 |
| Ketua KPA Papua Tengah, Freni Anouw, di ruang kerjanya, yang berlokasi di Jalan Mandala, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (6/7/2026), pagi pukul 09.30 waktu Papua.(TaDahnews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw menyatakan Kabupaten Nabire berstatus darurat menyusul temuan 10 ribu lebih kasus HIV/AIDS yang dipicu maraknya prostitusi daring serta peredaran minuman keras tanpa kendali di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Nabire kini berada pada titik nadir.
Freny Anouw, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah, membeberkan fakta mengejutkan mengenai ledakan kasus HIV yang telah menembus angka 10 ribu jiwa.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (6/7/2026) pagi, Freny tak kuasa menyembunyikan keresahannya.
Ia menyebut Nabire sedang dikepung oleh praktik prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, menjamurnya homestay yang beralih fungsi menjadi tempat maksiat, hingga peredaran minuman keras (miras) yang kian liar.
Ironisnya, situasi ini seolah dibiarkan tanpa pengawasan ketat dari otoritas setempat.
"Saat ini kondisi di Nabire tidak baik-baik saja. Aplikasi prostitusi online semakin marak, tempat penjualan miras terus bertambah. Ini seperti ada pembiaran yang sedang terjadi," tegas Freny dengan nada getir.
Masalah kian pelik lantaran mesin penggerak penanggulangan AIDS di tingkat kabupaten justru mogok.
KPA Kabupaten Nabire dilaporkan tidak berfungsi akibat bongkar pasang kepengurusan yang dilakukan oleh kepala daerah hingga 4-5 kali.
Ketidakjelasan struktural ini membuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten terputus total, sementara penularan virus terus melaju tanpa rem.
Freny juga menyoroti kebijakan perizinan usaha yang dinilai ugal-ugalan.
Banyak tempat usaha miras dan penginapan mengantongi izin resmi tanpa adanya peninjauan lapangan yang jelas.
Bahkan, aturan zonasi penjualan miras yang seharusnya berjarak minimal 1 kilometer antarpenjual, kini dilanggar secara terang-terangan hingga hanya berjarak hitungan meter.
"Generasi kita perlahan habis karena, miras dan seks bebas. Jika tempat-tempat tersebut tidak mendatangkan kebaikan, lebih baik ditutup saja demi menyelamatkan masa depan bangsa dan tanah ini," pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa desakan ini murni panggilan kemanusiaan, jauh dari tendensi politik praktis yang sempat memanas.(*)
Penulis: Kebagibui Deto
