.jpeg)
.jpeg) |
| KPA Provinsi Papua Tengah turun langsung ke Area Lokalisasi "Belok Kanan", Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) dan HIV/AIDS. /TaDahnews-Deto |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Angka kumulatif kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 24.777 kasus sepanjang periode 1998–2025 menjadi peringatan serius bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah turun langsung ke Area Lokalisasi 'Belok Kanan', Area Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Kamis (12/11/2026), siang pukul 11.00 waktu Papua.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran populasi kunci dan kelompok berisiko terhadap bahaya Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) dan HIV/AIDS, sekaligus mendorong pemeriksaan dini sebagai langkah penting memutus mata rantai penularan.
Kegiatan sosialisasi mengusung tema, “Kenali, Cegah, dan Obati: Langkah Nyata Memutus Mata Rantai Penularan PIMS dan HIV/AIDS”.
Sosialisasi dipimpin Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, didampingi Sekretaris Jenderal Dani M.B. Wonda, Sekretaris I Leonardus Magai, serta jajaran pengurus KPA lainnya.
Dalam sambutannya, Freny menegaskan bahwa pengetahuan mengenai gejala, pola penularan, pencegahan, hingga akses pemeriksaan dan pengobatan harus terus diperkuat, terutama di lingkungan populasi kunci dan kelompok berisiko.
Menurutnya, area tersebut menjadi salah satu lingkungan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Berbagai orang dari latar belakang suku, golongan, dan kelompok usia berbeda datang silih berganti. Sehingga, kesadaran menjaga kesehatan seksual dan melakukan pemeriksaan secara berkala menjadi sangat penting.
"Khususnya populasi kunci dan kelompok berisiko, agar saling memberikan pemahaman dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan atau tes HIV secara dini sangat penting untuk mengetahui status kesehatan. Sehingga, apabila ditemukan infeksi, penanganan dan pengobatan dapat segera dilakukan sesuai prosedur medis, dengan aktif ARV, dan wajib kondom," ujar Freny.
Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan kondom sebagai salah satu langkah pencegahan penularan HIV dan PIMS, terutama dalam hubungan seksual berisiko.
"Berbagai orang dari mana pun berdatangan, pulang-pergi dan bergantian setiap waktu. Untuk itu, apa pun tawarannya mau bayaran bertambah lipat ganda pun, harus wajib kondom. Ini juga agar dari luar yang datang tidak menularkan di tempat lokalisasi ini," tambahnya.
Freny mengungkapkan, tingginya angka kumulatif kasus HIV/AIDS di Papua Tengah membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menyebutkan, berdasarkan data KPA Papua Tengah, jumlah kasus kumulatif sejak 1998 hingga 2025 telah mencapai 24.777 kasus.
Kabupaten Nabire dan Mimika menjadi perhatian khusus karena, memiliki angka kasus tertinggi dari enam kabupaten di Papua Tengah.
"Di Kabupaten Nabire dan Mimika ini sudah merupakan Indonesia kecil yang ada di sini. Hal itu terlihat dari masyarakat yang majemuk, berbagai manusia ada di dua daerah ini dengan segala macam aktivitasnya. Di dua kabupaten inilah yang terbanyak angka kasus di Provinsi Papua Tengah," ungkapnya.
Freny mengatakan kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi enam kabupaten lainnya agar semakin serius memperkuat edukasi, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV/AIDS, agar tidak mengikuti jejak kedua kabupaten tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung kampanye global dan nasional 'Three Zero', yakni; Nol Infeksi Baru, Nol Kematian Akibat AIDS, serta Nol Stigma dan Diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV) maupun orang dengan AIDS (ODHA).
Menurutnya, kampanye tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, khususnya dalam mewujudkan visi Papua Tengah Terang dan menyiapkan generasi emas.
"KPA Papua Tengah mengapresiasi dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Dan terus menyosialisasikan 'Kenali, Cegah, dan Obati', serta kampanye global hingga nasional 'Three Zero' di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah," katanya.
