 |
| Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, Selasa (29/9/2026). /Ist. |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengakui masih menghadapi persoalan akurasi data Orang Asli Papua (OAP).
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan memastikan berbagai program khusus bagi OAP tepat sasaran.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memerintahkan Biro Pemerintahan melakukan rekrutmen petugas lapangan yang akan ditugaskan melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data OAP di delapan kabupaten.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, mengatakan rekrutmen tersebut dilakukan karena, pemerintah membutuhkan data OAP yang benar-benar akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Pemerintah kesulitan menentukan arah kebijakan yang terukur terhadap Orang Asli Papua karena belum memiliki data yang akurat,” kata Emanuel dalam siaran pers yang diterima TaDahnews.com, Selasa (29/9/2026), sore.
Menurutnya, persoalan data selama ini menjadi salah satu kendala dalam menentukan program yang diperuntukkan bagi OAP. Pemerintah memiliki berbagai program khusus, namun ketidakakuratan data dapat menyebabkan pelaksanaan program dan bantuan tidak sesuai dengan sasaran yang dituju.
Pendataan Harus Berbasis Verifikasi, Bukan Perkiraan
Emanuel menegaskan petugas yang nantinya direkrut tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.
Tujuannya memastikan jumlah dan sebaran OAP benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan rekrutmen petugas ini supaya melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data OAP yang benar-benar akurat. Tidak kira-kira,” tegasnya.
Pemerintah berharap para petugas yang terpilih menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi basis pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Data tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai jumlah OAP dan sebarannya di setiap wilayah Papua Tengah.
Delapan Kabupaten Jadi Sasaran Pendataan
Pendataan akan dilakukan di delapan kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Tengah.
Kedelapan daerah tersebut yakni Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Mimika.
Pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah dan sebaran OAP pada masing-masing kabupaten.
Data tersebut dinilai penting karena setiap kebijakan khusus yang menyasar OAP membutuhkan basis data yang dapat diverifikasi.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan OAP
Emanuel menegaskan bahwa kebutuhan terhadap data OAP bukan sekadar persoalan administrasi.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan sekaligus merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua kebijakan khusus, butuh data OAP yang akurat. Tanpa verifikasi dan validasi, pemerintah akan kesulitan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam mengemas program untuk OAP,” ujarnya.
Karena itu, proses pendataan akan diarahkan untuk menghasilkan data yang telah melalui tahapan verifikasi dan validasi, bukan sekadar angka administratif.
Rekrutmen Sekaligus Membuka Lapangan Kerja
Selain kebutuhan pemerintah terhadap data OAP, proses rekrutmen petugas lapangan tersebut juga disebut memiliki dampak lain, yakni membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Para petugas yang direkrut akan terlibat langsung dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi OAP di lapangan.
“Di sisi lain, perekrutan petugas pendataan ini juga membuka lapangan kerja bagi para pengangguran untuk ikut serta dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data OAP,” kata Emanuel.
Dengan demikian, rekrutmen tersebut diarahkan untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus: memperbaiki basis data OAP sebagai dasar kebijakan pemerintah dan membuka kesempatan kerja melalui proses pendataan di delapan kabupaten.(*)
Penulis: Ril.
Editor: Dani M. Badii
Editor: Dani M. Badii
