 |
| Front Anti Militerisme dan Investasi menggelar aksi protes keras terhadap pelaksanaan Seminar Nasional bertajuk, "Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua" yang berlangsung di HS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Rabu (21/10/2026) siang. /Ist. |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Gelombang penolakan terhadap pemanfaatan dan pengerukan sumber daya alam di Tanah Papua kembali memuncak di ibu kota.
Front Anti Militerisme dan Investasi menggelar aksi protes keras terhadap pelaksanaan Seminar Nasional bertajuk, "Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua" yang berlangsung di HS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Rabu (21/10/2026) siang.
Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama PT Freeport Indonesia bersama sejumlah perusahaan besar tersebut dinilai bukan sebagai forum pembangunan, melainkan bentuk legitimasi baru atas penguasaan ruang hidup rakyat Papua.
Massa Front Anti Militerisme dan Investasi secara tegas menyuarakan bahwa agenda-agenda diskusi tingkat tinggi yang digelar di hotel mewah Jakarta sering kali mengabaikan fakta lapangan.
Mereka menilai kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melanjutkan penjajahan ekonomi dan perusakan lingkungan di Papua.
Eksploitasi mineral dan migas berkedok "akselerasi pembangunan" dinilai menjadi dalang utama hancurnya ruang hidup masyarakat adat serta merenggut hak-hak mendasar manusia Papua.
Aksi pembubaran dan protes tersebut diwarnai orasi dari salah satu peserta aksi yang mewakili suara rakyat Papua.
Tanpa sekat akademis, ia menyuarakan jeritan penderitaan yang dialami warga di tingkat tapak akibat kebijakan investasi yang dirancang di Jakarta.
"Di sini saya bukan seorang profesor, saya bukan doktor, saya bukan juga filsuf. Tapi saya datang dari akar rumput Papua yang mengalami penderitaan dari hasil pembahasan ini," tegasnya di tengah aksi protes.
Ia menambahkan bahwa sikap pemerintah pusat dan korporasi skala besar selama ini memperlihatkan bias ketidakadilan yang mendalam terhadap keberadaan manusia Papua itu sendiri.
"Ini bukti nyata bahwa Jakarta tidak memandang Papua sebagai subjek, kalian tidak membicarakan manusianya... Mata Jakarta ke Papua hanya tertuju kepada sumber daya alam, dan saya sangat kecewa bergabung dengan Indonesia," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara seminar maupun manajemen PT Freeport belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi penolakan dan tuntutan yang dilayangkan oleh Front Anti Militerisme dan Investasi.(*)
Penulis: CR
Editor: Kebagibui Deto
