 |
| Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (28/11/2025). (#Istimewa) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk segera menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak, khususnya di Distrik Kapiraya. Pemprov akan membentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait guna menyelesaikan pertikaian antarwarga yang dinilai telah meresahkan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (28/11/2025).
Lambertus menjelaskan, tim yang dibentuk nantinya akan melibatkan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten terkait, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta unsur perempuan. Tim ini akan turun langsung ke lokasi konflik untuk melakukan mediasi dan penyelesaian secara komprehensif.
“Kami akan membentuk tim dan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara warga Timika dengan Puncak, Timika dengan Deiyai, serta Dogiyai. Tidak ada waktu lagi, persoalan ini harus segera dituntaskan,” tegas Lambertus.
Ia menekankan pentingnya menciptakan situasi aman dan damai, terlebih menjelang perayaan Natal. Menurutnya, suasana kondusif sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat menyambut kelahiran Kristus dengan penuh ketenangan dan sukacita.
“Daerah ini harus aman dan tenang agar masyarakat dapat menerima Natal dengan damai. Pemerintah Provinsi tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Semua suku, seperti Mek, Kombanter, Damal, dan lainnya, akan dilibatkan dalam penyelesaian ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah, Albertus Adii, ST, M.Si, turut menyampaikan imbauan agar seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis yang berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan sosial.
Albertus mengungkapkan, sejumlah informasi terkait konflik di Kapiraya antara warga Deiyai dan Timika telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah meminta seluruh kelompok yang bertikai untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi.
“Kami mengimbau agar semua tindakan yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat segera dihentikan. Ini sudah memasuki suasana Natal, mari kita jaga kedamaian dan ketertiban bersama,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Gubernur Papua Tengah bersama jajaran akan melakukan kunjungan langsung ke daerah konflik untuk bertemu masyarakat dan melakukan dialog serta negosiasi sebagai upaya penyelesaian damai.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memulihkan situasi keamanan di wilayah Kapiraya dan sekitarnya, serta memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan secara damai, rukun, dan harmonis.
“Mari hentikan pertikaian antar kelompok, antar marga, dan antar suku. Ciptakan suasana damai agar perayaan Natal dapat dijalani dengan penuh sukacita dan kasih,” pungkas Albertus.(*)
Admin