Ia menegaskan, generasi muda Papua harus menjaga kesehatan dan menjauhi perilaku yang berisiko agar dapat meraih cita-cita serta mengambil bagian dalam masa depan pembangunan Papua Tengah.
Pada kesempatan itu, dalam pemaparan materi sosialisasi, Sekretaris I KPA Papua Tengah, Leonardus Magai atau yang akrab disapa Leo Magai, menekankan bahwa pemeriksaan dini merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri sekaligus perlindungan bagi pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar.
"Deteksi dini adalah hal utama yang sangat penting, agar dapat mengikuti proses pencegahan dan pengobatan medis melalui aktif ARV seumur hidup," papar Leo.
Ia menjelaskan bahwa HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) apabila tidak ditangani dengan pengobatan yang tepat.
Penularan HIV terjadi melalui pertukaran cairan tubuh tertentu dari orang yang hidup dengan HIV kepada orang lain. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan pra-ejakulasi, cairan vagina, cairan rektum, serta ASI dalam kondisi penularan tertentu.
Adapun jalur utama penularannya meliputi hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik secara bergantian, penularan dari ibu ke anak, serta transfusi darah atau transplantasi organ yang tidak melalui prosedur skrining keamanan.
Sebaliknya, Leo mengingatkan bahwa HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari. Berjabat tangan, berpelukan, mencium pipi, tidur sekamar, berbagi toilet, menggunakan kolam renang, berbagi peralatan makan dan minum, maupun berbicara dengan ODHIV/ODHA bukanlah jalur penularan HIV.
HIV juga tidak menular melalui udara, batuk, bersin, keringat, air mata, air liur tanpa campuran darah, urine, maupun gigitan nyamuk dan serangga lainnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV/ODHA.
Menurutnya, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk hidup sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi di tengah masyarakat.
KPA Papua Tengah juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan HIV secara berkala dan pengobatan antiretroviral (ARV) bagi orang yang terdiagnosis HIV.
Pengobatan ARV harus dijalankan secara rutin sesuai petunjuk tenaga medis. Dengan kepatuhan pengobatan, jumlah virus dalam darah atau "viral load" dapat ditekan hingga tidak terdeteksi.
Dalam kondisi viral load yang tidak terdeteksi dan tetap terjaga melalui pengobatan, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual. Prinsip ini dikenal dengan istilah "Undetectable = Untransmittable" (U=U).
Freny berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi benar-benar mendorong masyarakat untuk berani memeriksakan kesehatan tanpa rasa takut, malu, ataupun khawatir mendapatkan perlakuan diskriminatif.
"Penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan bersama, bukan hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat luas," harapnya.
Ia menambahkan, edukasi berkelanjutan, kemudahan akses layanan kesehatan, serta kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dalam memutus mata rantai penularan.
"KPA datang ke sini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan PIMS serta HIV/AIDS. Kami berharap angka penularannya dapat ditekan demi mewujudkan masyarakat Papua Tengah yang sehat dan peduli. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut, malu, ataupun merasa mendapat stigma ketika melakukan pemeriksaan," tuturnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPA mengajak seluruh masyarakat mengambil bagian dalam gerakan "Lindungi Diri, Jaga Sesama, dan Cegah HIV/AIDS Bersama".
Sosialisasi di Lokalisasi Belok Kanan tersebut ditutup dengan pembagian kondom kepada kelompok sasaran sebagai bagian dari edukasi pencegahan penularan PIMS dan HIV/AIDS.
Melalui kegiatan ini, KPA Papua Tengah berharap kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dini, menerapkan perilaku pencegahan, mengakses pengobatan, serta menghentikan stigma terhadap ODHIV/ODHA semakin tumbuh di tengah masyarakat.
Sebab, memutus mata rantai HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, melainkan gerakan bersama untuk melindungi kehidupan dan masa depan generasi Papua.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
