Iklan

iklan

Green Papua Kolektif Nabire Gelar Mimbar Bebas 21 November, Soroti Ekosida, Militerisasi, dan Pelanggaran HAM

Yohanes Dogopia
11.18.2026 | 4:40:00 PM WIB Last Updated 2026-11-18T22:41:25Z
iklan
BPH Green Papua Kolektif Kota Nabire usai memberikan surat pemberitahuan di Kantor Polres Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/11/2026). /TaDahnews - YD

[Tabloid Daerah], Nabire -- Isu kerusakan lingkungan, ancaman terhadap tanah adat, kehadiran militer, dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan dalam rencana Aksi Mimbar Bebas yang akan digelar Badan Pengurus Harian (BPH) Green Papua Kolektif Kota Nabire, Sabtu (21/11/2026).

Mengangkat tema, "Papua Darurat Ekosida, Militer dan HAM", aksi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada 21 November 2026.

BPH Green Papua Kolektif Kota Nabire usai memberikan surat pemberitahuan di Kantor Polres Nabire, Papua Tengah, Sabtu (21/11/2026). /TaDahnews - YD


Koordinator Lapangan, Amsal You, mengatakan pihaknya telah memasukkan surat pemberitahuan aksi ke Kantor Kepolisian Resor (Polres) Nabire pada, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 09.30 waktu Papua.

Surat pemberitahuan tersebut diterima secara resmi oleh Kepala Bagian Intelkam Polres Nabire.

Melalui imbauan umum yang disebarkan di Kota Nabire, Amsal mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergabung dan menyuarakan berbagai persoalan lingkungan serta kemanusiaan yang menjadi perhatian mereka.

"Kami mengundang kepada semua komponen rakyat dapat bergabung dalam rencana Aksi Mimbar Bebas," pinta Amsal You.

Ia menjelaskan, ekosida merupakan tindakan atau proses perusakan lingkungan hidup secara besar-besaran yang, menurut pandangannya, berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan investasi, perkebunan kelapa sawit, proyek strategis nasional, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Green Papua menilai berbagai aktivitas tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan hidup, ruang hidup masyarakat, serta hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.

"Ekosida merupakan, sebuah proses yang dibuat untuk menghancurkan atau memusnahkan lingkungan hidup secara besar-besarnya. Itu dilakukan untuk pembukaan lahan baru oleh pemodal dalam hal investasi sawit, proyek strategi nasional yang bertolak belakang dengan kehidupan rakyat, dan eksploitasi sumber daya alam. Itu termasuk membunuh pemilik lahan adat setempat," tandasnya.

Selain persoalan lingkungan, Green Papua Kolektif juga mengangkat isu kehadiran aparat militer di wilayah-wilayah adat. Menurut Amsal, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian.

Pasalnya, Green Papua menilai terdapat peningkatan risiko konflik dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat.

Ia menyebut masyarakat adat kerap berada dalam posisi berhadapan dengan aparat keamanan ketika terjadi persoalan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan investasi berskala besar.

"Masyarakat adat kerap kali diperhadapkan dengan kehadiran Militer Indonesia dalam hal perampasan lahan adat, entah secara terstruktur-sistemis, dan bahkan secara membabi buta dalam tindakan operasi militer tersebut," jelasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Green Papua Kolektif mengajak masyarakat menjadikan Mimbar Bebas sebagai ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, merespons ketidakadilan, serta menyuarakan persoalan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 waktu Papua hingga selesai, bertempat di samping Pasar Karang, area Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Dalam imbauannya, panitia menyebut Mimbar Bebas sebagai panggung rakyat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai mengancam lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat Papua.

Seruan "Selamatkan Tanah Air dan Bebaskan Rakyat Papua" menjadi pesan utama yang disampaikan dalam ajakan tersebut.

Melalui aksi ini, Green Papua Kolektif berharap semakin banyak masyarakat memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, serta persoalan HAM di Tanah Papua, maka dampak penyelamatan dirasakan pula rakyat dan sesama kita.

Seluruh rangkaian kegiatan direncanakan berlangsung dalam bentuk Mimbar Bebas sebagai ruang penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat. (#YD)





Editor: Kebagibui Deto
Baca Juga
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Green Papua Kolektif Nabire Gelar Mimbar Bebas 21 November, Soroti Ekosida, Militerisasi, dan Pelanggaran HAM
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan

Trending Now

iklan
iklan
iklan

Iklan

iklan