 |
| Anggota MRP Papua Tengah Pokja Agama, Maria Gobai melakukan pertemuan bersama Sekda Kabupaten Paniai, Iriando Dien, Senin (29/9/2025), siang pukul 14.00 WIT, di Kantor Bupati Kabupaten Paniai, ruangan Sekda, Jalan Poros Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah (#TaDahNews-Deto) |
[Tabloid Daerah], Paniai -- Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Maria Gobai melakukan pertemuan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paniai, Iriando Dien.
Pertemuan tersebut pada Senin (29/9/2025), siang 14.00 waktu Papua, di Kantor Bupati Kabupaten Paniai, Ruangan Sekda, Jalan Poros Madi, Distrik Paniai Timur, Kaabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait kondisi keamanan masyarakat di wilayah setempat.
Dalam pertemuan itu, Maria Gobai menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai pengiriman pasukan non-organik ke berbagai daerah di Provinsi Papua Tengah, maupun Papua pada umumnya.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi terbuka kepada publik sebelum kedatangan pasukan, agar masyarakat tidak merasa takut, cemas, maupun mengalami trauma akibat pengalaman masa lalu.
“Kami menyampaikan resmi terkait kedatangan dan tugas pasukan yang dikirim, sehingga masyarakat bisa memahami tujuan keberadaan mereka,” ujar Maria Gobai.
Sekda Paniai, Iriando Dien, dalam kesempatan itu juga memberikan penjelasan bahwa pasukan non-organik yang ditempatkan di Paniai akan bertugas selama 10 bulan sesuai mandat yang diberikan.
Lebih lanjut, Maria Gobai menegaskan bahwa masyarakat Paniai berharap pemerintah pusat menarik kembali pasukan non-organik.
Menurutnya, langkah tersebut akan berdampak positif karena, dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memudahkan pemerintah daerah (Pemda) dalam merealisasikan visi-misi pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan.
“Ini merupakan aspirasi rakyat yang kami tampung saat penjaringan di Kabupaten Paniai. Kami mendorong agar MRP Provinsi Papua Tengah segera membahas aspirasi ini dalam rapat resmi, sehingga dapat melahirkan sebuah regulasi khusus daerah,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada rasa aman dan kesejahteraan masyarakat Papua.(*)
Kebagibui Deto
