Iklan

iklan

Gereja Besar Belum Tentu Mandiri! Yance Nawipa Tawarkan Transformasi Kepemimpinan KINGMI 2026–2031

Tabloid Daerah
11.19.2026 | 8:54:00 AM WIB Last Updated 2026-11-19T07:54:53Z
iklan
Pdt. Dr Yance Nawipa saat sampaikan sambutan di dampingi moderator Dr. Agus sumule, Rabu (18/11/2026). /Ist.

[Tabloid Daerah], Manokwari -- Besarnya jumlah jemaat dan luasnya struktur organisasi belum otomatis menjamin sebuah gereja mandiri, profesional, dan mampu menjalankan pelayanan secara berkelanjutan.

Tantangan inilah yang menjadi perhatian Pdt. Yance Nawipa, MA., M.Th., dalam menawarkan gagasan transformasi kepemimpinan dan tata kelola Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.

Gagasan tersebut disampaikan Yance dalam Seminar Pleno Konferensi Sinode (KONSIN) XII KINGMI di Manokwari, Papua Barat, Rabu (18/11/2026), melalui materi bertajuk “Model Kepemimpinan Provider dan Manajemen Organisasi Menuju Kemandirian Gereja".

Dalam pemaparannya, Yance menegaskan bahwa masa depan KINGMI tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan jumlah jemaat dan perluasan struktur organisasi.

Gereja membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyediakan kebutuhan pelayanan, mengembangkan sumber daya manusia, membangun sistem organisasi yang sehat, serta memastikan keberlanjutan pelayanan.

Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah "Provider Leadership" atau kepemimpinan penyedia.

Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak hanya bertugas memberikan instruksi, tetapi juga memastikan tersedianya visi, sumber daya, fasilitas, pembinaan kapasitas, perlindungan, kesempatan, dan solusi bagi orang-orang yang dipimpinnya.

Yance mengajak para pemimpin KINGMI kembali memahami teladan Yesus Kristus sebagaimana tertulis dalam Matius 20:25–28.

Dalam ajaran tersebut, kebesaran seorang pemimpin tidak diukur dari kekuasaan atau kedudukan, melainkan dari kesediaannya melayani orang lain.

Ia memperkenalkan delapan dimensi Provider Leadership, yakni; "Vision Provider, Spiritual Provider, Resource Provider, Capacity Provider, Solution Provider, Protection Provider, Opportunity Provider," dan "Sustainability Provider".

Kedelapan dimensi itu menempatkan pemimpin sebagai sosok yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan strategis pelayanan sekaligus membuka ruang bagi jemaat dan para pelayan Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang.

Dalam konteks pelayanan KINGMI, pendekatan tersebut dinilai penting karena kondisi jemaat sangat beragam.

Ada jemaat di perkotaan, wilayah pesisir, pegunungan, pedalaman, hingga daerah pelayanan yang masih terbatas fasilitasnya.

Karena itu, pemimpin gereja tidak cukup hanya memberikan arahan dari kantor Sinode.

Mereka harus memahami persoalan nyata di lapangan dan menghadirkan solusi sesuai kebutuhan jemaat.

“Jangan menjadi pemimpin yang membuat orang lain bergantung kepada kita. Jadilah pemimpin yang membuat orang lain mampu bertumbuh, berkembang, dan melayani,” jelas Yance.

Tiga Pilar Kemandirian KINGMI

Lebih jauh, Yance menawarkan tiga pilar utama yang perlu diperkuat untuk membangun kemandirian gereja, yakni mandiri teologi, mandiri daya, dan mandiri dana.

Pertama, mandiri teologi:

KINGMI perlu memiliki fondasi iman yang kuat, pemahaman Alkitab yang bertanggung jawab, serta kemampuan mengembangkan pendidikan teologi dan pelayanan kontekstual Papua yang tetap berakar pada kebenaran Alkitab.

Kemandirian ini juga membutuhkan tenaga pengajar, pendeta, dan pelayan Tuhan yang kompeten serta memperoleh pembinaan secara berkelanjutan.

Kedua, mandiri daya atau sumber daya manusia:

Gereja perlu mempersiapkan generasi penerus melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan, pendataan tenaga pelayanan, peningkatan kompetensi, dan kaderisasi.

Menurut gagasan tersebut, gereja tidak boleh hanya mencari orang untuk mengisi jabatan ketika dibutuhkan.

Gereja harus membentuk dan mempersiapkan orang-orang yang mampu menjalankan tanggung jawab pelayanan.

Ketiga, mandiri dana:

Gereja perlu membangun kemampuan mengelola keuangan secara transparan, produktif, dan berkelanjutan.

Yance mendorong pengembangan potensi ekonomi jemaat melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, koperasi, dan berbagai unit usaha produktif lainnya.

Namun, kemandirian dana bukan berarti seluruh beban pembiayaan harus dialihkan kepada jemaat yang secara ekonomi masih lemah.

Sebaliknya, gereja perlu mengembangkan potensi dan sumber daya yang tersedia agar mampu menopang pelayanan secara berkelanjutan.

Tata Kelola dan Keuangan Harus Transparan

Selain kepemimpinan, pembenahan manajemen organisasi menjadi perhatian penting dalam materi tersebut.

