Foto: Seluruh Elemen Masyarakat, Organisasi, Komunitas, dan Rakyat Akar-Rumput Paniai Aksi Demo Damai Menolak Pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah.
FRONT PERSATUAN RAKYAT (FOPERA) PANIAI
“MENOLAK DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH”
Dan Segera Menyelesaikan Khasus Paniai Berdarah Melalui Makamah Internaional Sebagai Solusi Demokratis”
PERYATAAN SIKAP
Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi, Kabupaten, Kota yang selama ini yang di perjuangkan dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Terutama Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang tren di akhir-akhir ini yang notabenanya adalah hasil produksi Otonomi Khusus (Otsus) Jilid- II karena tidak terlepas dengan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 yang di paksakan oleh Jakarta untuk di terapkan di Papua.
Kebijakan pemekaran Elit Jakarta Dan Elit Politik Papua (Meepago) justru akan membuka gerbang kepentingan perluasan basis Invasi Militer, Transmigrasi, Investasi Asing dan perluasan budaya barat ke papua, Juga Memperluas Dan memperparah penderitaan, penyakit sosial Seperti, miras, lokalisai, judi dll yang tumbuh subur selama Ini. Melihat Kebijakan Negara Indonesia (Elit Nasional Dan Lokal) cenderung tanpa mempertimbangkan sudut pandang orang papua tentang pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), di Tanah Papua khusunya pemekaran provinsi papua tengah di areal meepago.
Maka dengan kecenderungan Elit Politik Jakarta bersama Elit Politik Papua Menjadi Konradiksi Pandangan Orang Paniai Dan Papua Karena Kebijakan Itu bukan murni apirasi orang paniai dan papua tetapi segelintir elit politik lokal yang mempunyai kepentingan Kedudukan, Kehormatan Dan Kekuasaan semata yang Menyesatkan.
Faktanya, selama ini orang paniai dan papua melihat dari dua provinsi “Papua dan Papua Barat” saja banyak merciptakan pelanggaran HAM di papua dan khususnya di paniai seperti; paniai berdarah 08 Desember 2014 yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum. orang paniai dan papua memandang pemekaran sebagai terminal pemusnahan ras dan etnis orang asli paniai dan papua. ketika pemekaran di mekarkan akan ada kodim, kodam, batalyon, polda, koramil dan perluasan basis militer lainnya akan terjadi di papua, militer salah satu pelaku kekerasan terbesar di papua dan kita bisa lihat fakta hari ini, (67 ribuh penggungsi tercipta) di nduga, intan jaya, oksibil kiwirok, maybrad, yahukimo, dan puncak jaya akibat dari pada penggiriman militer sampai operasi TNI-PORLI Indonesia.
Karena, pemekaran daerah otonomi baru (DOB) provinsi papua tengah, merupakan instrument politik peca belah sesama orang papua dan pemekaran alat diskriminasi rasial sesama rakyat pribumi papua. Pemekaran Instrument Jakarta Untuk Menghancurkan Eksistensi kehidupan orang papua serta menghancurkan sumber daya alam. pemekaran juga menambahkan benih-benih diatas penderitaan, kemiskinan, kelaparan dan pembodoan diatas penderitaan dan jurang peraliaan dalam badai sunami kemanusian.
Maka “Front Persatuan Rakyat (FOPERA) Paniai” dengan gempuran politik dibahwa benderah panji kemanusian. kami nyatakan sikap dengan tegas bahwa;
1. Menolak Dengan Tegas Produk Jakarta Tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Dob), Diatas Tanah Papua!
2. Kami Rakyat Papua Di Paniai Menolak Dengan Tegas Daerah Otonomi Baru (Dob) Provinsi Papua Tengah
3. Menolak Dan Hentikan Sikap Bupati-Bupati Meepago Yang Saling Bertikai Merebutkan Ibu Kota, Sebab Rakyat Papua Di Meepago Menolak Pemekaran.
4. Segera Hentikan Upaya Bupati Paniai dalam memperjuangkan pemekaran provinsi Papua tengah
5. Menolak Otsus Jilid II
6. Menolak Dengan Tegas Atas Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 Tahun 2021 Atas Pemaksaan Jakarta Menerapkan Di Papua!
7. Buka Ruang Demokrasi Seluas-Luasnya Di Tanah Papua
8. Mengutuk Tindakan Pembumkaman Ruang Demokrasi Pasca Aksi Tolak Daerah Otonomi Baru
9. Segera Bebaskan Jubir PRP Victor Yeimo Dan 8 Tapol Dirutan Polda Papua Tanpa Syarat
10. Segera Menarik Militer Organic Dan Non-Organik Dari Beberapa Daerah Konflik Yaitu; Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat, Yahukimo, Puncak Jaya Dan Seluruh Papua.
11. Segera hentikan eksploitasi PT.Blok Wabu di Intan Jaya
12. Mendesak Kepada Elit Politik Papua, Segera Cabut Surat Perijinan Pertambangan Khasus Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pt.Blok Wabu Dari Intan-Jaya Papua
13. Segera Membuka Ruang Demokrasi Seluas Luasnya
14. Segera Membuka Akses Untuk Komisi Tinggi Dewan HAM PBB, Datang Ke Papua Guna Investigasi Persoalan Pelanggaran HAM Di Papua! Yang di mediasi ooleh PBB
15. Hentikan Konflik Bersenjata di Papua Barat dan segera gelar dialog
16. Segera Membuka Akses Jurnalis Asing Untuk Liput Situyasi Papua
17. Kami Menolak dengan Tegas; DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH” Segera Menyelesaikan Khasus Paniai Berdarah Melalui Makamah Internaional Sebagai Solusi Demokratis”
Demikian Peryataan Sikap ini Kami sampaikan, atas perhatian dan dapat melakukan sebagai mana mestinya untuk membangun wajah baru di Papua.diucapkan terimakasi.
Paniai, 14 Maret 2022
Penangunjawab
Front Persatuan Rakyat (FOPERA) Paniai
