 |
| Ratusan Massa dan sejumlah organisasi perjuangan rakyat yang tergabung dalam Aksi Demo Damai KNPB Nabire, membacakan tuntutan sikap dan menyerahkan kepada MRP Papua Tengah, Senin (3/8/2026), siang pukul 13.30 waktu Papua.(TaDahnews-YoDo) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Ratusan Massa dan sejumlah organisasi perjuangan rakyat yang tergabung dalam Aksi Demonstrasi (Demo) Damai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Nabire berhasil duduki Kantor MRP Papua Tengah usai dibubarkan di beberapa titik kumpul, Senin (3/8/2026), pagi pukul 08.00 - 13.30 waktu Papua.
Pantauan TaDahnews.com, Aksi demo damai tersebut sebelumnya, dimulai pukul 08.00 waktu Papua, di tiga titik kumpul antara lain, Siriwini samping RSUD Nabire, samping Pasar Karang, dan perempatan Wadio.
Namun, di tiga titik tersebut, aparat gabungan membubarkan paksa, tidak diizinkan melakukan long march dari setiap titik ke Kantor MRP Papua Tengah.
Sehingga, massa membubarkan diri dan berkumpul di Lapangan Sepak Bola Bumi Wonorejo melakukan long march menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, yang berlokasi di tikungan jalan Mandala, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Massa memasuki dan duduki Kantor MRP Papua Tengah, dibuka dengan doa, dan bergantian menyampaikan pendapat, berorasi.
Tema yang diusung tentang krisis kemanusiaan, penutupan ruang demokrasi, dan ancaman penyusutan populasi Orang Asli Papua yang kian mengkhawatirkan.
Melalui tema tersebut, secara bergantian mereka menyerukan atas perubahan drastis wajah demografi di Tanah Papua.
Merujuk pada data kependudukan, pada tahun 2000 silam, Orang Asli Papua (OAP) masih menjadi tuan di rumah sendiri dengan jumlah 1,3 juta jiwa dari total 2,2 juta penduduk.
Namun, proyeksi tahun 2026 menunjukkan anomali yang mencolok.
Meski total penduduk melonjak hingga 5,7 juta jiwa, populasi OAP hanya berada di angka 2,2 juta, artinya 3,5 juta berada pada migran.
Realitas ini menempatkan masyarakat pribumi sebagai minoritas di tanah ulayat mereka sendiri.
Pada orasi pembuka di Kantor MRP Papua Tengah, Ketua 1 KNPB Wilayah Nabire, Shon Adii, menegaskan bahwa persoalan Papua bukan sekadar urusan statistik, melainkan hak dasar untuk eksis.
"Masalah di Papua harus diselesaikan secara komprehensif karena, masyarakat merasa ruang geraknya kian terjepit sembari mengikuti populasi orang Papua yang kian menyusut," pungkas Shon.
Shon berulang kali dengan nada tegas menyatakan porsentase penduduk asli yang terus merosot membawa Papua menuju ambang kepunahan.
"Porsentase OAP yang kian merosot bahwa kondisi ini menuntut perhatian serius dari semua pihak sebelum identitas lokal benar-benar tergerus arus migrasi dan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat Papua," tegas Penanggung Jawab Aksi Damai KNPB Nabire.
Kekhawatiran Shon senada dengan Ananias Douw, Koordinator Lapangan aksi.
Douw menyoroti dominasi militer, dari organik, non organik, maupun satgas bentukan, yang kini merambah hingga ke ruang-ruang sipil.
Menurutnya, operasi militer telah memicu pengungsian massal di wilayah konflik seperti, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Dogiyai, dan hampir seluruh tanah Papua.
"Tekanan militer ini adalah benar-benar menutup ruang demokrasi, dan menciptakan ketakutan sistematis di kalangan warga sipil yang seringkali terjepit di tengah konflik bersenjata," ujar Douw.
Pantauan wartawan TaDahnews.com, secara bergantian perwakilan organisasi perjuangan rakyat menyampaikan orasi, termasuk perwakilan KNPB Wilayah Mapiha, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya, serta perwakilan pelajar.
Aksi KNPB Nabire ini, ditutup dengan membacakan pernyataan sikap.
Mereka menyampaikan sejarah politik Papua, dan menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
KNPB Nabire menyatakan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Pasalnya, prosesnya yang cacat secara hukum dan moral.
Mereka juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kembali resolusi yang berkaitan dengan Perjanjian New York 1962, dan pelaksanaan Pepera 1969.
Selain itu, KNPB meminta organisasi kemanusiaan internasional, termasuk International Committee of the Red Cross (ICRC), mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Papua.
KNPB juga menyerukan penyelesaian konflik Papua melalui mekanisme yang damai dan demokratis.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB turut mengajak negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) memberikan perhatian terhadap situasi di Papua.
Mereka juga mengajak masyarakat Papua memperkuat persatuan dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.
Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri.
Pengamanan tersebut langsung dipimpin oleh Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav Urbinas, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, serta Komandan Lanal Nabire Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi.
Sejumlah anggota MRP Papua Tengah turut hadir selama kegiatan berlangsung.
Mereka menyaksikan jalannya aksi sekaligus menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa KNPB.(*)
Editor: Kebagibui Deto
.jpeg)
