 |
| Tiga Fenomena Alam menyerang Papua, mulai dari Kekeringan, Kebakaran, dan Embun Es. /ist. |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendesak Presiden RI segera menghentikan seluruh Proyek Strategis Nasional berbasis pembukaan hutan adat guna memitigasi dampak krisis iklim El Nino 2026 yang kian melumpuhkan Tanah Papua.
Papua sedang tidak baik-baik saja, langitnya yang biasa basah, kini menyuguhkan kemarau panjang yang mencekik.
Di tengah amuk fenomena iklim El Nino 2026 yang kian ekstrem, suara lantang muncul dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, secara resmi melayangkan desakan keras kepada Presiden RI dan pemerintah daerah bahwa hentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membabat hutan adat Papua.
Dalam siaran pers yang diterima TaDahnews.com, pada Minggu (23/8/2026), koalisi menilai pemerintah pusat maupun daerah gagap menghadapi bencana.
Mereka dianggap abai menjalankan mandat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Mitigasi macet, peringatan dini pun sunyi, padahal, BMKG sudah mewanti-wanti sejak Juli 2026 lalu, bahwa El Nino tahun ini berada pada level sangat kuat.
Dampaknya nyata dan memilukan, Di Papua Tengah, air Danau Paniai menyusut drastis, mengancam urat nadi kehidupan masyarakat lokal.
Sementara di Merauke dan Mappi, api melalap lebih dari 25 ribu hektare lahan.
Asap mengepung Nabire, memangkas jarak pandang hingga tersisa puluhan meter saja. Napas warga tersumbat, ruang gerak pun terbatas.
Kondisi di Asmat tak kalah getir, Krisis air bersih di sana begitu parah hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus tutup sementara.
Ironisnya, program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang pemerintah terpaksa lumpuh akibat ketiadaan air.
Di dataran tinggi seperti Puncak dan Lanny Jaya, fenomena ganjil terjadi, hujan es dan embun salju menghancurkan ratusan hektare tanaman warga, hingga gagal panen kini menjadi momok nyata.
"Masyarakat Adat Papua selama ini telah melestarikan dan menjaga wilayah pemetaan ruang tradisional serta tempat sakral demi melindungi bumi. Namun, tradisi dan ruang hidup tersebut kini terancam hilang akibat pembongkaran hutan demi ekspansi PSN," tegas koalisi dalam pernyataan tertulisnya.
Bagi koalisi, melanjutkan PSN di tengah krisis iklim adalah bunuh diri ekologis.
Hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan pemanasan global justru diratakan demi proyek ambisius.
Oleh karena itu, mereka menuntut lima poin krusial, termasuk pembatalan SK Bupati Merauke terkait kelayakan lingkungan jalan PSN di PTUN Jayapura, serta pembentukan Tim Penanggulangan Bencana khusus.
Seruan ini didukung oleh barisan panjang organisasi sipil, mulai dari LBH Papua, KontraS Papua, PAHAM Papua, hingga komunitas Tong Pu Ruang Aman.
Mereka sepakat bahwa tanpa penghentian PSN dan perlindungan hutan adat, Papua hanya akan menjadi panggung bencana yang tidak berkesudahan bagi penghuninya.(*)
Penulis: SP
Editor: Dani M. Badii
Editor: Dani M. Badii
.jpeg)
.jpeg)
