[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah gelar Rapat Koordinasi (Rakor).
 |
| Rakor Disdikbud Papua Tengah: Pastikan Program SSH dan Sekolah Gratis di Papua Tengah (#TaDahNews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah gelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Rakor ini guna mematangkan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di wilayah Provinsi Papua Tengah, berlangsung dua hari, Kamis - Jumat, 31 Juli dan 1 Agustus 2025.
Acara ini digelar di Restoran L'Price, Jalan Yosudarso, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (31/7/2025), sore pukul 16.00 waktu Papua sampai selesai, hampir empat jam.
Disdikbud Papua Tengah turut menghadirkan akademisi, dosen, dan perwakilan intelektual se-Provinsi Papua Tengah.
Kabid Pengelola Data dan Layanan Pendidikan, Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuwayo kepada media menjelaskan SSH merupakan program unggulan.
"Ini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah. Tujuannya, agar SSH ini memang komitmen Gubernur akan segera diluncurkan pada 17 Agustus 2025 mendatang,” jelas Kuwayo.
Ia mengatakan tiga kabupaten ditetapkan sebagai lokasi percontohan. Yaitu: Kabupaten Mimika di Kokonao, Nabire, dan Paniai.
“Kalau Timika sudah ditentukan di Kokonao, sementara Nabire dan Paniai akan diputuskan berdasarkan usulan kepala daerah masing-masing,” kata Yulius.
Ia mengucapkan program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan penuh sehari bagi siswa.
Yulius mengungkapkan sasaran awal berada di sekolah-sekolah di wilayah 3T dan memiliki jumlah siswa asli Papua yang signifikan.
Ia menekankan sekolah-sekolah yang dipilih bukan yang ada di pusat kota, melainkan di daerah pedalaman.
"Nanti dari kabupaten usul 5 sekolah, lalu provinsi seleksi 1-2 sekolah sesuai kriteria," tegasnya.
Putra terbaik mapia ini menuturkan Rakorda membahas penyamaan konsep antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Lanjutnya, penyamaan konsep juga melibatkan yayasan-yayasan yang menaungi sekolah.
Menurutnya, sesuai pembahasan, Kolaborasi dianggap sangat penting guna menyatukan visi dalam menjalankan program ini.
Selain SSH, Disdikbud Papua Tengah juga tengah menyiapkan peluncuran program pendidikan gratis dan aplikasi pendataan anak usia sekolah OAP dan non-OAP.
Hal ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengintervensi kebijakan secara tepat sasaran dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kami perlu tahu data anak-anak yang tidak sekolah di usia PAUD, SD, SMP. Begitu juga yang lulus SD berapa lanjut SMP, dan seterusnya. Dengan itu, kami bisa rumuskan intervensi kebijakan,” jelas Yulius.
Dia menambahkan bahwa realitas di lapangan masih banyak anak-anak Papua yang sekolah.
Namun, kurang efektif belajar. Karena, tekanan sosial ekonomi.
"Banyak anak sekolah tapi pulang langsung bantu orang tua berburu. Ini membuat materi pelajaran tidak tertanam secara konsisten," tutupnya.(#DaMo/TaDahNews.com)
Penulis: Daud Awiipito Mote
Editor: Kebagibui
