 |
| Evaluasi DOB Provinsi Papua Tengah, Bagian Dari Kunker Komisi II DPR RI dan Dirjen OTDA (#Foto: Humas Setda Provinsi Papua Tengah) |
[Tabloid Daerah ], Timika -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, bersama Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Akmal Malik, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Pada Kunker tersebut, Zulfikar didampingi oleh jajarannya, dan Dirjen OTDA Kemendagri juga didampingi rombongannya, ini, dilaksanakan di salah satu Hotel di Timika, Jalan Budiutomo, Kamis (1/5/2025).
Zulfikar Arse Sadikin dalam sambutannya mengatakan, maksud dari Kunker hari ini merupakan tidak lanjut dari Kemendagri terkait evaluasi perkembangan DOB. Dan hasil dari evaluasi akan kembali dirapatkan dalam rapat DPR RI.
“Kami kesini bukan untuk tanya yang macam-macam, apalagi menguliti atau menghakimi, namun kami ingin lebih banyak mendengar yang sesungguhnya dan senyatanya yang terjadi di Papua Tengah. Agar kita bisa menindaklanjuti nanti pada saat rapat DPR RI untuk mengatasi apa yang berlangsung di Papua Tengah,” ujarnya.
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, untuk mendorong pelaksanaan Otsus di Papua Tengah, maka Kunker dilaksanakan, sehingga dapat didiskusikan evaluasi DOB.
“Kunker ini ikhtiar kita untuk melihat evaluasi DOB, dan saya melihat yang paling progresif adalah Papua Tengah,” ungkapnya.
Menurutnya keberhasilan sebuah sistem tergantung pada aktor ataupun leading sektor dari pimpinan. Dan di Papua Tengah telah terlihat capaian kinerjanya yang telah jalan 3 tahun.
”Kita hadir untuk berikan ruang kepada Gubernur dan jajarannya untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang telah berproses dan sementara berproses,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengungkapkan rasa bangganya atas Kunker yang dilakukan. Papua Tengah tergolong provinsi masih baru dan sementara sedang menjalani proses penting dalam pembangunan pondasi pemerintahan pelaksanaan pelayanan publik dan penataan kelembagaan.
“Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah, tapi juga dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dan pengawasan serta arahan dari DPR RI terkhusus Komisi II,” ucapnya.
Sebelumnya, kata Meki telah dilakukan rapat kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua serta Rapat Kerja Bupati se-Papua Tengah.
“Semoga dengan Kunker ini Komisi II bisa memberikan arahan sekaligus dukungan terhadap tantangan nyata yang kami hadapi baik dalam regulasi tata pemerintahan pelaksanaan Pemilu maupun pembangunan daerah ke depannya,” kata Meki.(*)
Melkianus Dogopia
