.jpeg) |
| Jubir Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, didampingi Abeth Abraham Youw, saat melakukan Jumpa Pers, Sabtu (22/8/2026), sore pukul 16.00 waktu Papua, di Nabire, Papua Tengah. /TaDahnews.com-Yohanes Dogopia |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan hierarki penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memosisikan pemerintah kabupaten sebagai komandan utama di lapangan, sementara pihak provinsi bersiaga memberikan dukungan penuh.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Papua Tengah memasuki fase krusial.
Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua Tengah, Emanuel Youw, saat melakukan Jumpa Pers, Sabtu (22/8/2026), sore pukul 16.00 waktu Papua, di Nabire, Papua Tengah, menyatakan bahwa dalam struktur penanganan bencana, pemerintah kabupaten tidak boleh berpangku tangan.
Kabupaten adalah pemilik wilayah sekaligus pelaksana utama yang memegang kendali operasional saat api mulai melahap lahan.
Provinsi, menurutnya, hadir untuk menutup celah kekurangan armada maupun logistik yang tidak sanggup diatasi oleh daerah.
Emanuel meluruskan persepsi yang keliru mengenai tanggung jawab penanganan di lapangan.
"Kabupaten itu komandan lapangan. Pemerintah provinsi itu mereka me-backup, memberi penguatan, yang kurang di mana di backup. Sampai provinsi juga sudah tidak lagi mampu menanggulangi, itu baru minta tambahan dari pemerintah pusat. Itu dia punya hierarkinya, ada tingkatan penanganannya," jelas Emanuel You.
Ia menekankan bahwa koordinasi harus berjalan sesuai urutan, kabupaten bergerak terlebih dahulu dengan seluruh sumber daya yang ada, baru kemudian mengajukan permohonan bantuan ke tingkat provinsi jika eskalasi meningkat.
“Jadi tidak bisa langsung kebakaran, baru bilang ‘woi provinsi kamu di mana’, itu salah. Itu wilayahnya kabupaten. Kabupaten sudah tidak bisa, itu baru provinsi backup. Bukan ambil alih, tapi backup,” pintanya.
Ia mencontohkan langkah Pemprov yang telah menerjunkan armada pemadam kebakaran ke Nabire untuk memperkuat tim kabupaten yang kewalahan akibat keterbatasan unit.
“Karena kabupaten mengalami kekurangan damkar, provinsi mengambil langkah pengerahan aset untuk membantu dan memberikan penguatan kepada pemerintah kabupaten dalam memadamkan api,” ujar Emanuel.
Data terbaru dari BMKG per 21 Agustus 2026 menunjukkan sebaran api yang mengkhawatirkan di delapan kabupaten.
Nabire menjadi wilayah paling terdampak dengan 279 titik api. Disusul oleh Dogiyai dengan 72 titik, Paniai 54 titik, Puncak 45 titik, Intan Jaya 44 titik, Deiyai 11 titik, serta Puncak Jaya 7 titik. Sejauh ini, hanya Mimika yang masih mencatatkan nol titik api.
Merespons ancaman serius ini, Gubernur Papua Tengah telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla melalui SK Nomor, 100.3.3.1/144 Tahun 2026.
Gubernur akan memimpin langsung satgas ini melalui rapat zoom meeting guna memastikan jalur komando tetap solid.
“Gubernur selaku Ketua Satgas akan memimpin rapat zoom meeting pada hari Minggu, 23 Juni, bersama para bupati selaku Ketua Satgas di delapan kabupaten. Rapat ini dilaksanakan untuk koordinasi sekaligus memastikan langkah-langkah awal tanggap darurat yang dilakukan setiap kabupaten,” tambahnya.
Rencana pendistribusian obat-obatan, pengerahan tenaga medis, hingga pergerakan armada ke titik-titik panas akan segera difinalisasi setelah laporan teknis dari masing-masing bupati diterima oleh provinsi.
Di tengah kepungan api, tantangan alam lain muncul di Distrik Gome, Kabupaten Puncak.
Laporan masuk mengenai bencana kekeringan akibat fenomena embun es yang membuat komoditas pangan warga, seperti ubi dan keladi, mengering dan gagal panen.
Masalah ini dijadwalkan masuk dalam agenda prioritas rapat koordinasi mendatang.
Emanuel mengingatkan bahwa menjaga hutan bukan sekadar tugas administratif, melainkan urusan keberlangsungan hidup.
"Kalau kita merasa hutan dan lahan itu sebagai noken kehidupan, maka kewajiban kita harus jaga dan lestarikan dia. Kau kasih habis hutan dan lahan, berarti kau bunuh diri sendiri. Pemprov dalam semua aspek pembangunan sifatnya mem-backup, namun pemilik rumah wajib hukumnya untuk memadamkan api dan menjaga rumahnya. Kuncinya adalah koordinasi harus aktif dan tidak boleh miss dan provinsi pasti bantu,” pinta Emanuel.
Hutan adalah noken kehidupan bagi masyarakat Papua.
Membiarkan hutan habis terbakar sama saja dengan merusak masa depan sendiri. Kesadaran kolektif warga dan ketajaman koordinasi antarpejabat menjadi kunci agar api tidak semakin meluas.(#YD)
Editor: Kebagibui Deto
.jpeg)
