 | |
| Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, hadir mewakili Gubernur Meki Fritz Nawipa, di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Rabu (26/8/2026) pagi pukul 09.30 waktu Papua. /TaDahnews - Yohanes Dogopia |
[Tabloid daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs 2025-2029 melalui konsultasi publik di Nabire guna memastikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis data kuat.
Nabire menjadi saksi langkah awal yang krusial bagi masa depan Bumi Cenderawasih - Papua Tengah.
Di Aula Guest House, Jalan Merdeka, Rabu (26/8/2026) pagi, atmosfer keseriusan terasa kental saat Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapperida mengumpulkan para pemangku kepentingan.
Agenda utama mereka jelas, merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) periode 2025–2029.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, hadir mewakili Gubernur Meki Fritz Nawipa.
Baginya, ini bukan sekadar seremoni birokrasi, namun dokumen yang tengah disusun tidak boleh berakhir di laci meja sebagai beban administratif belaka. Dokumen ini harus menjadi napas dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, media, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Viktor dengan nada tegas.
Papua Tengah sedang menghadapi tantangan nyata.
Isu kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, akses kesehatan, hingga infrastruktur menanti solusi konkret.
RAD ini dirancang sebagai kompas untuk menjawab persoalan tersebut secara presisi.
Viktor menyoroti satu aspek vital yang sering terabaikan, kualitas data. Tanpa data akurat, kebijakan hanyalah rabaan di kegelapan.
Oleh karena itu, keterpaduan antara indikator, lokasi, dan pembiayaan menjadi penting.
Setiap perangkat daerah kini memikul tanggung jawab yang jelas untuk memastikan setiap target SDGs memiliki dampak langsung di lapangan.
Sinkronisasi adalah kunci agar pembangunan tidak jalan di tempat.
Langkah nyata diambil dengan melibatkan akademisi.
Usai pembukaan, dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama antara Pemprov Papua Tengah dan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sinergi ini disaksikan langsung oleh perwakilan Bappenas, menandakan sokongan penuh pusat terhadap kemajuan daerah.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Bappenas kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Sebuah simbol bahwa maraton menuju 2029 telah dimulai.
Harapannya satu, pembangunan yang tidak hanya megah di atas kertas, tapi terasa nyata manfaatnya di meja makan rakyat.(#YD)
Editor: Kebagibui Deto
.jpeg)
