang diunggah oleh akun youtube tombakpodcast (12/2).
Oleh karena itu, Gerakan Pelajar Mahasiswa Asal Intan JayaSe-Indonesia (GPM-I) meminta segera hentikan usulan tersebut. “...Kebijakan sendiri tanpa sosialisasi
kepada rakyat Papua Tengah, Minta Pemekaran DOB hingga Ijin pertambangan 8
kabupaten kota di provinsi Papua Tengah. Meki Nawipa segera hentikan dan stop
lakukan pemekaran DOB dan Ijin Pertambangan di Papua Tengah.” Tegas GPM-I
dilansir di Wall FB, dikutip pada senin (5/4).
“Jika MEKI NAWIPA dan DENIAS GELLEY masih kepala keras dan
masih mau jalankan dengan Inisiatif sendiri. Maka bulan Juni/Juli tunggu kami
Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia, siap mobilisasi masa
dan siap lumpuhkan Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah.” Tegas GPM – I memperingatkan.
Yohanes Gobai