Yance mengangkat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi bersama, mulai dari pemahaman terhadap AD/ART, pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi antartingkatan organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan, hingga kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan.

Ia menekankan bahwa organisasi yang sehat tidak boleh hanya bergantung pada kebiasaan atau figur pemimpin tertentu.

KINGMI membutuhkan sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang jelas.

Dalam pengelolaan keuangan, dana gereja harus dipertanggungjawabkan melalui perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, bukti transaksi, laporan berkala, serta mekanisme pemeriksaan dan evaluasi.

Pesan yang ditekankan dalam materi tersebut adalah bahwa uang gereja merupakan amanah Tuhan dan milik pelayanan bersama, bukan milik pribadi pemimpin atau pengurus.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak sekadar menjadi urusan administrasi, tetapi juga mencerminkan integritas kepemimpinan dan tanggung jawab pelayanan.

Roadmap Transformasi KINGMI 2026–2031

Agar gagasan perubahan tidak berhenti sebagai wacana seminar, Yance turut menawarkan rancangan peta jalan atau "roadmap" implementasi Provider Leadership KINGMI untuk periode 2026–2031.

Tahap awal pada 2026 diarahkan pada konsolidasi organisasi melalui pemetaan kondisi kelembagaan, evaluasi AD/ART, pendataan sumber daya manusia, serta evaluasi administrasi dan keuangan.

Pada 2027, fokus diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan, peningkatan kualitas pengurus, standardisasi administrasi, dan penguatan pendidikan teologi.

Memasuki 2028, perhatian ditujukan pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi jemaat.

Selanjutnya, 2029 menjadi tahap percepatan kemandirian melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, kemitraan strategis, dan penguatan sumber daya pelayanan.

Pada 2030, penguatan sistem tata kelola, pengawasan keuangan, regenerasi, serta evaluasi pencapaian program menjadi prioritas.

Puncaknya pada 2031, dilakukan pengukuran hasil kemandirian, evaluasi seluruh tingkatan organisasi, dokumentasi praktik baik, dan penetapan arah kepemimpinan periode berikutnya.

Yance juga mengusulkan matriks pengukuran kemandirian Klasis dan Jemaat berdasarkan empat indikator utama, yakni teologi, sumber daya manusia, keuangan, dan organisasi.

Penilaian menggunakan skala 1 sampai 5, mulai dari kondisi belum tersedia hingga mandiri, berkelanjutan, dan dapat menjadi contoh bagi yang lain.

Roadmap tersebut merupakan rancangan konseptual yang ditawarkan untuk dibahas dan disesuaikan dengan keputusan resmi Konferensi Sinode.

Gereja Harus Hadir Menjawab Persoalan Papua

Bagi Yance, kemandirian gereja tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan internal organisasi.

KINGMI juga harus memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat Papua.

Dengan merujuk pada Matius 5:9, tentang orang-orang yang membawa damai, ia menempatkan gereja sebagai institusi yang harus hadir di tengah berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan.

Gereja diharapkan menjadi ruang dialog, pembawa perdamaian, pembela martabat manusia, pelopor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta pendamping masyarakat yang terdampak konflik.

Dalam hubungan dengan pemerintah, gereja juga diharapkan menjadi mitra yang konstruktif, independen, dan kritis, dengan tetap berlandaskan kebenaran serta keadilan.

Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, Yance mengajukan sepuluh rekomendasi strategis untuk dipertimbangkan dalam KONSIN XII.

Rekomendasi itu mencakup penerapan Provider Leadership sebagai kerangka pembinaan kepemimpinan, evaluasi dan penegakan AD/ART, penataan struktur organisasi, standardisasi administrasi, transparansi keuangan, peningkatan pendidikan teologi, penguatan kaderisasi, pengembangan ekonomi jemaat, penyusunan instrumen pengukuran kemandirian, serta pembentukan tim penyusun roadmap dan evaluasi tahunan.

Seluruh usulan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan kerja yang lebih sinergis antara Sinode, Perwakilan Sinode, Klasis, Jemaat, dan Pos Pelayanan Kampung, dengan tetap mengacu pada AD/ART serta keputusan resmi gereja.

Pada akhirnya, gagasan transformasi yang ditawarkan Yance membawa pesan mendasar bagi perjalanan KINGMI: perubahan organisasi harus dimulai dari perubahan karakter dan cara kerja para pemimpinnya.

Jabatan harus dipandang sebagai amanah, bukan kekuasaan.

Jemaat harus ditempatkan sebagai pelaku pelayanan, bukan sekadar penerima. Sementara keuangan harus menjadi alat untuk mendukung pelayanan, bukan tujuan organisasi.

KINGMI diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi gereja yang besar secara jumlah, tetapi juga kuat dalam iman, unggul dalam kualitas sumber daya manusia, sehat dalam tata kelola, mandiri secara ekonomi, serta hadir membawa damai bagi masyarakat Papua.

“Dipanggil untuk Melayani. Diperlengkapi untuk Memberdayakan. Diutus untuk Membawa Damai."(*)




Penulis: Kebagibui Deto
Baca Juga
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Gereja Besar Belum Tentu Mandiri! Yance Nawipa Tawarkan Transformasi Kepemimpinan KINGMI 2026–2031
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan

Trending Now

iklan
iklan
iklan

Iklan

iklan