 |
| KPA Provinsi Papua Tengah turun langsung ke Area Lokalisasi "Belok Kanan", Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) dan HIV/AIDS. /TaDahnews - Deto |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Ancaman penyebaran Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Nabire menjadi perhatian serius Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah.
Hingga akhir Juni 2026, kasus HIV/AIDS di Nabire dilaporkan telah menembus lebih dari 10 ribu kasus, sementara angka kumulatif di tingkat Provinsi Papua Tengah mencapai 24.777 kasus.
Kondisi tersebut mendorong KPA Papua Tengah meningkatkan edukasi langsung kepada populasi kunci dan kelompok berisiko melalui sosialisasi bahaya PIMS dan HIV/AIDS di Aula Serbaguna Samabusa, Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 - 14.00 waktu Papua, dihadiri perwakilan organisasi pengurus lokalisasi, perwakilan RT/RW setempat, serta ratusan pekerja seks komersial (PSK) yang masih aktif bekerja di area tersebut.
Dalam kegiatan itu, perwakilan pimpinan Lokalisasi Samabusa, Abdur Karim Goly Misiro, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPA Papua Tengah atas perhatian serta edukasi kesehatan yang diberikan kepada para pekerja di lingkungan lokalisasi.
Ia juga meminta agar aspirasi mereka disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, khususnya terkait kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi berupa kondom untuk mendukung upaya pencegahan penularan PIMS dan HIV/AIDS.
"Kami berterima kasih kepada KPA Papua Tengah yang sudah datang jauh-jauh untuk memberikan kami edukasi yang sangat berharga dan bermanfaat. Dan juga tolong sampaikan kepada Gubernur bahwa kami membutuhkan alat kontrasepsi (kondom) yang banyak," tuturnya.
Karim mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
"Mari kita dengar dengan baik dan semoga tempat kita ini sama-sama bebas dari bahaya penyakit, jadi mohon untuk diperhatikan," ujarnya.
Mantan Ketua Pengurus Organisasi Lokalisasi selama 25 tahun tersebut juga menjelaskan bahwa para pekerja binaan di Samabusa selama ini menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin dua kali dalam sebulan melalui puskesmas.
Apabila ditemukan pekerja yang mengalami infeksi, pihak pengelola melakukan pembinaan dan mengarahkan yang bersangkutan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, pekerja dengan kondisi kesehatan tertentu yang dinilai tidak memungkinkan untuk melanjutkan aktivitas akan diminta berhenti bekerja, bahkan ada yang dipulangkan.
"Anak-anak binaan kami ini rutin melakukan pemeriksaan di puskesmas satu bulan dua kali. Jika ada yang terinfeksi, kami berikan obat, kami bina dan jika sudah parah disuruh berhenti bekerja dan ada yang biasanya dipulangkan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pengelola lokalisasi dan seluruh peserta yang telah memberikan dukungan serta kesempatan kepada KPA untuk melaksanakan sosialisasi.
Freny mengingatkan bahwa peningkatan kasus HIV/AIDS harus menjadi perhatian bersama, terlebih Kabupaten Nabire merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan masyarakat yang berasal dari berbagai suku, latar belakang, dan budaya.
"Kita siapkan payung sebelum hujan turun. Di Kabupaten Nabire yang sudah positif HIV/AIDS itu 10 ribu lebih. Itu data di akhir bulan Juni, nanti beberapa bulan kami akan umumkan lagi, pasti ada kenaikan angka. Kalau di Papua Tengah itu kasusnya sekarang sudah 24.777 kasus, itu pun jumlah yang sudah terinfeksi dan yang sudah periksa," jelasnya.
