 |
| BPW KNPB Nabire Soroti Darurat Kemanusiaan, dan Imbau Melarang Keras peserta miras juga tidak diperbolehkan membawa alat ajam pada Aksi Damai Nasional 3 Agustus, Minggu (2/8/2026).(Ist.) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Badan Pengurus Wilayah (BPW) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Nabire mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa semua elemen - komponen masyarakat, pada Hari Senin, 3 Agustus 2026, merupakan hari aksi damai dan bermartabat secara nasional.
Ketangan pers ini disampaikan Shon Adii, Ketua 1 KNPB Wilaya Nabire, yang juga sebagai penanggung jawab aksi damai kepada TaDahnews.com, pada Minggu (2/8/2026), sore pukul 17.00 waktu Papua, dalam wawancara saat ditemui di Bumi Wonorejo, Nabire.
Ketua 1 KNPB Wilayah Nabire menegaskan aksi damai yang akan dilakukan ini mengangkat tema kemanusiaan.
Pasalnya, rakyat Papua yang tersisa dari yang sisa ini sedang menuju pada muara kepunahan, genosida, ekosida, dan etnosida.
"Aksi KNPB pada tanggal, 3 Agustus besok menunjukkan bahwa masalah di Papua adalah hal serius yang harus diselesaikan secara komprehensif. Kami berhak untuk hidup, berdiri di atas tanah air kami sendiri, seperti bangsa lain di dunia," tegas Shon Adii.
Lebih lanjut, pihaknya juga menjelaskan, berdasarkan estimasi jumlah penduduk tahun 2000, total penduduk Papua mencapai sekitar 2.220.924 jiwa. Dan, dari jumlah tersebut, OAP atau penduduk pribumi mencapai sekitar 1.364.000 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara demografis, OAP masih menjadi kelompok mayoritas di Papua.
Namun, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan Otsus, kondisi itu mengalami perubahan drastis. Berdasarkan data kependudukan tahun 2026, jumlah penduduk Papua diperkirakan mencapai 5.797.499 jiwa. Dari jumlah itu, OAP tercatat sebanyak 2.283.703 jiwa.
"Jadi dari data yang ada ini, persentase jumlah penduduk semakin ke sini, maka semakin pula menuju pada ambang kepunahan," lanjut Shon.
Pada kesempatan itu, Ananias Douw, Koordinator lapangan (Korlap) aksi damai menyampaikan bahwa tanah Papua saat ini justru semakin didominasi oleh Militer Indonesia, dari organik, non organik dan bentukan satgas-satgas.
"Hari ini di Papua, sedang darurat militer sehingga, kami mau menyampaikan atau menyikapi situasi darurat militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi di atas tanah air West Papua," ungkap Korlap aksi damai.
BPW KNPB Nabire juga menekankan bahwa ditengah tekanan darurat militer, pengungsian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masif terjadi, juga ruang demokrasi pun ditutup di Tanah Papua.
"Kami menyampaikan darurat kemanusian di tanah Papua akibat dominasi militer Indonesia termasuk merampas tempat-tempat sipil, operasi militer yang tertuju pada rakyat sipil menjadi sasaran penembakan. Situasi dan kondisi ini, dialami rakyat di pengungsian dan di wilayah konflik, seperti, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Dogiyai, dan hampir seluruh tanah Papua," tegas Douw.
"Kami juga meminta, segera buka ruang demokrasi di tanah Papua," tandasnya.
Korlap aksi damai mengimbau bahwa aksi demo damai pada hari senin, 3 Agustus 2026, adalah bermartabt. Oleh karena itu, pihaknya melarang keras kepada siapapun yang datang dengan keadaan mengkonsumsi alkohol (Miras) dan melarang keras membawah alat tajam pada aksi damai nanti.
Korlap Ananias Douw menyatkan apabila ada peserta aksi damai yang kedapatan miras dan membawa alat tajam maka itu bukan bagian dari peserta aksi.
"Kami secara tegas mengimbau bahwa apabila ada peserta yang miras dan kedapatan membawa alat tajam, maka itu bukan bagian dari kami. Kami mohon lebih baik tinggal di rumah dan dukung dalam doa," imbau Korlap Douw.(*)
Editor: Kebagibui Deto
