Iklan

iklan

Gubernur Papua Tengah Mengakui Delapan Kepala Suku sebagai Mitra Adat dalam Pembangunan, Ini Tanggapan Melkias Muyapa

Jeri Kogopa
9.20.2026 | 9:35:00 AM WIB Last Updated 2026-10-21T00:36:28Z
iklan
Pengakuan tersebut disampaikan dalam pertemuan akbar yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Nabire, Kamis (18/9/2026). /TaDahnews.com - JK

[Tabloid Daerah], Nabire -- Delapan kepala suku besar di Provinsi Papua Tengah menyatakan pengakuan terhadap Gubernur Papua Tengah sebagai mitra adat pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.

Kesepakatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan para pemimpin adat di wilayah itu.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam pertemuan akbar yang berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa, Nabire, Kamis (18/9/2026).

Delapan kepala suku yang hadir mewakili Suku Mee, Suku Moni, Suku Wolani, Suku Lani, Suku Wate, Suku Damal, Suku Amungme, dan Suku Kamoro.

Tokoh adat senior, Melkias Muyapa, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyebut kesepakatan tersebut sebagai babak baru dalam hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah di Papua Tengah.

“Selama ini kami suku-suku sering berbeda pendapat, tetapi hari ini kami delapan kepala suku sepakat mengakui Gubernur sebagai bapak pembangunan Papua Tengah. Ini sejarah baru. Kami akan kawal pembangunan bersama pemerintah,” ujar Melkias.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi para kepala suku untuk turut mengawal jalannya pembangunan bersama pemerintah, dengan tetap memperhatikan peran dan aspirasi masyarakat adat.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh delapan kepala suku tersebut.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.

“Kami tidak bisa membangun tanpa dukungan adat. Papua Tengah dibangun dengan hati dan dengan budaya,” kata Gubernur.

Ia juga berjanji akan melibatkan tokoh-tokoh adat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan tradisi bakar batu sebagai simbol persatuan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal penguatan kemitraan antara pemerintah dan delapan kelompok masyarakat adat dalam mengawal pembangunan di Provinsi Papua Tengah.(#JK)




Editor: Kebagibui Deto
Baca Juga
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Gubernur Papua Tengah Mengakui Delapan Kepala Suku sebagai Mitra Adat dalam Pembangunan, Ini Tanggapan Melkias Muyapa
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan

Trending Now

iklan
iklan
iklan

Iklan

iklan