Menurut Freny, tingginya mobilitas masyarakat dan keberagaman penduduk di Nabire menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat edukasi serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Ia menegaskan bahwa keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat antiretroviral (ARV) yang disiapkan pemerintah harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Karena Nabire itu adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah, maka akan banyak suku yang tinggal dengan budaya yang berbeda, dari Papua maupun dari luar. Tempat ini sebagai lokalisasi yang sah, maka perlu ada pemeriksaan yang rutin, karena fasilitas dan ARV pemerintah sudah siapkan di puskesmas. Jadi harus periksa. Yang sudah kena HIV harus pengobatan, jangan biarkan mereka sendiri," tuturnya.
Freny juga memastikan KPA Papua Tengah siap membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan, termasuk persoalan administrasi maupun pengobatan di rumah sakit.
"Jika ada kendala dalam pengobatan dan administrasi di rumah sakit, hubungi KPA Provinsi, kami akan bantu untuk surati," jelasnya.
Dalam pemaparan materi sosialisasi, Sekretaris I KPA Papua Tengah, Leonardus O. Magai, menekankan pentingnya pemeriksaan HIV secara berkala serta penggunaan kondom secara konsisten untuk mengurangi risiko penularan.
Ia mengingatkan para pekerja agar tidak mengabaikan keselamatan diri hanya karena tawaran uang dalam hubungan seksual tanpa pengaman.
"Semua harus rutin periksa per tiga bulan karena pekerjaan yang ibu-ibu lakukan ini sangat berbahaya dan rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Juga harus menggunakan alat pengaman setiap melakukan hubungan intim. Jangan pernah mau menerima mereka yang tidak mau menggunakan pengaman walaupun ditawar dengan uang besar. Harus utamakan kesehatan dan keselamatan," tegas Leonardus.
Menurutnya, pemeriksaan dini memungkinkan seseorang mengetahui status kesehatannya sehingga apabila ditemukan infeksi dapat segera memperoleh penanganan medis dan pengobatan sesuai prosedur.
Ia juga mengingatkan bahwa orang yang terdiagnosis HIV tidak boleh ditinggalkan atau dikucilkan. Dukungan lingkungan dan kepatuhan menjalani pengobatan ARV menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hidup serta menekan risiko penularan.
Dalam kesempatan tersebut, Freny turut memberikan apresiasi kepada pengelola Lokalisasi Samabusa karena telah menjalankan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap para pekerja binaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya terfokus pada kawasan lokalisasi. Aktivitas seksual berisiko yang berlangsung secara tersembunyi di luar kawasan tersebut juga perlu mendapat perhatian.
Ia menyoroti aktivitas di tempat kos-kosan, melalui aplikasi, homestay, maupun hotel yang tidak memiliki pengawasan dan tata tertib kesehatan yang memadai.
"Di Lokalisasi Samabusa mereka selalu menjalankan pemeriksaan satu bulan dua kali. Jadi yang berbahaya itu yang di kos-kosan, yang menggunakan aplikasi, di homestay, dan yang di hotel yang tidak ada tata tertib bahkan tersembunyi, maka kami akan diskusikan lebih lanjut untuk kita sita dan bersihkan," tegasnya.
Pada akhir kegiatan, KPA Papua Tengah menyerahkan bantuan alat kontrasepsi berupa kondom kepada para pekerja lokalisasi melalui Ketua Keamanan Lokalisasi, Abdul Karim.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap upaya pencegahan penularan PIMS dan HIV/AIDS, sekaligus menjawab kebutuhan alat perlindungan yang disampaikan pengelola lokalisasi.
Melalui sosialisasi ini, KPA Papua Tengah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan berkala, penggunaan kondom, akses pengobatan ARV, serta kepedulian terhadap orang dengan HIV semakin meningkat.
KPA juga mengingatkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya dilakukan di kawasan lokalisasi. Seluruh lingkungan masyarakat, termasuk tempat kos, penginapan, dan ruang interaksi lainnya, membutuhkan edukasi serta upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Sebab, melindungi kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan kepedulian bersama untuk mencegah penularan dan menjaga masa depan masyarakat Papua Tengah.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
