Iklan

iklan

SPM Papua Tengah Gelar Panggung Rakyat: Serukan Delapan Tuntutan Aspirasi

Tabloid Daerah
8.03.2025 | 8:30:00 AM WIB Last Updated 2025-08-03T07:04:56Z
iklan
SPM Provinsi Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di Pantai Wokimanur, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (2/8/2025) siang sampai sore (#TaDahNews)


[Tabloid Daerah], Nabire -- Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa (SPM) Provinsi Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas.
‎Mimbar Bebas itu disebut Panggung Rakyat, digelar di Pantai Wokimanur, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (2/8/2025) siang sampai sore.
‎Panggung Rakyat itu mengusung tema, "Selamatkan Tanah dan Manusia Papua". 
‎SPM membawakan aspirasi di dalamnya delapan tuntutan dari tiga tuntutan utama.
‎"Tolak Daerah Otonomi Baru (DOB), Tolak Investasi yang Merusak Lingkungan dan Sosial Budaya, dan Tolak Militerisme di seluruh Tanah Papua," pungkas Koordinator Lapangan (Koorlap), Son Goo, saat menemui TaDahNews.com, di depan Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), Kalibobo, Kota Nabire, Sabtu (2/8/2025), malam.
‎Korlap menyampaikan panggung rakyat itu mengisi berbagai jenis kegiatan.
‎"Namanya juga panggung rakyat, jenis-jenis yang ditampilkan, Orasi, puisi, monolog, Teatrikal, dan bernyanyi," ungkap Son.
‎Ia mengungkapkan solidaritas menggelar aksi ini karena, melihat situasi Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah sedang tidak baik-baik saja.
‎Son mengatakan situasi Papua hari ini tidak terlepas dari sejarah rentetan peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
‎"Dimulai sejak Soekarno mengumandangkan Trikora Pada 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara, Kota Yogyakarta, serangan dari darat, laut, dan udara genjar dilakukan," katanya menceritakan catatan sejarah HAM.
‎Ia melanjutkan, operasi berganti operasi militer gencar dilakukan guna menduduki Papua hingga sampai saat ini.
‎Bukan hanya mobilisasi transmigrasi, tapi juga ekspansi para investor turut berdatangan bersama kekuatan militerisme itu.
‎Mahasiswa berpakaian almamater merah itu menyampaikan pembangunan di Papua saat ini memakai kacamata jakarta, dan membawa masuk praktik ilegal dan masif.
‎"Dengan berbagai praktik Operasi Militer, Pemekaran, dan Investasi kandungan alam ini masif, terstruktur, dan sistematis," lanjut Korlap.
‎Mahasiswa itu menjelaskan praktik penghisapan seakan dibuat legal guna meloloskan eksploitasi.
‎"Militer Organik dan non organik berdatangan dalam kekuatan besar melalui regulasinya di DPR RI. Begitu pun, Pemekaran, dan investasi," jelas Son.
‎Ia menegaskan, tujuan panggung rakyat ini guna menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Jakarta.
‎Menurutnya, Gubernur Papua Tengah mesti bersikap tegas terhadap aksi penolakan Blok Wabu.

"Saat rakyat Papua Tengah nyatakan Tolak Blok Wabu, ya, tetap gubernur juga harus nyatakan tolak," tegasnya.
‎SPM Papua Tengah menyerukan delapan poin tuntutan aspirasi
‎"Ada delapan poin tuntutan kami dalam aksi panggung rakyat," jelas Son.
Pertama, Stop pendropan dan segera tarik militer organik dan non organik di seluruh Papua terlebih khusus di Provinsi Papua Tengah.
‎Kedua, Menolak Daerah Otonomi Baru di Seluruh Papua lebih khususnya di Provinsi Papua Tengah.
Ketiga, Menolak Investasi SDA di Papua lebih khususnya 52 Izin Eksploitasi di Provinsi Papua Tengah.
Keempat, Menolak Program Presiden Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Menuntut Pendidikan Gratis.
Kelima, Segera Tuntaskan Persoalan HAM di Papua lebih khususnya di Provinsi Papua Tengah, Tarina Murib, Korban Mutilasi, Pdt Yeremias Zanambani, Pios Waine, Eko Ikomou, dan korban pelanggaran HAM lainnya.
Keenam, Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Tanah Papua.
Ketujuh, Menyerukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire untuk segera hentikan relokasi Pasar Mama-mama Papua di Karang. Dan, segera lengkap fasilitas Pasar milik Mama-mama Papua.
Kedelapan, Buka ruang demokrasi di Tanah Papua.
‎Pada kesempatan itu, Isbo perwakilan mahasiswa USWIM menekankan kepada para pelajar dan mahasiswa agar teruslah bersuara bagi kaum tak bersuara.
‎Pasalnya, kaum terdidik apalagi mahasiswa adalah agen perubahan dan tonggak rakyat.
‎"Ketika suara kaum tak bersuara, tak bisa dibendung maka, disitulah kaum terdidik hadir. Dan, sebagai mahasiswa bergerak menyiapkan panggungnya," pinta Isbo.
‎Panggung rakyat ini merupakan ruang ekspresi untuk menyampaikan aspirasi yang dimediasi mahasiswa.(*)
Kebagibui
Baca Juga
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • SPM Papua Tengah Gelar Panggung Rakyat: Serukan Delapan Tuntutan Aspirasi
iklan
iklan
iklan
iklan
iklan

Trending Now

Iklan

iklan